PMKRI Alor Kesal Hutan Kenari ATL Dibabat untuk Bangun SPBBU

0
233

Aktivitas pembangunan SPBBU di Desa Waisika, ATL yang dibangun di lokasi hutan kenari dan kawasan sumber mata air. Gbr diambil (26/5). 

KALABAHI, TRIBUANAPOS.Com – Ketua PMKRI Cabang Alor Provinsi NTT Yuvent Hendrik Nitu Lauata, menuding pemerintah dan PT. Ombay Sukses Persada Kalabahi, merusak hutan lindung dan pohon kenari di lokasi SPBBU Desa Waisika, Alor Timur Laut (ATL).

Ia mengaku kesal atas sikap pemerintah membiarkan aktivitas pembabatan hutan dan satu pohon kenari di lokasi pembangunan SPBBU yang berdekatan dengan lokasi sumber mata air, Desa Waisika.

Yuvent menyebut, seharusnya pemerintah melindungi hutan lindung dan pohon kenari. Sebab, hutan dari sisi asas manfaat, dan fungsinya melindungi sumber mata air. Dan, pohon kenari merupakan simbol identitas orang Alor.

“Kami kesal, mengapa hutan lindung dan pohon kenari di ATL ditebang untuk bangun SPBBU? Siapa yang memberikan izin? Apakah tidak ada lokasi lain di ATL yang menjadi alternatif pembangunan SPBBU?” kata Yuvent, yang bergabung dalam Aliansi Peduli Lingkungan Hidup Alor ketika berunjuk rasa di Kantor Kehutanan Wilayah Alor, Senin (27/5).

Dia menjelaskan, ATL merupakan kawasan hutan lindung yang ditetapkan melalui Perda Kabupaten Alor No. 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2013-2033.

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya diatur dalam Pasal 25 ayat (1): ‘Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, berupa hutan lindung dan kawasan resapan air.’

Yuvent berujar, pembagian zona kawasan wilayah hutan lindung di ATL tersebut lebih spesifik diatur dalam pasal 25 ayat (2).

Pada ayat (2) disebutkan bahwa: “Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 25.479,35 (dua puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh sembilan koma tiga puluh lima) Hektare, meliputi:

a. kawasan hutan lindung Gunung Besar dengan luas kurang lebih 17.033,21 (tujuh belas ribu tiga puluh tiga koma dua puluh satu) Hektare terdapat di Kecamatan Alor Barat Daya, Alor Tengah Utara, Lembur, Alor Timur Laut, Mataru, Alor Selatan, Pureman dan Kecamatan Alor Timur.

“Jadi siapa bilang Wilayah ATL tidak masuk dalam kawasan hutan lindung dan hanya masuk kawasan Taman Wisata Alam saja? Perda RTRW Alor No. 2 Tahun 2013 pasal 25 mengatur jelas, ATL masuk kawasan hutan lindung,” ujarnya.

Selain itu Yuvent menambahkan mata air di Desa Waisika, ATL, yang menjadi pusat pembangunan SPBBU juga dilindungi Perda RTRW pasal 26 ayat (1) huruf d.

Dalam pasal 26 ayat (1) tentang Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf b, terdiri atas: a. kawasan sempadan pantai; b. kawasan sempadan sungai; c. kawasan sekitar danau/embung; d. kawasan sekitar mata air; e. kawasan ruang terbuka hijau perkotaan; dan f. kawasan pulau-pulau kecil.

“Pasal 26 ayat (5) mengatakan bahwa, kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan radius kurang lebih 200 (dua ratus) meter terdapat di semua Kecamatan. Artinya, tidak boleh ada aktivitas pembangunan di radius 200 meter dari sumber mata air. Nah, mata air di lokasi SPBBU di Desa Waisika, jaraknya hanya 100 meter dari empat titik mata air. Mengapa ada aktivitas pembangunan SPBBU di situ?” tanya Yuvent.

Bila pemerintah dan pengusaha tetap ngotot membangun SPBBU di sumber mata air maka dirinya meminta agar perlu dipertimbangkan kembali lokasinya. Sebab, Perda RTRW merupakan peraturan daerah yang ditetapkan oleh Bupati dan DPRD Alor yang sudah melalui kajian akademik yang terukur.

“Kalau mau bangun SPBBU maka pemerintah perlu pertimbangkan Perda RTRW. Hasil kajian Perda itu sangat bagus. Apalagi posisi ATL menurut klasifikasi cekungan air tanah bebas (CAT Kalabahi), ada 282 dan air tanah tertekan 8. Klasifikasi (CAT Werula), air tanah bebas ada 225 dan air tanah tertekan ada 6. Semua itu harus dipikirkan,” jelasnya.

Yuvent mengatakan, membangun SPBBU tidak sekedar membangun untuk kepentingan bisnis tertentu. Semua ini harus dikaji dari aspek geologi, ekologi lingkungan, sumber daya alamnya maupun aspek sosial kehidupan masyarakat adat.

“Jika pemerintah dan pengusaha tetap ngotot membangun SPBBU di ATL maka pemerintah dan DPRD Alor harus merevisi pasal-pasal dalam Perda di atas. Itu solusinya. Kalaupun dirubah maka dampaknya akan membahayakan bagi keberlanjutan mata air dan lingkungan hidup,” tegas Ketua PMKRI, Yuvent.

ATL Tak Masuk Kawasan Hutan Lindung

*Ketua PMKRI Alor Yuvent Hendrik Nitu Lauata, ketika berdialog dengan Kepala Kantor Kehutanan Alor Provinsi NTT Jhon Kewatung, Senin (27/5). 

Asisten I Amirullah, SH menyebut, Desa Waisika, ATL, tidak masuk kawasan hutan lindung. Oleh sebab itu pengusaha PT. Ombay Sukses Persada bisa membangun SPBBU.

SPBBU kata Amurulah, merupakan program pemerintah pusat satu harga di seluruh Indonesia. Dan, Alor terpilih juga dari 7 kabupaten di NTT karena termasuk wilayah 3T.

Amirullah menambahkan, izin lokasi SPBBU di ATL sedang diurus pemerintah. Izin tersebut masuk kategori izin paralel.

“Jadi izin bersifat paralel. Artinya izin (AMDAL) sedang diurus dan pembangunan juga sedang berjalan. Itu yang disebut paralel. Sama-sama berjalan. Karena ini program pemerintah pusat. Nanti persyaratan-persyaratan lain soal izin menjadi wewenang provinsi,” katanya.

Kepala Kantor Kehutanan Alor Provinsi NTT Jhon Kewatung menegaskan, pihaknya sejauh ini belum keluarkan izin apapun kepada PT. Ombay Sukses Persada. Meskipun begitu, Jhon mengakui tak punya wewenang untuk beri izin karena lokasi SPBBU bukan masuk kawasan hutan lindung.

“Saya belum keluarkan izin apapun kepada pengusaha. Termasuk izin tebang pohon kenari juga tidak dikeluarkan oleh saya. Kami belum bisa keluarkan izin karena lokasi itu bukan masuk kawasan hutan lindung,” pungkasnya saat menerima masa aksi Aliansi Peduli Lingkungan Hidup (APLH) Alor di kantornya.

Menanggapi hal itu aktivis GMNI Alor Imanuel Mau Dolu, merasa kesal atas penjelasan Asisten I, Amirullah. Menurut Imanuel, izin yang dikeluarkan pemerintah pusat, tidak mendasar.

“Dasar izinnya apa? Mana tim AMDAL belum melakukan kajian ko sudah ada izin? Menurut UULHP, AMDAL, UKL, UPL dikeluarkan pemerintah atas usulan pemohon. Nah sejauh ini belum ada usulan dan kajian AMDAL ko izin sudah ada? Kerja model apa begini? Sekarang juga pemerintah harus hentikan aktivitas perusahaan di lokasi SPBBU,” tegas Mantan Ketua GMNI Alor periode lalu itu.

Sebelumnya, petani dan mahasiswa yang tergabung dalam APLH, berunjuk rasa menolak pembangunan SPBBU di Desa Waisika, yang berdekatan dengan sumber mata air. Mereka khawatir dampak negatif SPBBU mematikan mata air yang mengairi sawah dan merusak ekosistem dan tanaman pertanian/perkebunan.

Reporter: Demas Mautuka