Sekda Alor: Pengusaha Segera Hentikan Pembangunan SPBBU di ATL

0
160

Sekda Alor Hopni Bukang, SH, ketika berdialog dengan APLH, di ruang kerjanya, kantor Bupati Alor, Nirwala, Selasa (21/5/2019) 

KALABAHI, TRIBUANAPOS.Com – Sekda Alor Hopni Bukang, SH, instruksikan PT. Ombay Sukses Persada Kalabahi segera hentikan aktivitas pembangunan SPBBU di Desa Waisika, Alor Timur Laut (ATL).  Intruksi tersebut dikeluarkan Sekda Hopni karena perusahaan belum mengantongi izin maupun rekomendasi UKL, UPL atau AMDAL tapi sudah beroperasi.

“Perusahaan segera hentikan aktivitas pembangunan SPBBU di Waisika. Kan belum ada izin. Kalau belum ada izin, perusahaan tidak boleh membangun. Masyarakat harus cegat kalau ada aktivitas di lapangan tanpa izin. Masyarakat punya hak cegat,” kata Sekda Hopni saat berdialog dengan warga ATL dan mahasiswa di ruang kerjanya, Selasa (21/5/2019).

Ia mengatakan, dirinya baru mendapat informasi dari Kadis LHD Obet Bolang, S.Sos bahwa, Bos PT. Ombay Enthon Jodjana baru saja memasukan permohonan rencana pembangunan SPBBU di DLHD.

“Mau tidak mau izin UKL, UPL, atau AMDAL musti ada baru bisa dibangun. Nah, baru saja Enthon Jodjana masukan permohonan di DLHD. Nanti tim DLHD akan turun lokasi, kaji. Kalau itu skala usahanya kecil ya izinnya boleh UKL atau UPL. Kalau radiusnya di atas 200 meter maka perlu AMDAL. Kalau AMDAL, wewenangnya ada di Pemprov,” ujarnya.

Berdasarkan permohonan dari Enthon Jodjana, Hopni mengaku, tim ahli DLHD akan melakukan pengkajian di lokasi Desa Waisika, untuk menentukan status kelayakan pembangunan SPBBU. Bila rekomendasi DLHD memiliki kelayakan maka dilanjutkan. Kalau tidak, perusahaan pindah lokasi.

“Kalau memang hasil kajian tim DLHD, lokasi tersebut berdekatan dengan mata air dan pengaruhnya ke sawah dan lahan pertanian masyarakat maka tentu harus dihentikan. Nanti tim akan rekomendasi, oh lokasi itu harus pindah. Begitu,” tegas Sekda.

Hopni kesal ada penebangan pohon kenari di lokasi SPBBU. Itu merupakan suatu kekeliruan. Meskipun pohon kenari sudah tua tetapi memiliki dampak ekologis bagi keberlanjutan sumber mata air dan alam sekitar.

“Bukan soal dia (kenari) itu kering atau basah, tapi itu sudah melindungi sumber mata air. Kalau lokasinya sudah disediakan masyarakat untuk bangun SPBBU ya mengapa tidak di situ saja? Supaya tidak korbankan pohon kenari. Apa susahnya pindah lokasi.”

Hopni menyampaikan apresiasi kepada masyarakat ATL dan mahasiswa yang sudah aktif memberi masukan kepada pemerintah. Dia menghimbau agar masyarakat dan mahasiswa terus memberi masukan kritis terhadap semua kebijakan pemerintah.

“Pembangunan harus berorientasi dan berwawasan lingkungan. Harus saling mendukung untuk kesejahteraan rakyat. Bukan sebaliknya, menyengsarakan rakyat. Karena itu pemerintah apresiasi kepada masyarakat. Mahasiswa harus bersuara untuk semua pembangunan di Alor. Jangan di ATL saja,” jelasnya.

Dia menambahkan, pembangunan SPBBU merupakan kebutuhan masyarakat ATL karena untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Kendati demikian, Hopni memberi saran agar pembangunan tersebut tidak mengorbankan dampak buruk bagi kehidupan sosial masyarakat.

Kehutanan Belum Keluarkan Izin

Kepala Kantor Kehutanan Alor Provinsi NTT Jhon Kewatung menyebut, pihaknya sejauh ini belum mengeluarkan izin/rekomendasi apapun kepada PT. Ombay Sukses Persada untuk menebang pohon kenari di lokasi SPBBU Waisika.

Jhon membantah Camat ATL Tertius Lanmai, SH, yang mengatakan bahwa Kehutanan sudah mengeluarkan izin/rekomendasi lisan untuk menebang pohon kenari di lokasi SPBBU.

“Sejauh ini kami belum keluarkan izin. KRPH kami juga tidak pernah keluarkan izin. Usulan pemanfaatan hutan di Desa Waisika oleh PT. Ombay baru kami terima. Kami masih pelajari. Jadi tidak ada izin yang sudah dikeluarkan oleh kami,” jelasnya.

Jhon mengaku, pihaknya sulit mengeluarkan izin-izin untuk pendirian SPBBU ATL karena lokasi perhutanan yang ada di Desa Waisika tidak mempunyai status hutan lindung, hutan konservasi, hutan sosial, maupun huthuta wisata alam.

“Wewenang kami terbatas karena status hutan itu. Waisika tidak punya status hutan. Kecuali Desa Kamot yang masuk kawasan hutan wisata alam. Karena itu usulan dari PT. Ombay akan kami pelajari secara cermat. Kita kehutanan itu prinsipnya 1 pohon 1 kehidupan,” pungkasnya.

Memang, hutan-hutan di Alor yang memiliki sumber mata air, ada yang belum berstatus. Oleh sebab itu Aliansi Peduli Lingkungan Hidup Alor memberi saran kepada Sekda Alor Hopni Bukang, SH, untuk merumuskan Perda atau Perbup perlindungan sumber-sumber mata air. Sebab, bila tidak maka nasib sumber-sumber mata air terancam punah ke depannya.

Sekda AlorHopni Bukang, SH, menyambut baik saran Aliansi dan berjanji akan segera berkoordinasi dengan Bapelitbang, Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk merumuskan regulasi yang melindungi sumber-sumber mata air.

“Saya pikir ini saran yang baik. Saya akan koordinasi dengan teman-teman di dinas terkait untuk ke depan kita perbaiki. Memang sumber mata air harus diperhatikan untuk generasi kita,” tutup Hopni.

Sebelumnya, rencana pemnangunan SPBBU oleh PT. OSP di lokasi sumber mata air Desa Waisika, ATL, mendapat penolakan dari petani dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Lingkungan Hidup Alor. Mereka khawatir keberadaan SPBBU mengancam ekosistem penyangga mata air dan berpengaruh pada sawah petani.

Reporter: Demas Mautuka