Pemkab Alor Hibah Tanah ke Pertamina

0
241

Sekda Alor Hopni Bukang, SH (kiri) dan Kepala PT. Pertamina TBBM Kalabahi, Arman (kanan). 

KALABAHI, TRIBUANAPOS.Com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Alor sudah menghibahkan tanah seluas kurang lebih 30 ribu meter persegi kepada PT Pertamina.

Proses penandatanganan hibah telah dilakukan pekan lalu oleh Bupati Alor Drs. Amon Djobo atau pejabat yang ditunjuk, dengan PT. Pertamina (Persero).

“(Pemkab Alor) sudah (hibah tanah kepada PT. Pertamina) om (wartawan),” kata Sekda Alor Hopni Bukang, SH, membenarkan hibah tanah saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (11/6/2019) via ponsel di Kalabahi.

Tanah milik Pemkab Alor itu terletak di Kenarilang Kelurahan Kalabahi Barat Kecamatan Teluk Mutiara. Tanah tersebut mulai diberikan kepada PT. Pertamina sejak 1982 dalam status pinjam pakai.

Kepala PT. Pertamina TBBM Kalabahi Arman, membenarkan pula hibah tanah yang dilakukan Pemkab Alor dengan bagian aset PT. Pertamina (Persero).

“Tanah sudah (dihibahkan). Sudah diurus sama tim aset (PT. Pertamina) pusat. Saya tidak pernah tanda tangan. Yang diurus ya sama orang aset,” ujar Arman.

Perubahan status kepemilikan tanah dari pinjam pakai kepada hibah tersebut kini mutlak menjadi milik sepenuhnya PT. Pertamina (Persero). Tanggungjawab pembayaran pajak pun kini menjadi wewenang PT. Pertamina. “Akhirnya kita yang mengurus semua sama pajak-pajaknya,” jelas Arman.

Apakah tanah tidak dibeli PT. Pertamina selaku BUMN? Arman menjelaskan, sejak awal tahun 1982, PT. Pertamina membuat kontrak dengan Pemkab Alor. Kontrak tersebut disepakati bahwa PT. Pertamina siap didirikan di Alor asalkan Pemkab bersedia menyediakan tanah.

Meski demikian, Arman menyambut baik hibah tanah dari Pemkab kepada PT. Pertamina untuk kepentingan nasional menjaga stabilitas BBM satu harga di seluruh Indonesia.

“Inilah kaitannya tahun-tahun sebelumnya sama pemerintah yang harus menyediakan lahan itu. Dulu sudah ada surat dari pemerintah pusat bahwa pemerintah daerah harus menyediakan lahan. (Kontrak pinjam pakai) Tahun 1982, operasi 1983,” ia menambahkan.

Arman memastikan, proses hibah tanah tersebut sudah dilakukan sesuai prosedur Undang-undang. “Ya, kan nanti pajak masuk ke pemerintah daerah juga. Sewa pinjam pakai juga selama ini dibayar. Kalau nda ya kami sudah diusir,” katanya sambil memastika stok BBM di Alor, aman.

Informasi yang dihimpun media ini, sebagian Anggota DPRD Alor tidak menyetujui hibah tanah secara cuma-cuma kepada PT. Pertamina (Persero). Sebagian lainnya mendukung.

Ketua DPRD Alor Martinus Alopada dan sejumlah anggota DPRD yang dikonfirmasi media ini belum memberi respon pesan singkat wartawan mengenai hal itu.

Reporter: Demas Mautuka