Rencana Membangun SPBBU ATL, Upaya Hilangkan Fungsi Sawah

0
242

Oleh: Paulus Edison Plaimo

Sebagai pendahuluan tulisan ini Penulis merasa tertarik untuk mengutip tulisan Prof. Soesilo Zauhar (salah seorang Guru Besar Universitas Brawajiya dan Pemerhati Lingkungan Hidup): adalah tak berlebihan jika tokoh yang berasal dari Pakistan Muhamad Ali Jinnah berujar, bumi ini sebenarnya cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh umat manusia, tetapi tidak pernah cukup untuk memuaskan keserakahan seorang anak Adam saja. Sejarah peradaban manusia selalu menunjukan betapa kerakusan dan keserakahan selalu menjadi pemicu utama kemerosotan keindahan dan kelesetarian dunia. Simak misalnya yang terjadi pada bangsa sumeria yang menghuni dan mendiami wilayah Mesopotemia pada akhir tahun 4.500 SM sampai dengan 3.000 SM.

Awalnya daerah ini adalah daerah yang subur dan hijau serta dijuluki palungan peradaban. Hanya karena ulah keserakahan dan kerakusan manusia, cerita tentang kesuburan, ketentraman dan kedamaian ini cepat menghilang. Surga yang hilang ternyata tidak hanya terjadi dan terhenti di Mesopotemia saja tetapi diseluruh muka bumi ini, mulai dari kutub utara hingga kutub selatan. Kebakaran penggundulan dan mal fungsi lahan diduga penyebab terjadinya krisis lingkungan terbesar, bahkan terjadi juga di Indonesia. Karena ulah segelintir orang membuat bumi menjadi gersang, kehilangan keanekaragaman hayati, ketimpangan global, dan kekurangadilan.

Menurut Hardin (dalam Deliarnov, 2006;113), bahwasanya tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan Kesejahteraan dan Kemakmuran Masyarakat. Tujuan utama pembangunan ekonomi adalah bagaimana memberlakukan barier yang fair antara upaya pemenuhan kebutuhan disatu sisi dan mempertahankan kelesetarian disisi lain. Secara historis pada tahun 1987 World Commision on Enviroment and Development (WCED) atau dikenal sebagai Brundland Commision menerbitkan Our Common Future. Publikasi ini kemudian memicu lahirnya agenda baru tentang konsep pembangunan ekonomi dan keterkaitannya dengan lingkungan dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan.

Adapun definisi pembangunan berkelanjutan yang digunakan Komisi Brundland PBB dan merupakan yang paling sering dikutip, sebagai berikut: (dalam Ulum 2014;1) “Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs”
(Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri).

Selanjutnya menurut Haris (dalam Fauzi, 2004), secara konseptual bidang pembangunan berkelanjutan dibagi menjadi tiga hal: Berkelanjutan Lingkungan, Berkelanjutan Ekonomi, dan Berkelanjutan Sosial. Berkelanjutan ekonomi diartikan pembangunan yang mampu menghasilkan barang dan jasa secara kontinyu untuk memelihara keberlanjutan dan menghindari terjadinya ketidakseimbangan sektoral yang dapat merusak produksi pertanian. Kemudian keberlanjutan lingkungan harus mampu memlihara sumber daya yang stabil, menghindari eksploitasi sumber daya alam dan fungsi lingkungan. Konsep ini juga menyangkut pemeliharaan keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem lainnya yang tidak termasuk ketegori sumber-sumber ekonomi. Adapun keberlanjutan sosial diartikan sebagai sistem yang mampu mencapai kesetaraan, penyediaan layanan sosial, termasuk kesehatan dan pendidikan.

Konsep Good Governance dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Penerapan konsep pemerintahan yang bijaksana dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip “good governance” merupakan prasyarat untuk mendapatkan keseimbangan yang efektif antara lingkungan dan pembangunan. Governance didefinisikan sebagai “pelaksanaan otorita politik, ekonomi dan administratif dalam pengelolaan sebuah negara secara nasional maupun daerah (secara regional), termasuk didalamnya mekanisme yang kompleks serta proses yang terkait, lembaga-lembaga yang dapat menyuarakan kepentingan baik perorangan ataupun kelompok masyarakat dalam mendapatkan haknya dan melakukan tanggung jawabnya, serta menyelesaikan perselisihan yang muncul diantara mereka.

Governance berada dalam keadaan yang baik apabila terdapat sinergi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil dalam pengelolaan sumber-sumber alam, sosial, lingkungan dan ekonomi. Prasyarat minimal untuk mencapai good governance adalah adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, pemberdayaan hukum, efektivitas dan efisiensi, dan keadilan. Aset-aset publik harus dikelola oleh pemerintah melalui cara yang transparan, efektif dan efisiensi, serta mampu menjawab ketentuan dasar keadilan. Keterlibatan masyarakat disetiap jenjang dalam proses pengambilan keputusan terutama menyangkut alokasi sumber daya alam dan dalam mendefinisikan dampak-dampak pada kelompok masyarakat yang lebih “peka”, merupakan salah satu faktor yang menentukan keberadaan good governance. Dengan melibatkan anggota masyarakat, kegiatan pengelolaan sumber-sumber daya alam akan menjadi semacam aktivitas pendukung pengelolaan (co-management) yang terdiri atas suara rakyat dan tindakan-tindakan responsif pemerintah. Hal yang sama berlaku pada aspek hukum seperti peraturan dan kebijakan, dan sistem peradilan yang independen, otoritatif dan profesional.

Dalam kaitannya dengan perwujudan good governance, perwujudan konsep open governance yang mengakui public right to observe, public right to access to information, public right participate dalam pembentukan kebijakan publik, hak masyarakat untuk mengajukan keberatan apabila hak-hak partisipasi diabaikan (right to appeal), perlu segera direalisasikan oleh pemerintah. Dengan menciptakan pemerintahan yang terbuka, masyarakat akan terpacu untuk melakukan kontrol (pengawasan) terhadap penentu kebijakan serta pelaksanaan kekuasaan terkendali untuk tidak melakukan penyimpangan.

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearipan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah.

Dalam penjelasan UU PPLH dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. Yang dimaksud asas “tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efesiensi, dan keadilan. Adapun yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Asas partisipatif, kearifan lokal, tata pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah memberikan arah bahwa pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus lingkungan hidup harus dijiwai prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efesiensi, dan keadilan, dengan mendorong anggota masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan dan memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. Dengan demikian, berdasarkan asas-asas tersebut pemerintah dan pemerintah daerah tidak boleh mengabaikan kepentingan masyarakat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik menurut Dr Sony Keraf (Filsafat Lingkungan Hidup), merekomendasikan beberapa hal, yaitu: Pertama, penyelenggaraan pemerintahan yang baik mensyaratkan agar pemerintah itu sendiri benar-benar efektif dalam memerintah. Sebab, selama pemerintah lemah dan tidak efektif, kekuasaan pemerintah bisa menjadi bulan-bulanan dan menjadi alat permainan kepentingan kelompok tertentu dengan mengorbankan kepentingan rakyat banyak. Kedua, untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pemerintah harus patuh terhadap aturan hukum yang berlaku. Hal ini berarti bahwa setiap penyelenggara pemerintahan harus menjadi contoh yang baik dalam mematuhi hukum. Tanpa kepatuhan terhadap hukum, tidak akan ada kepastian hukum, dan selama tidak ada kepastian hukum tidak mungkin bisa dijamin ada penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Ketiga, Pemerintah harus menegakan aturan hukum untuk menjamin kepentingan bersama seluruh rakyat. Hal ini berarti bahwa pemerintah dituntut untuk bertindak netral dan adil dalam memperlakukan semua orang sama dihadapan hukum dan berdasarkan hukum yang berlaku. Dengan demikian dapat dihindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dengan melanggar hukum untuk kepentingan kelompok tertentu secara tidak sah. Keempat, demi menjamin semua hal tersebut, perlu adanya perangkat-perangkat kelembagaan demokrasi yang berfungsi secara efektif Governance dikatakan baik apabila sumber daya publik (public resources) dan masalah-masalah publik (public affairs) dikelola secara efektif, efisien dan partisipatif. Efektifitas, efisien, dan partisipatif dalam pengelolaan sumber daya publik, menuntut iklim demokrasi yang sehat yang didasarkan pada prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Perwujudan iklim demokrasi yang sehat menuntut penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka (open government).

Dengan demikian, maka konsep good governance telah membawa perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dimana paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang benar adalah pemerintah memerintah berdasarkan aspirasi dan kehendak masyarakat. Ini berarti bahwa pemerintah tidak lagi menjadi pihak tunggal dalam pengaturan dan penyelenggaraan pemerintahan tetapi senantiasa melibatkan pihak lain yaitu swasta dan masyarakat, yang merupakan unsur atau elemen good governance.

Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip good governance berarti menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan dengan menjunjung prinsip-prinsip good governance sebagaimana telah diuraikan di atas. Pertama: Prinsip Partisipasi Masyarakat. Berdasarkan prinsip ini semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Kedua: Prinsip Tegaknya Supremasi hukum. Menurut prinsip ini, kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. Ketiga: Prinsip Transparansi. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Penerapan prinsip keterbukaan (transparancy) merupakan suatu keharusan sebagai bentuk open governance yang memudahkan bagi swasta dan masyarakat untuk mengakses berbagai informasi mengenai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Kemudahan dalam melakukan akses informasi memungkinkan swasta dan masyarakat dapat lebih maksimal dalam menggunakan hak untuk berperan serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan memiliki dasar hukum yang kuat. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 2004) misalnya, menekankan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat. Menurut UU Pemda 2004, pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) juga mengatur mengenai peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. UU PPLH mengatur adanya hak setiap orang untuk berperan dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peran serta masyarakat juga diatur berkaitan dengan penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Pasal 26 UU PPLH mengatur bahwa dokumen Amdal disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat. Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilakukan.

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup mempunyai jangkauan luas. Peran serta tersebut tidak hanya meliputi peran serta individu yang terkena berbagai peraturan perundang-undangan atau keputusan administratif, akan tetapi meliputi pula peran serta kelompok dan organisasi dalam masyarakat. Adapun pokok fikiran yang melandasi perlunya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah: Pertama memberi informasi kepada Pemerintah; Kedua meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan; Ketiga membantu perlindungan hukum; dan 4) mendemokratisasikan pengambilan keputusan. Keempat: Prinsip Peduli pada Stakeholder. Menurut prinsip ini lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan; Kelima: Prinsip Berorientasi pada konsensus. Bahwasanya tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu consensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik nagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, consensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur. Keenam: Prinsip kesetaraan: semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka; Ketujuh: Prinsip Efektif dan efisien. Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin. Kedelapan: Prinsip Akuntabilitas. Para pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan; dan Kesembilan: Prinsip Visi strategis, dimana para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

Selain prinsip-sprinsip good governance sebagaimana dirumuskan Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) tersebut, kalangan pemerintah daerah juga melahirkan sepuluh prinsip menuju pemerintahan yang baik. Sepuluh prinsip tata pemerintahan yang baik berdasarkan kesepakatan Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) adalah (1) Partisipasi, yaitu mendorong setiap warga untuk menggunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung; (2) Penegakan Hukum, yaitu mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memperhatikan nilainilai yang hidup dalam masyarakat; (3) Transparansi, yaitu menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui pelayanan penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai; (4) Kesetaraan, yaitu member peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan; (5) Daya Tangkap, yaitu meningkatkan kepekaan bagi penyelenggara pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali; (6) Wawasan Ke depan, yaitu membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, hingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya; (7) Akuntabilitas, yaitu meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas; (8) Pengawasan, yaitu meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas; (9) Efisiensi dan efektivitas, yaitu menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab; dan (10) Profesionalitas, yaitu meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya terjangkau.

Prinsip tata pemerintahan yang baik versi kesepakatan APKASI, APEKSI, dan ADEKSI tersebut merupakan langkah maju dari pemerintahan daerah yang harus mendapat apresiasi sebagai upaya awal mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Sebagai upaya awal, tentu saja diperlukan langkahlangkah lanjutan berupa penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam kebijakan daerah dan pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari.

Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip good governance berarti mendemokrasikan penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan dengan melibatkan kalangan swasta dan masyarakat. Aspek demokrasi ini mencegah dominasi salah satu pihak (utamanya pemerintah) terhadap pihak lain dalam pengelolaan kepentingan publik, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Praktik pemerintahan masa lalu, yang mengabaikan prinsip-prinsip good governance telah mendatangkan berbagai kerusakan lingkungan, seperti penggundulan hutan, bencana banjir, maraknya illegal logging, dan lain-lain. Praktik pemerintahan dimasa lalu, disatu sisi menutup pintu bagi adanya kontrol terhadap jalannya pemerintahan, dan pada sisi lain tidak transparan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip good environmental governance memberikan makna bahwa pengelolaan urusan pemerintahan dibidang sumberdaya alam dan lingkungan diselenggaraan sedemikian rupa dengan dilandasi visi perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup dalam mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Sonny Kerap menegaskan bahwa ada hubungan erat antara penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan mempengaruhi dan menentukan pengelolaan lingkungan hidup yang baik, dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik mencerminkan tingkat penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tegasnya, tanpa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sulit mengharapkan akan adanya pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Hyronimus Rhiti berpendapat bahwa good governance yang berkaitan dengan aspek pengelolaan lingkungan itu, juga berkaitan dengan pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Menurut Hyronimus, dari 13 (tiga belas) asas umum pemerintahan yang baik, yang berkaitan dengan urusan lingkungan hidup antara lain asas kepastian hukum, keseimbangan, tidak mencampuradukkan kewenangan, keadilan dan kewajaran, menanggapi harapan yang ditimbulkan, dan asas penyelenggaraan kepentingan umum. Keterkaitan antara penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dengan masalah pengelolaan lingkungan hidup juga dikemukakan Mas Achmad Santosa yang mengambil contoh berbagai kerusakan lingkungan yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru, yang menurut Achmad Santosa disebabkan pemerintahan tidak memiliki good governance. Akan tetapi, ketiadaan kemauan politik (political will) pemerintah, bukan merupakan satu-satunya faktor kendala dalam mewujudkan good governance, utamanya dalam urusan pengelolaan lingkungan.

Hak Warga Teramputasi

Bertindak tanpa peduli suara rakyat sudah menjadi kebiasaan di daerah yang katanya Bumi Persaudaraan, Tanah Terjanji, Surga di Timur Matahari. Padahal rakyat adalah pihak pertama yang berdampak jika terjadi keteledoran. Mengaputasi hak rakyat untuk berpendapat dianggap seni untuk memimpin. Selama ini berbagai rencana pembangunan tidak pernah meminta persetujuan warga di mana lokasi pembangunan berada karena anggapan membangun adalah hak pemerintah. Sepanjang aturan hukum dan syarat administrasi dipenuhi, tak penting ada persetujuan warga atau tidak. Penegasian ini juga didasari sikap pemerintah yang acap bertindak sepihak dengan dalih kepentingan umum, berdampak positif bagi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat.

Di samping itu, orientasi pembangunan yang semata bertujuan peningkatan ekonomi cenderung melihat persetujuan warga menyita waktu dan membutuhkan biaya. Dengan kata lain, tak produktif dan efisien. Cukup melalui wakil rakyat baik di parlemen maupun tokoh masyarakat. Kalaupun ada mekanisme meminta persetujuan atas sebuah proyek melalui sosialisasi, acap kali prosesnya berlangsung artifisial dan hasilnya tak jarang manipulasi dan koersi akibat ada kontrol dan hambatan saat warga menentukan pilihannya. Tak ayal ketika pembangunan dimulai ada protes atau penolakan.

Pemerintah acap kali berkilah bahwa aspirasi warga sesungguhnya telah diakomodasi sebagai masukan dalam mengatasi atau mengurangi risiko dan dampak negatif pembangunan dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan melalui instrumen Amdal. Yang menjadi masalah, kajian Amdal belum sepenuhnya obyektif dan digunakan sebagai dasar menentukan kebijakan untuk menerima dan menolak rencana proyek.

Sebaliknya hasil Amdal lebih bersifat dokumen semata untuk kelengkapan administrasi bagi izin pelaksanaan. Karena itu, sekalipun berpotensi mengganggu kelangsungan penghidupan warga sekitar dan mengancam kelestarian lingkungan, tak jarang sebuah rencana pembangunan tetap dilanjutkan karena ada dokumen Amdal.

Penetapan sebuah pembangunan sering kurang mempertimbangkan aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi dari masyarakat dan lebih mengutamakan kepentingan dunia usaha (korporat) dan politik. Sebaliknya, berbagai rencana pembangunan yang diharapkan masyarakat dan cukup baik dari sisi teknis serta berdampak positif dari sisi sosial lingkungan, gagal diintegrasikan, dianggarkan dan diwujudkan menjadi kenyataan karena adanya kepentingan ekonomi politik dari elite di tingkat lokal dan nasional.

Menghargai hak setiap warga menentukan sendiri setiap rencana pembangunan sangat penting agar dapat dukungan warga dan tak menimbulkan konflik. Warga perlu diberi kesempatan tanpa paksaan untuk menilai bahwa pembangunan yang direncanakan akan bermanfaat dan dapat membawa kemakmuran bagi penghidupannya. Gagasan tentang hak warga atas pembangunan pada dasarnya bukan hal baru karena sudah diakui secara internasional sejak 1986. Referensi formal tentang hak warga atas pembangunan, dalam arti “akta kelahirannya”, dapat dilihat dalam resolusi 4 (XXXIII), yang diadopsi Komisi Hak Asasi Manusia pada 21 Februari 1977 (Realizing the Right to Development. PBB, 2013).

Pembangunan SPBBU Alor Timur Laut

Menelesuri persoalan yang telah mengisi diskusi ruang publik sementara ini, tentang pendirian SPBBU Nailang di Kecamatan Alor Timur Laut, penulis ajak marilah kita berdialog dengan menanggalkan egosentris (kekuatan ditangan manusia) tetapi melalui aspek keterpeliharaan alam. Rencana pembangunan yang sepihak dan dinilai jauh dari rasa kemanusiaan, diharapkan dipikirkan juga, kemaslahatan masyarakat yang secara turun-temurun hidup sebagai masyarakat agraris (pertanian).

Fenomena adanya aliansi masyarakat yang menolak pembangunan SPBBU Nailang di Kecamatan Alor Timur Laut, penulis menduga kelompok aliansi masyarakat ini merupakan kelompok masyarakat cerdas yang telah mampu meneropong dampak negatif dari adanya SPBBU sebagaimana alasan yang sama telah dilakukan untuk pendirian SPBBU Noelbaki Kabupaten Kupang tahun 2014 silam.

Melalui kesempatan ini penulisan juga menyampaikan beberapa alasan negatif mengenai pendirian SPBBU sebagaimana penulis dapatkan dengan membaca beberapa refernsi maupun penulis ambil sesuai dengan basic keilmuan penulis yakni Ekologist. Pertama; adalah menurunnya kualitas Air, dampak ceceran bensin, bio solar, pertamax dan limbah cair yang berasal dari aktivitas domestik karyawan dan konsumen SPBU akan berdampak pada penurunan kualitas airtanah dimana meningkatnya parameter Khemis, fisis maupun mikrobiologis kualitas air tanah di daerah sekitar lokasi SPBBU beroperasi, apalagi tergerus air hujan dan masuk lahan pertanian. Kedua; Aspek Biologi, Dampak negatif aspek ini sangat terasakan dalam setiap tahap pembangunan, terutama pada tahap operasi. Ketika mengubah lahan terbuka hijau menjadi lahan untuk pembangunan saja secara langsung telah merusak habitat makluk hidup, terutama hewan tanah yang mengunakan lahan itu sebagai habitatnya. Secara tidak langsung telah memutuskan salah satu komponen rantai makanan, bahkan lebih lanjut berdampak pada proses resiklus energi, dimana hewan tanah memiliki peranan yang sangat vital (sebagian besar bertindak sebagai dekomposer/pengurai) yang berfungsi sebagai penggembur dan penyubur tanah di sekitarnya termasuk komunitas persawahan yang tentu saja akan berpengaruh pada keadaan komunitas tersebut ke depan. Ketiga; Aspek Kesehatan Masyarakat. Aspek ini merupakan aspek lanjutan ketika dampak negatif pada aspek geofisik kimia dan biologi telah berpengaruh. Secara langsung pembangunan dan pengoperasian SPBBU dapat menimbulkan pencemaran air dan udara yang pada akhirnya menimbulkan gangguan kesehatan.

Selain di lingkungan terbuka hijau, areal pembangunan SPBBU ini juga memutuskan aliran air yang biasa digunakan masyarakat sekitar. Bahkan jika suatu saat terjadi keteledoran yang berakibat pada bocornya pipa bensin dapat menimbulkan pencemaran lingkungan yang dapat berpengaruh pada kualitas air yang dikonsumsi oleh masyarakat sekitar maupun untuk persawahan, sebaliknya waktu pemulihan yang dibutuhkan sangat panjang.

Proses Korosifitas dalam Tanah

Hal yang tidak dapat dianggap remeh adalah korosifitas tanah. Sebab tanah dapat sebagai media penghantar korosifitas yang berpengruh pada nilai derajat keasaman (pH). Korosif dalam tanah dapat bervariasi tergantung sumber dan tekstur tanah, semakin besar sumber (tangki) dan kondisi tekstur tanah biasanya daerah berlumpur akan semakin cepat (sebab adanya H2O dan O2), semakin cepat terjadi perubahan tingkat keasaman tanah (pH).

Korosif dalam tanah adalah proses elektrolisa dan mekanismenya adalah elektrokimia, tetapi kondisi dalam tanah dapat bervariasi dari permukaan sampai terbenam seluruhnya. Kondisi–kondisi yang mempengaruhi antara lain kepadatan tanah serta uap air di dalam tanah dengan kondisi kering, uap air sebagian besar disimpan dalam pori-pori tanah. Dalam hal ini kelembaban tanah adalah penting, sehingga tanah kering dan berpasir secara umum akan kurang korosif dari pada tanah liat dan basah.

Kenyataan korosifitas pada tanah juga akan semakin cepat kecepatannya tergantung dari interaksi antara curah hujan, iklim dan reaksi– reaksi dalam tanah. Tanah itu heterogen sehingga variasi dalam komposisi tanah atau teksturnya dapat terjadi dalam lingkungan yang berbeda untuk permukaan logam yang sama. Hal ini akan menambah potensi elektris metal antara permukaan bagian dalam tanah, sehingga akan mengakibatkan terbentuknya daerah katodik atau daerah anodik utama serta lintasan yang dilalui logam tanah. Perbedaan konsentrasi Oksigen atau perbedaan keasaman/konsentrasi dapat mempengaruhi nilai derajat keasaman (pH)
Hubungan antara lingkungan dan perkembangan dan kondisi asam dan alkalis dalam tanah telah diperlihatkan pengaruhnya sangat besar. Keasaman tanah berasal dari karbon dioksida yang dihasilkan dari proses biologi dan air terhadap tanki-tanki SPBBU yang terbuat dari baja, dapat memberikan reaksi korosif terhadap tanah, sehingga pH tanah 4,0 atau di bawahnya dapat mengakibatkan cekaman pada tanaman pertanian dan bahkan tidak dapat berproduksi.

Puncak Diskusi

Publik akan terheran-heran manakala membaca dan memahami Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Alor Tahun 2013-2033, pasal 26, ayat 1 poin (d) dan penjelasannya pada ayat 5. Dalam peraturan ini telah termuat secara jelas mengenai hakikat pembangunan itu sendiri harus mencermati beberapa aspek salah satunya adalah pembangunan infrastruktur minimal berjarak 200 m dari sumber mata air. Kondisi lokasi pembangunan SPBBU Nailang di Kecamatan Alor Timur Laut saat ini berjarak kurang lebih 100 m dari sumber mata air bahkan beberapa mata air tertimbun oleh material berupa batu dan pasir. Dengan mengangakangi PERDA ini maka dapat diduga pembanguanan SPBBU ini sarat kepentingan.

Jika tidak dapat dibatalkan pembangunan SPBBU ini, maka seyogiyanya pembangunan ini dipindahkan lokasinya berdasarkan potensi lokasinya. Sebab jika diuraikan dengan jelas maka sudah terlihat korban dibalik pembangunan SPBBU Nailang yaitu, masyarakat kecil, bahkan bukan untuk satu generasi saja tetapi antar generasi secara turun-temurun. Jika mereka kehilangan mata pencaharian sebagai petani akibat lahan mereka tercemar apakah ada individu dibalik pakian keki (Pemerintah) bertindak sebagai penopang hidup mereka sepanjang hidup mereka sampai anak cucu mereka.

Alasan kegusaran penulis didasari oleh pengalaman penelitian yang dilakukan oleh Eni Muryani (Teknik Lingkungan, Fakultas Teknologi Mineral Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta) tentang Zonasi Potensi Pencemaran Bahan Bakar Minyak terhadap Air tanah Bebas (Studi Kasus SPBU 44.552.10 Yogyakarta) menyatakan bahwa Tangki penampung BBM di SPBBU merupakan salah satu sumber yang dapat menyebabkan pencemaran dalam airtanah. Tangki penyimpan BBM bawah tanah (Underground Storage Tank-UST) yang terbuat dari baja mudah bocor atau rembes karena proses karat yang terjadi didalam tanah (Kamil dalam Pikiran Rakyat, 2004). Standar Operasional yang dibuat sedemikian rupa oleh Pertamina untuk SPBBU tidak menjamin SPBBU akan bebas dari risiko bocor dan mencemari lingkungan.

Faktor bencana alam dapat memperbesar risiko terjadinya kebocoran tangki. Gempabumi dapat meretakkan tangki timbun dan tanah di sekitarnya tanpa disadari oleh semua orang hingga bocoran bensin sampai ke sumur warga. Syarat teknis dan operasional yang tidak dipatuhi oleh pengelola SPBU juga dapat memperbesar risiko kebocoran. BBM yang bocor dari tangki penyimpanan dapat menyebabkan berubahnya kualitas airtanah bebas. BBM yang bocor ini akan merembes ke tanah, mengalir mengikuti aliran air tanah, dan mengapung pada permukaan airtanah dangkal. Sebagian BBM terperangkap dalam pori-pori tanah dan terserap ke dalam partikel tanah, sehingga dapat mencemari dan merusak ekosistem yang ada pada tanah dan air tanah di sekitarnya (Notodarmojo, 2005). Kandungan senyawa yang terdapat dalam bahan bakar minyak sangat kompleks dan beragam. Salah satunya adalah senyawa hidrokarbon aromatik yang mudah menguap, mudah terbakar, mudah berpindah tempat dilingkungan, tergolong bahan berbahaya beracun (B3), dan bersifat karsinogenik (Fetter, 1999; Notodarmojo, 2005; Soemirat, 2005). Bahkan ada kejadian serupa pada tahun 2018, seperti yang diberitakan melaui harian online detiknews 16 oktober 2018, Sumur Warga Tercemar BBM Diduga Akibat Rembesan Tangki Pendam SPBU.

Mari belajar dari pengalaman yang sudah terjadi, sebelum bencana itu benar-benar ada.

*Penulis adalah staf pengajar Universitas Tribuana Kalabahi.