APLH Kesal, DPRD Belum Respon Kasus SPBBU ATL

0
247

Kordum APLH Dedoris Letmau, ketika menyerahkan pernyataan sikap kepada salah satu staf di Sekwan pada saat demo Kamis (16/5). Saat itu 30 Anggota DPRD Alor sedang ke luar daerah, Bimtek.

KALABAHI, TRIBUANAPOS.Com – Koordinator Aliansi Peduli Lingkungan Hidup (APLH) Alor, Dedoris Letmau, mengaku kesal atas sikap pimpinan DPRD yang belum memanggil pemerintah dan pengusaha bahas kasus pembangunan SPBBU di Desa Waisika, ATL.

Sebelumnya, dalam pernyataan sikap, APLH mendesak DPRD memanggil pemerintah dan Direktur PT. Ombay Sukses Persada menjelaskan lokasi pembangunan SPBBU di lokasi sekitar 100 meter dari sumber mata air.

“Tadi kami ke DPRD koordinasi agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), tapi tidak ada respon dari DPRD. Kami sangat kesal,” ujar Dedoris, Rabu (22/5/2019) usai temui Wakil Ketua DPRD Yulius Mantaon di Batunirwala, Kalabahi.

Dedoris menyebut, aspirasi para petani menolak lokasi pembangunan SPBBU di lokasi sumber mata air, sudah disampaikan APLH kepada pimpinan DPRD, Kamis (16/5). Namun begitu DPRD belum merespon.

“Aspirasi petani itu kami sudah sampaikan ke DPRD pada unjuk rasa Kamis, (16/5) lalu. Waktu itu 30 Anggota DPRD semua keluar daerah. Bimtek. Jadi kami serahkan pernyataan sikap ke salah satu staf di Sekwan,” katanya.

“Lalu, Senin (20/5), kami temui Wakil Ketua DPRD Yulius Mantaon, untuk menyampaikan lagi aspirasi kami. Terus tadi (22/5), kami ketemu lagi pak Yulius Mantaon, minta kepastian RDPU, tapi tidak ada respon. Terlalu banyak alasan. Katanya menunggu Komisi yang bersangkutan,” ujar Dedoris.

APLH Ancam Demo

Menanggapi sikap apatis DPRD, Dedoris menegaskan, pihaknya akan kembali unjuk rasa pada Senin (27/5) di kantor DLHD, Kehutanan, Perijinan, Kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem NTT Wilayah Alor, kantor Bupati dan DPRD.

Dia khawatir pemerintah akan beri ijin UKL, UPL atau AMDAL kepada PT. Ombay Sukses Persada Kalabahi untuk membangun SPBBU di lokasi dekat sumber mata air tanpa memperhatikan aspek lingkungan hidup. Mata air dan sawah petani disebut akan terancam limbah minyak dan gas dari SPBBU.

“Kalau respon pemerintah, DPRD dan pengusaha begini ya kami akan turun demo lagi. Senin tanggal 27 Mei kami demo. Kami mahasiswa dan petani akan terus demo sampai tuntutan kami terjawab. Pindah lokasi. Kalau izin AMDAL keluar bertentangan dengan UU ya tentu kami akan ambil langkah hukum pidana,” tegasnya.

APLH akan kembali menuntut DPRD dan pemerintah untuk menghadirkan DLHD, Kehutanan, Kepala Balai Besar KSDA Alor, Pejabat Perijinan, Camat, Kades, pengusaha untuk dialog cari solusi masalah SPBBU ATL.

“Kami ingin mereka semua duduk satu meja dialog dengan kami petani dan mahasiswa. Kami ingin mendengar apa dasar persetujuan kalau pemerintah ingin tetap setujui pembangunan SPBBU di ATL. Jangan hanya setuju-setuju saja tanpa kajian data,” Dedoris menjelaskan.

Ia menambahkan: “Pemerintah harus jujur dan terbuka dengan kami akan hasil analisis (lisan) dampak lingkungan sesuai pernyataan Camat ATL tadi. Pemerintah kan punya ahli lingkungan hidup. Nah, duduk dengan kami, dialog. Kami juga punya analisis dan data-data pendukung menolak SPBBU. Mari kita adu data. Camat dan pemerintah jangan asal mendukung tanpa data. Itu memalukan sekali,” sindir Kordum, APLH.

“Kami menduga ada konspirasi pengusaha dan pemerintah untuk korbankan mata air dan sawah petani. Jangan pentingkan bisnis daripada sawah petani. Bagaimana Alor Kenyang kalau begini? Seharusnya pemerintah medengar usul saran dari mahasiswa dan masyarakat. Apa jadinya membangun Alor, pemerintah tidak melibatkan masyarakat dan tidak perhatikan aspek lingkungan. Kalau begini ya saya pikir pemerintahan ini tidak punya hati,” kesal Dedoris.

Ketua DPRD: Rapat Kerja Nanti Diagendakan

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Alor Martinus Alopada mengatakan, dirinya sudah membaca aspirasi masyarakat ATL dan APLH. Dia bilang, dalam waktu dekat, DPRD akan gelar Rapat Kerja dengan pemerintah.

“Bapak sudah baca isi aspirasi dari mahasiswa (APLH). Tadi sudah koordinasi dengan Ketua Komisi C Mulyawan Djawa untuk segera gelar Rapat Kerja dengan pemerintah. Komisi A juga nanti Rapat Kerja. Komisi C tangani bidang lingkungan hidup. Komisi A bidang perijinan,” katanya.

Tentang kepastian jadwal, Martinus Alopada belum bisa memastikan. “Besok bapak ada agenda partai ke Kupang. Nanti diwakilkan ke salah satu Wakil Ketua untuk keluarkan surat. Sekarang banyak Anggota DPRD yang tidak terpilih, jadi agak susah. Tetap Rapat Kerja nanti digelar.”

Ketua Martinus menghimbau kepada pemerintah dan pengusaha untuk menghentikan sementara aktivitas pembangunan SPBBU di ATL. Sebab, izin/rekomendasi UKL, UPL atau AMDAL, belum dikeluarkan DLHD.

“Kalau izin belum ada ya, tidak boleh ada aktivitas di ATL. Pemerintah harus hentikan. Apalagi pohon kenari sudah ditebang ya itu tidak boleh. Kalau ada izin ya pengusaha boleh bangun. Nanti Rapat Kerja dengan Komisi (A dan C) baru bahas masalah itu,” pungkas Martinus Alopada.

Diketahui, PT. Ombay Sukses Persada Kalabahi akan membangun SPBBU di Desa Waisika, ATL. Petani dan mahasiswa menolak karena lokasi tersebut berada sekitar 100 meter dari mata air.

Meskipun mendapat penolakan dari warga dan belum ada rekomendasi AMDAL, Camat ATL Tertius Lanmai, SH, mengaku, Bupati Alor Drs. Amon Djobo sudah instruksikan melanjutkan pembangunan SPBBU di Desa Waisika, ATL, Kabupaten Alor, Provinsi NTT.

Reporter: Demas Mautuka