Proyek SPBBU ATL: Bupati Membangun, DPRD Setujui, Rakyat Menjerit

0
235

Foto: Bos PT. Ombay Sukses Persada Enthon Jodjana (atas), Bupati Alor Drs Amon Djobo (kiri) dan Ketua DPRD Martinus Alopada (kanan). 

Oleh: Friedrich, dkk

Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBBU) di Kecamatan Alor Timur Laut merupakan salah satu kebijakan Bupati Alor yang kontroversial. Hal ini karena, pembangunan SPBBU dibangun di lahan pertanian pangan berkelanjutan. Lahan pertanian pangan berkelanjutan seharusnya dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas pada sektor pertanian di Kabupaten Alor.

Kebijakan pembangunan SPBBU di Kecamatan Alor Timur Laut tidak berkesesuaian dengan Perda Kabupaten Alor Nomor 4 tahun 2017 pasal 1 ayat 43. Perda tersebut menjelaskan bahwa kebijakan publik dibuat oleh badan pemerintah bukan organisasi swasta dan menyangkut pilihan yang harus dilakukan tidak oleh badan pemerintah. Sedangkan pada pembangunan SPBBU di Kemang Desa Waisika, Kecamatan Alor Timur Laut dilakukan oleh PT Ombay Sukses Persada. PT Ombay Sukses Persada merupakan pihak swasta dan bukan badan pemerintah.

Pembangunan SPBBU di Kecamatan Alor Timur Laut dapat diasumsikan sebagai pembangunan yang bersifat regional. Hal ini sesuai dengan misi Bupati Alor tentang pembangunan sarana prasarana strategis. Pembangunan sarana prasarana strategis tentu berdasar pada Nawa Cita poin ketiga, yaitu membangunan Indonesia dari pinggiran.

Pembangunan Indonesia dari pinggiran selanjutnya diterjemahkan sebagai pembangunan regional di Kabupaten Alor. Alor Kenyang, Alor Sehat, Alor Pintar selanjutnya diasumsikan sebagai pembangunan yang bersifat regional. Selanjutnya, Alor Kenyang, Alor Sehat dan Alor Pintar diterjemahkan sebagai suatu misi pembangunan sarana dan prasarana strategis.

SPBBU di Alor Timur Laut dapat dipahami sebagai suatu upaya dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana strategis. Meskipun demikian pembangunan SPBBU di Kecamatan Alor Timur Laut menimbulkan permasalahan. Permasalahan yang muncul adalah mengenai tujuan pembangunan SPBBU di Alor Timur Laut. Maksudnya, untuk siapa dan untuk apa pembangunan SPBBU tersebut.

Permasalahan di atas selanjutnya memunculkan rasa ingin tahu dari masyarakat. Sedangkan pemerintah cenderung kurang responsif terhadap respon tersebut. Hal ini tentu bertolak belakang dengan konsep pelayanan publik dan good governance yang sesuai. Pemerintah sejatinya diharapka untuk selalu memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat melalui kebijakan-kebijakan pemerintah.

Oleh karena itu, kejelasan proses kebijakan pembangunan SPBBU di Kecamatan Alor Timur Laut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 4 Tahun 2013 pasal 37 yaitu masyarakat konsumen berhak mendapatkan informasi tentang: a. tata cara pengurusan izin dan rekomendasi. b. ruang lingkup kegiatan usaha; dan c. mekanisme atau prosedur distribusi minyak dan gas bumi. Berdasarkan perda tersebut pemerintah seharusnya memenuhi respon masyarakat secara prosedural. Namun, fenomena yang ditemukan di lapangan tidak berkesesuaian dengan Perda tersebut sehingga memunculkan perlawanan baru.

Perlawanan petani terhadap ketidakadilan dalam berbagai bentuknya telah muncul menghiasi perjalanan sejarah bangsa Indonesia dalam melawan feodalisme, kolonialisme dan kapitalisme. Disamping itu dinamika politik, perubahan-perubahan rezim yang berkuasa, dan proses demokratisasi serta globalisasi menjadi faktor-faktor eksternal lainnya yang mewarnai dinamika gerakan-gerakan sosial pedesaan. Pergerakan sosial pedesaan ini pun telah muncul di Kabupaten Alor. Hal ini dapat dilihat dari berbagai penolakan yang telah dilakukan.

Penolakan terhadap pembangunan SPBBU milik PT Ombay Sukses Persada di Desa Kemang, Kecamatan Alor Timur Laut dilakukan oleh kelompok mahasiswa dan masyarakat sekitar area terdampak pembangunan SPBBU tersebut. Hal ini karena, pembangunan SPBBU itu terletak di atas lahan produktif milik petani sekitar dan berpotensi menutup 6 mata air yang mengaliri 76 Hektare sawah di Kemang yang dikelola oleh lebih dari 200 kepala keluarga. Kecamatan Alor Timur Laut juga merupakan daerah dengan Luas Panen mencapai 175 Ha dan rata-rata hasil 2,70 Ton/Ha untuk produksi Padi Ladang berjumlah 473 Ton. Untuk tanaman padi luas panen mencapai 345 Ha dengan rata-rata hasil panen 3,65 Ton/Ha serta jumlah produksi padi 1.259 Ton (Sumber: Statistik Kabupaten Alor 2017).

Penolakan ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Usaha Minyak dan Gas Bumi pasal 38 yang bunyinya ”masyarakat konsumen berhak mengajukan pendapat dan/atau keberatan kepada Pemerintah Daerah sebelum izin usaha SPBBU dan izin usaha Depot Lokal yang telah ditetapkan oleh Bupati Alor. Selain itu, Pembangunan SPBBU tersebut juga belum mengantongi izin dari Pemerintah Daerah dan Komisi AMDAL. Misalnya, izin Upaya Kelola Lingkungan Hidup dan izin Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana Pasal 1 ayat 11 Perda Kab. Alor Nomor 4 Tahun 2013. Serta izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat 9 Perda Kab. Alor Nomor 4 Tahun 2013.

Menyikapi penolakan Pembangunan SPBU tersebut, Aliansi Peduli Lingkungan Hidup (APLH) yang terdiri dari masyarakat dan petani, beberapa organisasi pergerakan dan organisasi daerah di Alor melakukan aksi demonstrasi untuk menyuarakan aspirasi masyarakat terdampak pembangunan SPBBU. Pada aksi Jilid II yang dilakukan APLH pada Senin (27 Mei 2019) berujung pada 4 tuntutan:
Menuntut Dinas Lingkungan Hidup Daerah memberikan Hasil Kajian rekomendasi UKLH, UPLH atau AMDAL.

Meminta kejelasan DLHD yang mengeluarkan rekomendasi UKLH, UPLH, atau AMDAL secara lisan sesuai pernyataan Camat Alor Timur Laut di media (Tribuanapos) dan mendesak DLHD hentikan aktifitas perusahaan PT Ombay Sukses Persada di lokasi SPBBU ATL yang kini sedang berjalan.

Meminta kejelasan kepastian pembatalan pemberian ijin/rekomendasi UKLH, UPLH atau AMDAL kepada PT Ombay Sukses Persada di lokasi sumber mata air. Menuntut pertanggungjawaban Kepala Kehutanan atas pemberian izin secara lisan kepada pengusaha dan Pemkab Alor sesuai pernyataan Camat Alor Timur Laut di Media massa Online Tribuana Pos.

Sebelumnya, APLH juga pernah melakukan aksi serupa di Kantor Bupati Kamis, 16 Mei 2019 dengan target utama bertemu Bupati Alor, Drs. Amon Djobo untuk meminta klarifikasi terkait instruksi Bupati Alor untuk tetap membangun SPBU di Alor Timur Laut. Namun hasilnya mereka tidak dapat bertemu dengan Bupati Alor dan hanya disambut oleh Asisten I Amirullah dan Sekretaris DLHD Dra. Efrin M. Bessie yang turut membenarkan perihal lokasi Pembangunan SPBU yang belum mengantongi rekomendasi perizinan dari pihak terkait.

Aksi demontrasi yang dilakukan APLH mendapat dukungan penuh dari teman-teman Aliansi Peduli Rakyat Alor (APRA) di Kupang yang turut mengkaji dan melakukan aksi demonstrasi di Kupang untuk meminta perlindungan dari Pemerintah Provinsi NTT melalui Gubernur Viktor Buntilu Laiskodat untuk meminta penjelasan serta klarifikasi Bupati Alor terkait pembangunan SPBU yang belum mengantongi izin dan berada tepat di atas lahan produktif milik petani sekitar di Desa Waisika, Kecamatan Alor Timur Laut Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menanggapi aksi penolakan pembangunan SPBU, Viktor tidak menginginkan masyarakatnya ditindas. Gubernur Viktor ingin ada percepatan pembangunan yang tidak menghambat slogan “NTT Maju dan NTT Sejahtera”. Hal ini disampaikan Asisten I Pemerintah Provinsi NTT Jamal Ahmad, MM.

Dari permasalahan ini, terlihat bahwa pemerintah daerah belum dapat merepresentasikan diri sebagai pengayom masyarakat kecil. Pemerintah seolah-olah lepas tanggungjawab dan bisu dengan perkara kehidupan dan penghidupan masyarakat Alor Timur Laut. Instansi-instansi daerah seperti Dinas Lingkungan Hidup Daerah dan Dinas Kehutanan pun hanya seperti boneka yang dikontrol oleh Bupati Alor dan tidak profesional sebagai suatu lembaga yang bergerak mewadahi dan mengayomi masyarakat dengan fokus masing-masing. Hal ini terbukti dengan tidak adanya suatu Standar Operasional Prosedural (SOP) yang jelas terkait perizinan pembangunan SPBBU Alor Timur Laut yang sudah diketahui bersama banyak melanggar aturan, baik itu aturan hukum Internasional dari PBB, hukum Nasional UU Pokok Tentang Dasar Agraria Nomor 5 tahun 1960 dan Peraturan Daerah.

Pembangunan SPBBU ini jika dikaji secara ekonomi kerakyatan yang menjunjung tinggi hak hidup rakyat maka sangat jauh dari itu. Hal ini karena SPBBU ini dibangun atas inisiatif PT. Ombay yang kita tahu sendiri ombay adalah tuhan dari segala tuhan pemberi kehidupan bagi masyarakat Alor (katanya), tapi realitanya PT. Ombay sebenarnya adalah lintah darat yang selalu menghisap dan menyengsarakan kehidupan masyarakat. Watak borjuasi penindas melekat erat pada diri si Ombay ini, karena cara-cara politik etis yang dimainkan mampu membuat pemerintah daerah pun bertekuk lutut di hadapannya.

Ada pepatah dari China yang mengatakan bahwa “qian ke tong shen” yang artinya jika kau punya uang, dewa pun bisa kau ajak bincang-bincang.

Ombay juga merupakan salah satu pemegang tonggak ekonomi di Kabupaten Alor sehingga wajar jika pemerintah daerah memohon ampun padanya, dan apapun yang dinginkannya selalu ditaati pemerintah daerah. Sudah kita ketahui secara bersama bahwa siapapun pemegang ekonomi dia juga yang menguasai politik serta menguasai segala sendi kehidupan. Jadi sudah jelas bukan? pembangunan SPBBU ini untuk siapa? untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat ataukah untuk memperkaya Ombay dan kroni-kroninya, instansi-instansi yang bungkam dan takut melawannya ataukah si pimpinan daerah kita yang lupa dia dipilih oleh siapa sampai duduk di tahta itu.

Kemudian, dari permasalahan pembangunan SPBU ATL yang banyak kerancuan baik dari segi kebijakan publik dan cacat konstitusional ada suatu hal yang menarik bahkan menggelitik dan membuat nurani ini ingin memberontak yaitu tidak berjalannya fungsi, tugas, wewenang dan hak DPRD Kabupaten Alor selaku legislator. Harusnya pembangunan SPBBU ATL yang menggusur dan menyengsarakan masyarakat ini, DPRD memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat untuk menggugat dan memberhentikan proses pembangunan SPBU ATL yang cacat administrasi dan jauh dari kemaslahatan bersama masyarakat Alor Timur Laut. DPRD berhak meminta pejabat negara tingkat daerah, pejabat pemerintah daerah, badan hukum atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Jika permintaan ini tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan panggilan paksa. Jika panggilan paksa ini tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 30 (Pasal 73 UU MD3).

Alih-alih menggunakan otoritas politiknya untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan publik, yang terjadi justru sebaliknya, DPRD menjadi institusi yang melegitimasi adanya proyek SPBU yang eksploitatif dan menindas itu. Pasalnya, jika segala otoritas DPRD sejak awal digunakan untuk melindungi kepentingan masyarakat korban, harusnya penolakan atas pengadaan proyek SPBBU di ATL, atau setidak-tidaknya mempertanyakan kepentingan proyek tersebut untuk siapa dan apa konsekuensi jika justru merugikan masyarakat adalah, pada saat pembahasan anggaran bersama eksekutif menjadi ruang yang strategis dan legitimate untuk mencegah terjadinya konflik antara masyarakat melawan Pemda dan korporat seperti dijelaskan di awal.*

Penulis dkk adalah pemerhati sosial. Tinggal di Jogja.