Petani ATL: Biar SPBBU Tetap, Pindah Sawah Saja

0
213

Petani desa Waisika; Nansi Salang, didampingi Safira Maitang dan Falen Molina saat berdialog dengan Kadis LHD Obet Bolang, S.Sos, Senin (27/5) di Kalabahi. Mereka menuntut pembatalan pembangunan SPBBU di lokasi sumber mata air.  

KALABAHI, TRIBUANAPOS.Com – Pemerintah belum merespon tuntutan petani pindah pembangunan SPBBU yang berada di lokasi sumber mata air, Desa Waisika, Alor Timur Laut (ATL), pada unjuk rasa (16/5) lalu.

Sejumlah petani dan mahasiswa kembali berunjuk rasa pada Senin (27/5), di Kantor DLHD, Kehutanan, Perijinan, Balai Besar KSDA, kantor Bupati dan DPRD. Tuntutan mereka yaitu, pindah lokasi pembangunan SPBBU yang kini dikerjakan PT. Ombay Sukses Persada Kalabahi.

Saat berunjuk rasa, para petani membawa tanaman pertanian dan perkebunan; pisang, umbi-umbian, batang padi sawah, sirih dan pinang. Mereka pun memukul gong moko sebagai simbol protes kepada pemerintah memindahkan lokasi pembangunan SPBBU yang berada di sumber mata air.

“Pindah SPBBU. Kalau tidak na pindah saja sawah kami,” teriak Safira Maitang, petani Desa Waisika, ATL, ketika berunjuk rasa di kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLHD) Kabupaten Alor, Provinsi NTT.

Dia mengatakan, pemerintah harus bijak meletakan pembangunan yang tidak merusak sumber-sumber mata air. Sebab, sumber mata air tersebut merupakan satu-satunya yang mengairi sawah dan tanaman pertanian petani desa.

“Bapak dorang enak, habis bulan terima gaji dari negara. Kami ini kerja sawah baru hidup. Kasih pindah itu SPBBU. Kami tidak butuh SPBBU. Kami butuh air untuk sawah,” teriaknya.

Safira kesal, PT. Ombay Sukses Persada, sudah melakukan aktivitas penebangan pohon kenari dan pembersihan tanaman di lokasi SPBBU yang jaraknya sekitar 100 meter dari empat sumber mata air. Ia mendesak pemerintah untuk hentikan aktivitas perusahaan.

“Woi, lokasi SPBBU itu salah. Bapak naik dan lihat, pohon kenari sudah ditebang. Lokasih sudah bersih. Mata air akan mati. Naik dan lihat. Jangan duduk saja di sini,” katanya di kerumunan retusan demonstran.

Izin UKL, UPL atau AMDAL Belum Keluar

Unjuk rasa tolak SPBBU ATL. Petani Desa Waisika membawa pinang dan batang pohon padi sawah untuk diberikan kepada Bupati Alor Drs. Amon Djobo. 

Menanggapi hal itu, Kadis LHD Obet Bolang, S.Sos, menjelaskan, pihaknya belum melakukan kajian kelayakan lingkungan karena pemohon (PT. OSP), belum mengajukan permohonan di DLHD. Oleh sebab itulah, Obet belum bisa memastikan apakah lokasi tersebut layak dibangun SPBBU atau tidak.

“Sejauh ini kami belum menerima permohonan lingkungan dari pemohon. Kalau sudah itu barulah kami lakukan kajian lingkungan. Apakah nanti permohonan izinnya skala kecil ya itu wewenang kami. Kalau AMDAL, tentu wewenang Provinsi,” jelasnya.

Demo (16/5), setelah membaca tuntutan petani untuk tidak mengekuarkan izin, Obet mengakui bahwa pihaknya baru melakukan tinjauan lapangan. “Kami sudah cek ke lapangan tetapi belum melakukan kajian. Kami baru turun lihat saja. Untuk kajian lingkungannya kita masih tunggu usulan dari pemohon,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, perwakilan petani Nansi Salang dan Falen Molina mengaku kesal atas pernyataan Kadis LHD Obet Bolang. Mereka pertanyakan, mengapa izin belum dikantongi tetapi perusahaan sudah melakukan aktivitas pembangunan di lokasi SPBBU?

“Kami mau tanya bapak Kadis, kenapa izin belum keluar ko perusahaan sudah bebas beraktivitas di lokasi SPBBU? Ada apa ini? Jangan sampai ada konspirasi?” tegas Falen dan Nansi.

Belum keluarnya izin UKL, UPL atau AMDAL, membuat mahasiswa dan petani yang tergabung dalam Aliansi Peduli Lingkungan Hidup (APLH), mendesak kadis DLHD menghentikan aktivitas perusahaan.

“Bapak dorang ini aneh, izin belum ada ko perusahaan bisa bebas membangun? Kerja model apa ini? Kerja sembarang saja,” kata Mantan Ketua GMNI Alor, Imanuel Mau Dolu.

“Kami minta pemerintah sekarang juga segera membatalkan pembangunan SPBBU. Izin tidak ada ko? Pemerintah harus lindungi petani. Jangan tunduk pada perusahaan,” ungkap Kordinator Umum APLH Dedoris Letmau, Korlap Niger dan Ketua BEM Hukum Untrib Gilamo Turwin.

“Kalau tidak hentikan aktivitas perusahaan maka kami dan petani akan turun ke lokasi dan blokade perusahaan. Lihat saja nanti,” teriak aktivis APLH, Anis Olang, Nick Jr dan Wens Lau.

Tuntutan APLH di DLHD

1. Meminta hasil kajian rekomendasi UKL, UPL atau AMDAL.

2. Meminta kejelasan DLHD yang mengeluarkan rekomendasi UKL, UPL atau AMDAL secara lisan sesuai pernyataan Camat ATL di media tribuana pos.com.

3. Mendesak DLHD hentikan aktivitas perusahaan PT. Ombay Sukses Persada di lokasi SPBBU ATL yang kini sedang berjalan.

4. Meminta kejelasan kepastian pembatalan pemberian ijin/rekomendasi UKL, UPL atau AMDAL kepada PT. Ombay Sukses Persada di lokasi sumber mata air. Sebab, menurut kajian kami lokasi tersebut tidak layak membangun SPBBU karena berpengaruh pada lingkungan hidup dan ekosistennya.

Reporter: Demas Mautuka