GMNI NTT Tolak SPBBU ATL

0
99

Wakil Ketua DPD GMNI NTT, Imanuel Mau Dollu.

KALABAHI, TRIBUANAPOS.Com – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional (DPD GMNI) Provinsi NTT, menolak keras pembangunan SPBBU oleh PT. Ombay Sukses Persada Kalabahi di Desa Waisika, Alor Timur Laut (ATL).

GMNI menegaskan, pembangunan SPBBU tersebut dilakukan di lokasi sumber mata air dan dapat dipastikan mengancam keberadaan mata air yang mengairi sawah petani.

“DPD GMNI NTT menyatakan sikap menolak pembangunan SPBBU di Desa Waisika Kecamatan Alor Timur Laut. Karena terancam mematikan ratusan petani sawah,” ujar Wakil Ketua DPD GMNI NTT Imanuel Mau Dollu, Rabu, (29/5) di Kalabahi.

Waket GMNI berpendapat, seharusnya pemerintah daerah memberi perlindungan kepada sumber-sumber mata air yang diperuntukan bagi keberlangsungan hidup petani sawah.

“Perlindungan bumi dan air sesungguh telah tertuang di dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3; ‘bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan pergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.’ Bukan dimusnahkan,” tegasnya.

GMNI NTT kata Imanuel, sangat kecewa terhadap sikap oteriter Bupati Alor Drs. Amon Djobo, mendukung pembangunan SPBBU dengan mengabaikan aspek regulasi lingkungan hidup.

“Sikap otoriter Bupati dukung pembangunan SPBBU, bertentangan dengan UU No.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu langgar peraturan daerah kabupaten Alor No.2 tahun 2013 tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) tahun 2013 – 2033,” kata Imanuel.

Waket GMNI menyebutkan, sejauh ini PT. OSP belum mengantongi izin/rekomendasi UKL, UPL, maupun AMDAL namun sudah bebas beroperasi membangun SPBBU. Seyogyanya pemerintah hentikan aktivitas perusahaan di lokasi SPBBU.

“Perusahaan belum kantongi izin tapi sudah beroperasi membangun SPBBU. Kami menilai bahwa pemerintah cq Dinas Lingkungan Hidup, lemah dalam menegakan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Pemerintah seharusnya menghentikan aktivitas perusahaan di lokasi SPBBU,” ungkap Waket Imanuel.

GMNI beri warning kepada DLHD untuk melakukan kajian analisis AMDAL di lokasi SPBBU secara obyektif dan profesional. Bila rekomendasi kelayakan lingkungan dikeluarkan tidak cermat dan obyektif maka sudah pasti SPBBU mengancam keberadaan empat mata air yang berada sekitar 100 meter dari lokasi SPBBU.

“Apabila rekomendasi AMDAL dikeluarkan pemerintah tidak melalui suatu kajian ilmiah maka otomatis empat mata air terancam punah. Sawah petani sudah pasti kering. 346 petani sawah di Kemang terancam kelaparan akibat pembangunan SPBBU,” Imanuel menjelaskan.

GMNI lalu mengkritik Bupati Amon Djobo yang menginstruksikan melanjutkan pembangunan SPBBU meski perusahaan belum memperoleh rekomendasi AMDAL dari pemerintah. “Maka tanpa sadar Bupati Alor lebih mengistimewakan perusahan PT. Ombay Sukses Persada, ketimbang dengan rakyatnya sendiri yang harus menderita.”

GMNI meminta Pemprov NTT melalui Dinas BLHD mengirim tim Ahli lingkungan hidup untuk melakukan kajian analisis AMDAL di lokasi pembangunan SPBBU. “Karena pemerintah daerah kabupaten Alor sudah di tunggangi oleh pihak perusahan,” sebut Waket Imanuel.

“DPD GMNI NTT tegaskan kepada pemerintah daerah kabupaten Alor untuk segera menghentikan pembangunan SPBBU ATL. Kalaupun pembangunan SPBBU tetap berlanjut maka kami akan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran,” tutup Imanuel.

Reporter: Demas Mautuka