Bupati Alor, Memihak Masyarakat atau PT Ombay Sukses Persada Kalabahi?

0
274

Oleh: Gerson Hans Maure

Rencana pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Desa Waisika, Kecamatan Alor Timur Laut (ATL), menimbulkan keresahan 360-an masyarakat petani sawah di ATL dan sekitarnya. Hal mana, masyarakat petani menolak pembangunan SPBU bersama elemen mahasiswa alor yang tergabung dalam Aliansi Peduli Lingkungan Hidup (APLH) dalam unjuk rasa pada 16 Mei 2019 di Kalabahi. Mereka menuntut perusahaan dan pemerintah pindah lokasi. Sebab, dikhawatirkan dampak pembangunan SPBU akan mencemarkan lingkungan hidup dan kehidupan ekosistem penyangga mata air hingga menyebabkan kekeringan sawah petani.

Belakangan diketahui pembangunan SPBU terus berlanjut padahal menurut pengakuan Sekda Alor Hopni Bukang, SH, Asisten I Amirullah, SH, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLHD) Dra. Efrin M. Bessie, izin/rekomendasi AMDAL untuk pembangunan SPBU di ATL belum dikeluarkan pemerintah. Camat Alor Timur Laut Tertius Lanmai, SH dan Kades Waisika Daniel Rehuel Laupai menyampaikan bahwa pembangunan SPBU yang terus berlanjut itu atas instruksi Bupati Alor (Tribuanapos.com, 22/05/19). Penolakan masyarakat yang dilakukan melalui aksi demonstrasi merupakan salah satu cara menyalurkan aspirasi kepada pemerintah untuk didengar pemerintah dan ditindaklanjuti dengan melahirkan kebijakan yang simbiosis mutualisme.

Dampak Pembangunan SPBU

Pembangunan SPBU pada beberapa daerah di Indonesia mendapat penolakan dari warga disekitar karena berbagai alasan antara lain; pendirian SPBU hanya akan menguntungkan investor dan manfaatnya tidak dirasakan warga, dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan ketenteraman akan terganggu, keberadaan SPBU bakal dikhawatirkan akan mematikan usaha para penjual bensin eceran, lokasi tempat akan dibangunya SPBU itu bertentangan dengan tata ruang, belum mendapat izin/rekomendasi AMDAL, keberadaan SPBU itu akan membahayakan saluran pernafasan dan bisa berdampak buruk pada kesehatan lainnya seperti polusi udara, berpotensi terjadi kebakaran dan menggangu ketertiban jalan umum, wilayah SPBU merupakan wilayah permukiman penduduk, berdampak pada sumber air rumah warga, nilai jual rumah dan tanah di tempat tersebut akan menurun mengingat kualitas tanah di dekat SPBU buruk, pembangunan dan pengoperasian SPBU dapat menimbulkan pencemaran air dan udara.

Koordinator Rujak Center for Urban Studies, Dian Tri Irawati menambahkan dalam setahun terakhir terjadi delapan kejadian ledakan atau kebakaran SPBU di Tanah Air. Selain itu, penelitian Benites dkk (2006) melaporkan bahwa orang yang tinggal dekat lokasi SPBU beresiko terkena penyakit seperti saluran kemih, kulit, laring, kanker hati, serta leukemia akut karena menghirup uap yang dihasilkan oleh bensin. Fakta-fakta ini menjadi alasan kenapa masyarakat ATL menolak pembangunan SPBU di Desa Waisika. Apalagi pembangunannya mengancam kepunahan empat mata air yang menjadi sumber penghidupan warga dan mengairi beribu hektar sawah warga di kemang. Selain itu, beberapa jenis tanaman perkebunan dan hortikultura seperti kenari, kemiri, jati, kopi, coklat, pisang, kelapa, sirih, pinang, umbi-umbian terancam mengalami kematian.

Saya melihat, dalam hal pembangunan SPBU di Desa Waisika Kecamatan ATL terdapat beberapa kondisi yang janggal; Pertama, tidak adanya pelibatan warga dalam perencanaan SPBU. Hal mana, tanpa sepengetahuan warga PT. Ombay Sukses Persada Kalabahi melakukan pembersihan lokasi, penebangan pohon, pengerukan tanah dengan alat berat. Kedua, pembangunan SPBU ini belum memenuhi ketentuan izin gangguan (UU Gangguan Tahun 1926 dan Permendagri No 27 Tahun 2009) yang secara jelas mengatur bahwa harus ada izin gangguan yang ditandatangani oleh warga setempat. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan. Pengelola SPBU seharusnya memperhatikan mengenai izin gangguan, dalam arti warga harus menyetujui terlebih dahulu rencana pembangunan SPBU. Ketiga, pembangunan SPBU ini belum memiliki IMB dan studi kelayakan AMDAL dari pemerintah. Hal ini diakui oleh Sekda Alor Hopni Bukang, SH, Asisten I Amirullah, SH, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLHD) Dra. Efrin M. Bessie ketika menerima masa aksi pada 17 Mei 2019 untuk meminta kejelasan yang berkaitan dengan proses penerbitan izin. Keempat, pemerintah berpihak kepada investor/pihak swasta. Pemerintah sangat berpihak pada PT. Ombay Sukses Persada Kalabahi, sebagaimana pernyataan tegas Camat ATL, Tertius Lanmai, SH dan Kepala Desa Waisika Daniel Rehuel Laupai bahwa pemerintah memastikan akan tetap melanjutkan pembangunan SPBU di lokasi wilayah sumber mata air (depan Polsek ATL) karena merupakan intruksi Bupati Alor Amon Djobo. Bahkan pembangunan SPBU terus dilanjutkan atas dasar kajian lisan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLHD) dan Dinas Kehutanan Alor.

Menggugah Tanggung Jawab Bupati Alor

Camat ATL, Tertius Lanmai, SH dan Kepala Desa Waisika Daniel Rehuel Laupai memastikan bahwa pembangunan SPBU di lokasi wilayah sumber mata air (depan Polsek ATL) akan terus dilanjutkan karena merupakan intruksi Bupati Alor Amon Djobo. Jika ini benar, maka tidak sepantasnya Bupati Alor memberi perlindungan kepada PT. Ombay Sukses Persada Kalabahi untuk melanjutkan pembangunan SPBU tanpa memikirkan keberlanjutan sumber daya alam (SDA) dan masa depan masyarakatnya yang memanfaatkan sawah kemang untuk penghidupannya. Bupati harus berani mengambil kebijakan yang mendekatkan dan memenuhi kebutuhan masayarakat tanpa mengorbankan SDA. Setidaknya kebijakan-kebijakan yang diambil tersebut mampu mengatasi dua hal yaitu permasalahan lingkungan dan permasalahan ekonomi masayarakat. Di sinilah letak harapan masyarakat kepada pemerintah. Bahwa dengan harapan itu, masyarakat yakin bahwa pemerintah selalu memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Tentu harapan masyarakat tidak muncul karena janji-janji politik, melainkan karena masyarakat itu dekat dan kenal dengan pemimpinnya. Karena kenal dan dekat, masyarakat memilih sang pemimpin. Karena kenal dan dekat, sang pemimpin menjawab pilihan masyarakat itu. Karena kepemimpinan selalu soal keteladanan, bukan kekuatan (force) dan kekerasan (mengutip strategi perang Sun Tzu).

Untuk itu, masyarakat yang tinggal di lokasi sekitar pembangunan SPBU menaruh harapan yang besar pada pemimpinnya. Mereka meminta supaya semua pihak terkait segera menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan mereka. Termasuk meminta agar proses pengerjaan SPBU yang sudah mulai berjalan supaya segera dihentikan dan atau dilakukan pemindahan ke lokasi yang tidak menganggu ketersediaan sumber mata air. Itu merupakan langkah yang tepat untuk menghindari gejolak di tengah masyarakat. Bagaimanapun masyarakat ATL di Desa Waisika “ingin hidup seribu tahun lagi” (mengutip kata penyair Chairil Anwar). Itu berarti manusia selalu berkeinginan dan berharap untuk hidup lebih lama di dunia ini. Bagaimanapun, proses pembangunan merupakan proses peningkatan kesejahteraan, pemenuhan kebutuhan masyarakat dan mendengarkan aspirasi. Seyogyanya pemerintah harus mendengar suara masyarakat Desa Waisika Kecamatan Alor Timur Laut.

Apapun yang kita lakukan terhadap lingkungan hidup maka dampaknya akan dirasakan kembali oleh kita maupun makhluk hidup lain. Kegiatan melestarikan alam atau lingkungan hidup merupakan suatu usaha dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Hal ini dilakukan untuk menjamin kelangsungan hidup generasi yang akan datang. Masyarakat menggugah Bupati Alor, memihak Masyarakat atau PT Ombay Sukses Persada Kalabahi.

Penulis Orang Muda Alor Timur Laut. Pengajar di Universitas Tribuana Kalabahi.