Insiden Demo Tolak SPBBU, Mahasiswa Desak Kapolri Copot Kapolres Alor

0
169

Unjuk rasa APLH di kantor Bupati Alor, Selasa, (25/6) di Kalabahi. 

KALABAHI, TRIBUANAPOS.Com – Markus Kabey (20), Mahasiswa Fakultas Hukum Untrib yang bergabung dalam Aliansi Peduli Lingkungan Hidup Kabupaten Alor, Provinsi NTT, diduga dianiaya oknum Sat Pol PP hingga babak belur.

Insiden tersebut terjadi pada Selasa, 25 Juni 2019 saat masa aksi berunjuk rasa menolak pembangunan SPBBU di Alor Timur Laut yang berada di lokasi sumber mata air.

Kronologi Penganiayaan Markus Kabey 

Awalnya, pukul 09.00 wita, Markus dan rekan-rekannya APLH melakukan aksi demonstrasi penolakan SPBBU dimulai dari titik gerbang kampus Untrib, Batunirwala.

Markus Kabey dan Marsel Maure diberi tugas memegang spanduk lalu berjalan menuju kantor Bupati Alor. Spanduk itu bertuliskan; “Tolak Lokasi Pembangunan SPBBU di ATL. RIP Pemerintahan Bupati Alor dan DPRD.”

Masa aksi yang jumlahnya sekitar 20-an mahasiswa itu dikawal aparat Kepolisian Polres Alor.

Saat tiba di depan gerbang kantor Bupati Alor, gerbang ditutup. Puluhan Sat Pol PP dipimpin Kasat Pol PP Jhon Pulingmahi nampak berjaga ketat di situ.

Mahasiswa terus teriak Bupati Alor segera pindah lokasi SPBBU Alor Timur Laut. Sebabnya, lokasi SPBBU hanya sekitar 100 meter dari sumber mata air yang mengairi 76 hektare sawah yang dikelola 345 petani desa.

Orasi pun bergantian. Sejumlah masa aksi terlihat mendesak ingin masuk menemui Bupati Alor Drs. Amon Djobo namun tetap saja dihalang aparat Pol PP.

“Aparat Pol PP itu tugasnya mengawal Perda. Bukan kawal masa aksi. Yang berwenang kawal kami ini aparat kepolisian karena kami bersurat kepada Kapolres minta pengamanan. Jadi Pol PP kami harap segera bergeser,” teriak Ketua BEM Hukum Untrib Gilamo Turwin.

Orasi tersebut tidak dihiraukan Sat Pol PP. Mereka terlihat mendorong mahasiswa mundur dari gerbang pintu kantor Bupati Alor.

Situasi makin tegang. Pada saat itu Markus Kabey diduga dipukul oknum Sat PP.

“Saya pegang spanduk berdiri di depan. Saat itu bapak Pol PP ini mau jalan lewat spanduk jadi saya bilang tidak bisa. Saat dia lewat dari samping saya, pas di belakang itu yang dia pukul saya di kuduk. Saya lemas. Muka pusing memang,” ujar Markus.

“Saya teriak kenapa pukul saya? Terus Pol PP itu dia lompat pagar masuk dalam kantor Bupati. Dia menghindar,” lanjut dia.

Situasi ricuh. Sejumlah masa aksi meminta Polisi segera menangkap oknum Pol PP yang diduga main kekerasan tersebut.

Aksi tetap berlanjut. Pengamanan pun langsung diambil alih Wakapolres Alor Kompol. M. Arief. Mahasiswa lalu membakar pisang di depan gerbang kantor Bupati sambil teriaki pembatalan pembangunan SPBBU Bukapiting, Alor Timur Laut.

Masa aksi kesal karena tidak menemui Bupati Alor Drs. Amon Djobo maupun perwakilannya. Masa kemudian melanjutkan aksi berjalan menuju kantor DPRD.

Lapor Polisi

Korban Markus Kabey didampingi saksi Niel Asamau (bertopi), saat beri keterangan kepada Polisi.

Usai unjuk rasa di kantor Bupati dan DPRD para mahasiswa menuju Polres Alor untuk membuat laporan polisi dugaan penganiayaan terhadap Markus Kabey.

Para mahasiswa dipimpin Kordinator Umum Dedoris Letmau tiba di Polres sekitar pukul 15.00 wita. Mereka diterima KSPK Safrudin dan anggotanya Suhu Malailak.

Laporan Polisi Markus Kabey ditindaklanjuti Polisi dengan Surat Tanda Penerima Laporan bernomor: STPL/110/VI/2019/NTT/POLRES ALOR.

Usai dibuatkan laporan polisi, korban Markus Kabey diantar Anggota Polres ke RSUD untuk dibuatkan visum.

Setelah visum, Markus dan dua rekan saksinya diantar menuju ruang Reskrim Polres Alor untuk diambil BAP. Sekitar 2 jam Markus di-BAP penyidik.

Koordinator Umum Dedoris Letmau meminta Kapolres Alor AKBP Patar Silalahi, SIK, untuk memproses tuntas laporan Markus Kabey. Menurut Dedoris, aksi pemukulan terhadap anggota aliansinya itu telah mencoreng wajah demokrasi di Alor.

“Sangat disesalkan aksi pemukulan terhadap anggota kami. Kami minta Kapolres Alor segera proses hukum. Jangan menakut-nakuti kami dengan tindakan kekerasan. Negara ini negara hukum. Tidak ada yang kebal hukum. Kami datang lapor polisi karena kami ingin kasitahu di masyarakat Alor bahwa masih ada keadilan hukum di sini (Polres Alor),” tegasnya.

Dedoris Letmau kesal kepada Kapolres Alor yang tidak menjamin pengaman aksi unjuk rasa hingga terjadi insiden yang memalukan itu.

“Kami kan bersurat resmi kepada Kapolres untuk meminta pengamanan. Itu artinya, segala keamanan dan keselamatan kami menjadi tanggungjawab kepolisian. Mengapa ada anggota kami yang dipukul? Kami tidak terima. Saya melihat ada kelalaian protab pengaman di polisi. Polisi harus bertanggungjawab. Kalau ini dibiarkan maka ke depan aksi kami sangat terancam bahaya,” kesal Dedoris.

Kapolri Segera Copot Kapolres Alor

Sementara Ketua BEM Hukum Untrib Gilamo Turwin dan Darma Buatlapai mendesak Kapolda NTT dan Kapolri Tito Karnavian mencopot Kapolres Alor AKBP Patar Silalahi, SIK, terkait insiden itu.

Menurut mereka Kapolres lalai menjalankan tugas pengamanan hingga berujung aksi pemukulan terhadap anggota aliansi, Markus Kabey.

“Kami minta Kapolda NTT dan Kapolri segera mencopot Kapolres Alor dari jabatannya. Karena insiden pemukulan Markus Kabey ini mencedarai nurani kami mahasiswa,” kata mereka.

“Kami minta Kapolres Alor segera proses tuntas laporan Markus Kabey. Kalau tidak minggu depan kami akan aksi di Polres menurut Kapolres mundur dari jabatannya,” ucap Gilamo yang juga Pjs. Ketua GMNI Alor itu bersama aktivis Darma Buatlapai.

Wakapolres Alor Kompol M. Arief yang dikonfirmasi wartawan mengaku akan menindaklanjuti laporan Markus Kabey. Sebab itu adalah hak hukum korban yang dilindungi undang-undang.

“Ya silakan melapor. Itu kan hak hukum korban. Nanti kita akan proses ya,” tutur Wakapores usai pengamanan aksi unjuk rasa aliansi di kantor DPRD Alor. (*DM).