Pemkab Alor Pastikan Lanjut Bangun SPBBU di ATL

0
116

Asisten I Amirullah, SH, dan Asisten II Drs. Dominggus Asadama saat berdialog dengan APLH di kantor Bupati Alor, Senin (27/5).  

KALABAHI, TRIBUANAPOS.Com – Izin UKL, UPL, atau AMDAL belum dikantongi PT. Ombay Sukses Persada Kalabahi untuk membangun SPBBU di Desa Waisika, Alor Timur Laut (ATL). Kendati demikian, perusahaan tetap beroperasi melakukan aktivitas di tanah yang sudah dibelinya itu.

Asisten I Amirullah, SH menjelaskan, Pemkab Alor menyambut baik program pemerintah pusat membangun SPBBU di ATL. Dia pastikan tetap melanjutkan pembangunan SPBBU walaupun lokasinya berada di wilayah sumber mata air.

“Kami menyambut baik program pemerintah pusat BBM satu harga di seluruh Indonesia,” kata Amirullah, Senin (27/5) saat menerima masa aksi Aliansi Peduli Lingkungan Hidup (APLH) di kantor Bupati Alor.

Ia mengatakan, Kabupaten Alor termasuk dalam 7 Kabupaten di Provinsi NTT yang menerima jatah SPBBU satu harga dari pemerintah pusat.

Tujuh kabupaten tersebut, yaitu: Alor, Lembata (2 unit), Rote Ndao, Ende, Sumba Barat Daya, Manggarai, dan Manggarai Barat.

Tujuh kabupaten di NTT dan Alor secara khusus kata Amirullah, mendapat jatah program BBM satu harga karena termasuk klasifikasi daerah 3T.

“Alor dan beberapa kabupaten di NTT, masuk daerah 3T; termiskin, terluar dan tertinggal. Karena itu kita dapat jatah SPBBU. Alor, lokasinya di ATL,” sebut dia.

Amirulah bertutur, semula, SPBBU akan dibangun di pulau Pantar tetapi karena pertimbangan pemerintah pusat maka itu dipindahkan ke ATL.

“Karena Maritaing akan dibuka pelayaran internasional dengan Dili (RDTL). Sarana pendukungnya harus ada SPBBU. Maka itu dibuka di Alor Timur Laut. Itu ditentukan oleh (pemerintah) pusat. Bukan daerah,” katanya.

Menanggapi tuntutan APLH pindah lokasi karena berdekatan dengan sumber mata air, Amirulah menyebut, lokasi SPBBU tidak masuk kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi SDA.

“Dari aspek hutan lindung dan lingkungan hidup, tidak masuk dalam kawasan. Bappeda juga mengatakan dari aspek Tata Ruang Wilayah, tidak termasuk kawasan hutan lindung. Itu berarti bahwa pembangunan SPBBU dapat dibangun di situ,” pungkasnya.

“Kemudian dari aspek lingkungan hidup itu (DLHD) mengatakan bahwa lokasi itu agak jauh dari sumber mata air,” kata Amirullah, spontan diteriaki ratusan masa aksi APLH:

“Woiiiii……? dekat sumber mata air, woiii….. Koi berhenti bicara sudah.”

“Kajian teknisnya belum kajian secara detail, tapi dari kasat mata mereka (DLHD) maka ditentukan bahwa itu layak dilakukan pembangunan (SPBBU),” lanjut Amurulah, menjelaskan.

Terkait Izin, Amirulah yang kini menjabat Kadis Perhubungan Alor itu mengaku bahwa izin sedang diurus pemerintah. Izin tersebut bersifat paralel. “Izin sementara proses. Ada surat dari pusat dari Kementrian Dalam Negeri bahwa pembangunan SPBBU tersebut bersifat paralel dengan perizinannya. Sambil jalan izinnya, sambil jalan pembangunannya.”

Amurulah bilang bahwa, segala persyaratan-persyaratan lain menyangkut izin SPBBU ATL akan menjadi wewenang Pemprov NTT. Oleh sebab itu ia menegaskan, Pemkab Alor akan tunduk pada aturan itu.

“Dalam pembangunannya (SPBBU ATL) dilaksanakan izinnya maka tentu saja kita tunduk pada aturan main itu,” pungkasnya.

DPRD: Perusahaan Wajib Kantongi Izin

Ketua DPRD Martinus Alopada berdialog dengan masa aksi APLH, Senin (27/5) di kantornya, Batunirwala. 

Ketua DPRD Alor Martinus Alopada menegaskan, siapapun pihak yang ingin membuka SPBBU wajib mengantongi izin UKLH, UPLH ataupun AMDAL.

Menurut Martinus, mekanisme perijinan untuk membuka usaha di kawasan hutan dan lingkungan hidup sudah diatur dalam UUPLH maupun perangkat aturan terkait.

“Nah, karena itu siapapun yang mau buka SPBBU, harus ada izin. Izinnya dalam bentuk UKLH, UPLH maupun AMDAL. UKLH, UPLH itu wewenangnya Pemkab. Kalau AMDAL, wewenang Pemprov. Ya to?” katanya, ketika berdialog dengan APLH di ruang kerjanya.

Dirinya kesal kepada PT. OSP yang meski belum memperoleh izin tetapi sudah beraktivitas membangun SPBBU di Desa Waisika, ATL.

“Jadi begini, yang mau bangun SPBBU itu kan PT. Pertamina. Nah, itu nanti melalui mekanisme tender dan lain-lain. Biasanya pemohon yang mau buka SPBBU harus usulkan perizinannya kepada pemerintah,” Martinus menjelaskan.

Meski begitu, Martinus menegaskan pihaknya akan menggelar Rapat Kerja bersama pemerintah untuk membahas kasus SPBBU ATL.

“Minggu ini Komisi A dan Komisi C akan gelar Rapat Kerja. Nanti dibahas duduk masalah SPBBU di ATL. Kalau dibangun di lokasi sumber mata air yang mengairi sawah petani ya kita pikirkan solusinya untuk pindah. Pindah lokasi saja kan tidak susah. Pembangunan harus memperhatikan aspek lingkungan hidup,” tutup politisi Partai Golkar Alor itu.

Sebelumnya APLH melakukan demonstrasi menuntut pemerintah memindahkan lokasi SPBBU yang berdekatan dengan sumber mata air di Desa Waisika. Menurut APLH, bila pembangunan SPBBU tetap dibangun maka dikhawatirkan mengancam mata air yang mengairi sawah petani.

Aksi tersebut dikawal ketat puluhan aparat kemanan Polres Alor yang dipimpin Kapolres Alor AKBP Patar Silalahi, S.IK dan Wakapolres Kompol M. Arif Sadikin, SH.

Reporter: Demas Mautuka