Tolak Bangun SPPBU di ATL, Ini Pernyataan Sikap APLH Alor

0
285

APLH gelar demontrasi di Kantor Bupati Alor, Kamis (16/5). Mereka menuntut pemerintah segera batalkan pembangunan SPBBU di Desa Waisika. Aksi berujung ricuh.

KALABAHI, TRIBUANAPOS.com – Aliansi Peduli Lingkungan Hidup (APLH) Kabupaten Alor, mendesak pemerintah daerah segera membatalkan pembangunan SPBBU oleh PT. Ombay Sukses Persada di Desa Waisika, Alor Timur Laut.

Berikut ini adalah pernyataan sikap APLH yang diterima wartawan usai mendampingi petani desa, menggelar unjuk rasa di kantor Dinas Lingkungan Hidup, kantor Bupati Alor dan DPRD, Kamis (16/5/2019).

Pernyataan Sikap Aliansi Peduli Lingkungan Hidup Kabupaten Alor Menolak Pembangunan SPBBU di Desa Waisika Kecamatan Alor Timur Laut. 

A. Pengantar

Total jumlah penduduk dunia tahun 2019 adalah sebanyak 7.714.576.923 dan terus bertambah tentunya. Bertumbuh 1.07 persen dibanding tahun 2018 atau bertambah 81.757.598 penduduk. Adapun jumlah usia rata-rata penduduk dunia menurut worldometers adalah 29,9 tahun.

Sementara itu, sesuai dengan data worldometers update 27 Januari 2019 pukul 12.40 WIB, jumlah penduduk Indonesia tahun 2019 sebesar 269.536.482 jiwa. Dengan pertumbuhan penduduk 1.03 persen atau bertambah 2.742.502 penduduk dibandingkan dengan tahun 2018. Jumlah penduduk Indonesia tahun 2018 adalah 266.794.980 jiwa.

Kepedulian umat manusia terhadap lingkungan hidup pada saat ini sudah merupakan kepedulian global dalam rangka kepentingan hidup umat manusia. Karena, masalah lingkungan hidup global adalah merupakan refleksi masyarakat internasional khususnya berkaitan dengan terjadinya berbagai macam kerusakan atau pencemaran lingkungan yang melanda dunia akibat adanya pembangunan.

Berdasarkan pada laporan yang diberikan oleh Donella H. Meadows, sehubungan dengan masalah yang menimpa banyak negara di dunia dalam sebuah laporannya yang berjudul “The Limits to Growth” yang dilaporkan kepada The Club of Rome (Project on the Predicament of Mankind).

Dalam laporannya terdapat 5 (lima) faktor pokok yang menentukan, dan pada akhirnya akan berimplikasi terhadap pembatasan pertumbuhan di planet bumi, yaitu: (a) population, (b) agriculture production, (c) natural resources, (d) industrial production, (e) pollution.

Dalam pandangan Donella H. Meadows, mengatakan bahwa kelima masalah utama yang memerlukan perhatian global, yaitu tentang kemajuan industrialisasi, pertumbuhan penduduk yang cepat, kekurangan pangan yang meluas, kerusakan sumber daya alam yang tak terbarui, dan pencemaran lingkungan menimbulkan pemikiran negara-negara maju membatasi pertumbuhannya sedemikian rupa sehingga akibat yang buruk dapat diindahkan.

Untuk mengatasi persoalan lingkungan tersebut, maka pada tanggal 5-12 Juni 1972 di Stockholm, Swedia diadakan konferensi PBB untuk pembangunan dan lingkungan yang dihadiri oleh kurang lebih 110 negara. Dalam konferensi tersebut dibicarakan mengenai masalah lingkungan dan jalan keluarnya agar pembangunan tetap terlaksana dengan memperhitungkan daya dukung lingkungan.

Disamping itu, melalui konferensi tersebut juga melahirkan salah satu rekomendasi untuk lingkungan dan pembangunan dengan dibentuknya badan khusus PBB yang mengurusi masalah lingkungan yang disebut dengan Governing Council for Environmental Programme. Rekomendasi itu kemudian menyetujui adanya pembentukan kelembagaan PBB, yaitu UNEP (United Nations Environment Programme). Adapun tugas dari lembaga PBB dibidang lingkungan ini bukan menyelesaikan atau membiayai kerusakan lingkungan yang terjadi di negara-negara anggota PBB, melainkan memberikan saran, dan mengembangkan teknik dan sarana untuk memperhitungkan pertimbangan lingkungan ke dalam pembangunan, dan pengambilan keputusan di bidang sosial dan ekonomi.

Selain Konferensi Stockholm 1972 di Swedia juga dilakukannya Konferensi Rio de Janiero 1992 di Brasil dan Konferensi Johannesburg, Afrika Selatan pada tanggal 1-5 September 2002. Sejumlah KTT tersebut membahas tentang isu lingkungan hidup secara berkelanjutan untuk menghidup populasi miliaran umat manusia di dunia.

Merujuk agenda aksi Sustainable Consumption and Production (konsumsi dan produksi berkelanjutan) yang telah disepakati dalam Konferensi Pembangunan Berkelanjutan (Rio+20) bulan Juni 2012, saat itu bumi berpenghuni sekitar 7,2 milyar jiwa. Untuk itu diperlukan sumberdaya alam yang besar guna pemenuhan kebutuhan dasar untuk pewujudan kesejahteraan, melalui kegiatan konsumsi dan produksi dalam kehidupan sehari-hari.

Kebutuhan konsumsi dan produksi tersebut dapat menimbulkan tekanan yang besar pada keberlanjutan sumberdaya alam dan kualitas lingkungan hidup kita.
Kajian UNEP mengindikasikan bahwa saat ini tingkat konsumsi penduduk global telah melebihi tingkat pasokan sumberdaya alam yang tersedia di bumi, diiringi kualitas lingkungan hidup yang cenderung menurun di banyak negara, termasuk Indonesia.

Untuk, itu aksi Global mendesak perlu segera dilakukan seperti perubahan pola konsumsi dan produksi menuju “hemat sumberdaya, berkualitas lebih baik dan melindungi lingkungan hidup”. Upaya ini merupakan pondasi bagi pembangunan ekonomi hijau yang lebih berkualitas yang melibatkan semua lapisan masyarakat menuju pembangunan berkelanjutan.

Menurut Menteri Lingkungan Hidup Dr. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc, pengembangan Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Kebijakan tersebut memungkinkan sinergi antar program pemerintah secara lebih terpadu seperti Konservasi, Pemanfaatan sumberdaya hutan dan Jasa Ekosistem, Pengendalian Pencemaran, Produksi Bersih, Ekolabel (produk ramah lingkungan), Adiwiyata (sekolah berwawasan lingkungan), Pemberdayaan Masyarakat, Pengelolaan Sampah dan 3R (“Reduce-Reuse-Recycle”). Arahan tersebut menuntut kolaborasi dan sinergi Kementerian/Lembaga di pusat dan pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat.

Sebagai langkah konkrit di Daerah, sejak tahun 2015 Kementrian lingkungan hidup mengajak Instansi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan kebijakan serta pelaksanaan yang ramah lingkungan, baik dalam bentuk barang ataupun jasa di masing-masing instansi untuk memberikan keteladanan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyediakan mekanisme dan informasi publik tentang produk ramah lingkungan yang telah diverifikasi. Kalangan dunia usaha telah didorong untuk meningkatkan investasi hijau, menyediakan barang atau jasa yang berkualitas dan ramah lingkungan, serta memfasilitasi pemanfaatan kembali sampah yang telah diolah.

Tentu saja, tidak dapat dipungkiri bahwa, kita juga menyaksikan dan merasakan berbagai masalah yang mengemuka dalam lima tahun terakhir ini, yang merupakan akibat dari berbagai kegiatan yang dilakukan dan nyata-nyata telah merusak bentang alam kita, merusak lingkungan dan bahkan di antaranya telah menimbulkan bencana bagi masyarakat.

Kita juga tidak menutup mata, bahwa berbagai masalah yang kompleks dan cukup berat itu merupakan akibat dan ekses dari kebijakan dan implementasi serta supervisi dan kesadaran yang belum menguat pada aspek dan arti penting lingkungan, terutama dalam kebijakan yang berkaitan dengan alokasi, eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam, khususnya sumberdaya lahan, hutan dan tambang.

Dimana penduduk yang bertambah, sumberdaya yang secara fisik tidak berubah, kini, menuntut kesadaran kita semua, kesadaran masyarakat dan para penyelenggara pemerintahan dan negara untuk mengingat lagi bahwa keamanan sumberdaya alam kita merupakan bagian dari upaya membangun kekuatan dan menjaga ketahanan nasional bangsa kita.

Kekuatan sumberdaya hutan, khususnya dalam pemerintahan saat ini menjadi penting yang diorientasikan sebagai sumber kesejahteraan masyarakat yang dikembangkan dalam berbagai skema perhutanan sosial, hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan berbasis masyarakat dan lain-lain. Semua itu ditujukan untuk kesejahteraan yang harus kita raih bagi masyarakat, bagi bangsa kita yang harus terus nampak maju.

Pemerintah pusat dan daerah, LSM, dan komunitas masyarakat diharapkan dapat meningkatkan edukasi yang berfokus pada efektifitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumberdaya alam, hutan, dan tambang yang tepat dan dalam keseimbangan prinsip-prinsip ekosistem.
Selain itu pemerintah juga dituntut melindungi segenap sumber-sumber insani Indonesia dan lingkungan hidup Indonesia guna kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia dan segenap umat manusia. Sebab hal itu dirumuskan lebih konkrit dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945, “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

UUD 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan akan sumberdaya alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat tersebut haruslah dinikmati generasi masa kini dan masa depan secara berkelanjutan. Pemerintah juga dituntut lebih proaktif menjalankan amanat UU 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999, UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta peraturan lain yang terikat.

Kajian ini bermaksud untuk menganalisis dampak lingkungan dari rencana pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBBU) oleh PT. Ombay Sukses Persada Kalabahi, yang berlokasi di Desa Waisika Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor Provinsi NTT. Kiranya telaah ini dapat bermanfaat untuk mencari solusi bersama dalam upaya merencanakan pembangunan Alor yang berprinsip pada asas-asas pelestarian lingkungan dan ekosistemnya.

B. Tujuan

Tujuan dari telaah ini diantaranya:
1. Sebagai bahan masukan bagi pengusaha PT. Ombay Sukses Persada Kalabahi agar mempertimbangkan kembali lokasi yang akan dijadikan untuk pembangunan SPBBU di Desa Waisika Kecamatan ATL. Sebab, lokasi tersebut bila dibangun SPBBU maka akan menimbulkan kerusakan lingkungan yang luar biasa.

2. Memberikan masukan kepada pemerintah daerah agar lebih perketat memberikan ijin-ijin atau rekomendasi AMDAL bagi pengusaha untuk melakukan aktivitas ekonominya agar tidak merusak lingkungan secara berkelanjutan.

3. Sebagai bahan pertimbangan kepada Pemda untuk memperketat pengawasan hutan lindung di Kabupaten Alor dari aktivitas manusia sekaligus menindak tegas (pemberian sanksi administrasi maupun pidana) kepada perusahaan-perusahaan yang membangun usaha ekonominya tanpa memperhatikan asas dan prinsip pelestarian lingkungan hidup sesuai ketentuan Undang-undang.

4. Sebagai referensi bagi Pemda untuk mengeluarkan kebijakan atau regulasi (Perda) perlindungan sumber-sumber mata air dan sekaligus sebagai referensi dalam meletakan kebijakan pembangunan yang ramah lingkungan secara keberlanjutan bagi hidup generasi umat manusia dan alam semesta.

5. Sebagai bahan kampanye dan edukasi kepada masyarakat umum, pemerintah daerah dan semua pihak untuk membangun solidaritas dan sinergitas untuk menjaga pentingnya pelestarian alam dan lingkungan demi generasi kita di masa depan.

C. Rencana Pembangunan SPBBU oleh PT. Ombay Sukses Persada Kalabahi. 

Sekitar bulan Maret 2019 Manajemen PT. OSP telah berkoordinsi dengan pemerintah desa dan masyarakat untuk penentuan lokasi rencana pembangunan SPBU di Desa Waisika Kecamatan ATL. Menurut informasi yang berkembang, pertemuan tersebut disepakati bahwa lokasi yang berada di depan Pasar Desa Waisika (Pades) akan dijadikan untuk pembangunan SPBBU karena, lokasi tersebut jauh dari pemukiman warga, sumber mata air dan jauh dari area pertanian; sawah dan perkebunan.

Penyerahan tanah juga sudah dilakukan warga kepada PT. OSP. Ukuran tanah diperkirakan seluas 45 x 45 meter persegi.
Namun selang waktu beberapa bulan setelah kesepakatan tersebut, pihak PT. OSP, memindahkan lokasi rencana pembangunan SPBU yang berlokasi di depan kantor Polsek ATL (sebelah badan jalan umum). Padahal lokasi itu berada tepat pada jalur mata air yang mengairi pertanian sawah di Kemang depan Kantor Camat Alor Timur Laut. Selain itu lokasi pembangunan SPBBU tersebut juga dekat dengan sumber mata air. Ada 4 (empat) sumber mata air yang terletak sekitar ± 100 meter di atas bukit/lereng dari lokasi pembangunan SPBBU. 4 (empat) sumber mata air tersebut tidak hanya dialirkan untuk kebutuhan perkebunan dan pertanian petani, namun juga diperuntukan untuk kebutuhan konsumsi hari-hari warga setempat.

Mendengar informasi adanya pemindahan lokasi yang berdekatan dengan sumber mata air (depan jalan umum kantor Polsek ATL), 70 petani desa pun bersepakat menolak lokasi itu untuk dijadikan pembangunan SPBBU. (Lampiran nama-nama petani yang menolak SPBBU, terlampir).

Mengingat dampak negatif yang timbul nantinya adalah pencemaran lingkungan terkhusus sumber mata air, persawahan, flora dan fauna serta ekosistem alam sekitar akan terancam punah. Ancaman pencemaran dari tumpahan minyak dan polusi gas BBM juga akan berimbas tidak hanya pada tanaman pertanian dan perkebunan namun juga berimbas dan menjadi sumber penyakit pada manusia dan ternak. Kedua hal tersebutlah, menjadi alasan pokok penolakan warga terhadap rencana pembangunan SPBBU di Desa Waisika Kecamatan ATL.

D. Pemetaan Masalah

1. Sumber Air.

Dari hasil investigasi Tim Aliansi Peduli Lingkungan Hidup Kabupaten Alor pada hari Minggu, (12/5/2019), terdapat ada sekitar 4 (empat) mata air yang berada di dekat lokasi rencana pembangunan SPBBU. Mata air tersebut terletak di lereng/bukit. Jaraknya sekitar ± 100 meter dari lokasi tanah yang akan dijadikan pembangunan SPBBU (depan jalan umum kantor Polsek).

Sumber air tersebut, ditampung dalam bak penampung dan diari (irigasi) menuju bak penampung air yang terletak di depan (bawah jalan) kantor Camat ATL. jaraknya dari mata air sekitar 300 meter. Air yang ditampung dalam bak induk itu kemudian didistribusi ke sawah-sawah di Kemang (depan kantor Camat ATL). Sebagian diairi menuju persawahan di Lembur Kecamatan Lembur.

Sumber mata air tersebut juga diperuntukan bagi warga sekitar untuk kebutuhan hidup tanaman perkebunan di daerah aliran sungai (DAS) juga untuk konsumsi rumah tangga penduduk desa. Bahkan Anggota Polsek memasang dinamo pengisap air langsung di aliran air untuk diairi ke kantor Polsek guna kebutuhan sehari-hari (mandi, cuci, kakus) karena jarak antara kantor Polsek dan daerah aliran sungai sekitar 10 meter saja. Jarak yang sama pula antara lokasi pembangunan SPBBU dan DAS.

Apabila SPBBU dibangun maka otomatis akan mencemarkan sumber mata, lingkungan sekitar hingga kehidupan manusia.

2. Jenis Tanaman Warga

Investigasi Aliansi Peduli Lingkungan Hidup juga ditemukan beberapa tanaman warga yang hidup di sekitar sumber mata air dan sepanjang daerah aliran sungai, di antaranya: Kenari, Kemiri, Jati, Kopi, Vanili, Coklat, Padi, Pisang, Kelapa, Siri, Pinang, Bambu, Umbi-umbian, Holtikutura dan lainnya. Jika pembangunan SPBBU dilakukan dan beroperasi maka tentu saja tumpahan minyak dan gas BBM akan berpengaruh pada kerusakan tanaman pertanian dan perkebunan warga hingga mencemarkan sawah petani. Sebab, jarak antara sumber mata air dan lokasi pembangunan SPBBU sekitar ± 100 meter. Begitupula jarak antara lokasi SPBBU dengan pertanian sawah petani di Kemang, hanya sekitar 150-200 meter.

3. Flora dan Fauna

Wilayah sumber mata air di Desa Waisika, terdapat beberapa jenis tumbu-tumbuhan dan jenis-jenis hewan liar (flora dan fauna) yang hidup di dalamnya. Kehidupan dan aktivitas flora dan fauna tersebut merupakan suatu rantai ekosistem yang hidup dan berkembang secara baik dengan lingkungan alam sekitar selama ini. Habitatnya pun masih terjaga dan terpelihara dengan baik. Masyarakat khawatir, bila SPBBU dibangun maka dampaknya akan merusak kehidupan ekosistem alam dan sekitarnya.

4. Lokasi Tanah untuk Pembangunan SPBBU

Menurut warga, lokasi yang akan dijadikan pembangunan SPBBU oleh PT.OSP adalah lokasi di depan Polsek ATL di Desa Waisika. Investigasi Tim Aliansi di lapangan, ditemukan lokasi tersebut sudah mulai dibersihkan. Pepohona dan tanaman warga pun sudah ditebang. Menurut sumber dari masyarakat, lokasi itu diduga sudah dibeli oleh PT.OSP dan dalam proses pembuatan sertifikat tanah. Ukuran tanahnya untuk pembangunan SPBBU diperkirakan seluas 45 x 45 meter persegi.

E. Analisis Masalah Pencemaran Lingkungan.  

Lingkungan dan pembangunan adalah merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan antara keduanya. Pembangunan adalah merupakan upaya sadar yang dilakukan oleh manusia dengan tujuan guna mencapai suatu kehidupan yang lebih baik (memenuhi kesejahteraan manusia). Artinya, tidak dapat dipungkiri bahwa hakikat pembangunan adalah bagaimana agar kehidupan ke depan menjadi lebih baik dari kehidupan hari ini.

Problem yang kita hadapi bahwa, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan akan mengalami 4 (empat) situasi pokok, yaitu: perubahan, kompleksitas, ketidakpastian dan konflik.
Menurut Emil Salim, bahwa dalam konteks pembangunan di Indonesia, hakikat pembangunan adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Untuk itu pada dasarnya pembangunan mencakup beberapa dimensi dasar yaitu adanya kemajuan lahiriyah, seperti pangan, sandang, perumahan, dan lain-lain. Sedangkan dimensi yang lain adalah kemajuan bathiniyah seperti pendidikan, rasa aman, rasa keadilan, rasa sehat. Serta dimensi kemajuan yang meliputi seluruh rakyat sebagaimana yang tercermin dalam perbaikan hidup berkeadilan sosial.

Pada konteks rencana pembangunan SPBBU di Desa Waisika Kecamatan ATL, jika ditelaah seyogyanya bukan menjadi bagian dari dimensi pembangunan yang utuh dan berkelanjutan. Para petani Desa menyebut, mereka merasa ketakutan akan kehilangan sumber mata air yang mengairi aktivitas perkebunan dan pertanian sawah sebagai akitabat dari dampak operasinya SPBBU. Sebab, pendapatan (kebutuhan konsumsi dan ekonomi) mereka selama ini hanya bersumber dari hasil pertanian dan perkebunan. Mereka sadar bila SPBBU dibangun di lokasi dekat sumber mata air (depan badan jalan kantor Polsek) maka dampak gas BBM dan limbah tumpahan minyak dari aktivitas perusahaan akan mengancam tanaman sekitar dan “memutus” rantai ekonomi masyarakat yang selama ini digelutinya. Selain itu, pencemaran sumber mata air juga akan mengancam krisis air minum bersih bagi penduduk dan sebagai ancaman kekeringan di wilayah tersebut.

Masyarakat sadar betul akan dampak limbah atau tumpahan minyak dan gas BBM yang akan merusak tanaman perkebunan dan pertanian mereka. Jika SPBBU terpaksa dibangun maka tentu saja akan berpengaruh pada kerusakan lingkungan hingga berdampak pada penurunan produktivitas hasil pertanian dan perkebunan petani.

Pada bagian lainnya, masyarakat juga tahu dampak gas BBM dan limbah tumpahan minyak yang akan mencemarkan air bersih untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga. Limbah tersebut mereka yakini menjadi sumber pencemaran air yang menyebabkan penyakit bagi masyarakat dan ternak. Karena lokasi sumber mata air, jaraknya hanya sekitar 100 meter dari lokasi SPBBU. Limbah perusahaan sudah pasti mengancam kehidupan ekosistem flora dan fauna dan manusia.

F. Kajian Hukum Lingkungan Hidup.

Substansi dasar berkaitan dengan kesadaran lingkunggan adalah berkaitan dengan dimensi kesadaran hukum lingkungan. Kesadaran hukum lingkungan, baik itu pelestarian maupun pengelolaannya, pada hakikatnya manusia harus memiliki kesadaran hukum yang tinggi, karena manusia memiliki hubungan sosilogis maupun biologis secara langsung dengan lingkungan hidup dimana dia berada.

Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu bagian dari budaya hukum. Dikatakan sebagai salah satu bagian dari budaya hukum karena selama ini ada persepsi bahwa budaya hukum hanya meliputi kesadaran hukum masyarakat saja. Padahal budaya hukum juga mencakup kesadaran hukum dari pihak pelaku usaha, parlemen, pemerintah, dan aparat penegak hukum. Hal ini perlu ditegaskan karena pihak yang dianggap paling tahu hukum dan wajib menegakkannya, justru dari oknumnyalah yang melanggar hukum. Hal ini menunjukan kesadaran hukum yang masih rendah dari pihak yang seharusnya menjadi tauladan bagi masyarakat.

Kasus pembangunan SPBBU di Desa Waisika Kecamatan Alor Timur Laut, diduga perusahaan tidak mengantongi ijin/rekomendasi AMDAL tetapi ia sudah melakukan aktivitas penebangan pohon dan pembersihan lokasi. Jika tidak ada dokumen AMDAL maka hal tersebut bertentangan dengan ketentuan UU.

Analisis Perundang-undangan

1. UPPLH No. 32 Tahun 2009

Terkait rencana pembangunan SPBBU oleh PT. OSP yang berlokasi di depan kantor Polsek ATL di Desa Waisika Kecamatan ATL, perusahaan tidak memperhatikan asas, tujuan dan ruang lingkup lingkungan hidup yang diatur dalam BAB II pasal 2, 3 dan 4 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPPLH). Di sisi lain, kami menduga, perusahaan belum menantongi ijin AMDAL dari pemerintah, namun lokasi rencana pembangunan SPBBU yang berada di depan kantor Polsek ATL, sudah terlihat gundul. Banyak pepohonan dan tanaman warga sudah ditebang dan dibersihkan. Padahal setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL. Hal itu diatur dalam pasal 22 ayat (1) dan pasal 23 ayat (1) serta pasal 36 ayat (1) UPPLH No. 32 Tahun 2009.

Larangan dan Sanksi

Berdasarkan analisis tersebut di atas, maka kami berpendapat bahwa perusahaan PT.OSP diduga telah melakukan perbuatan melawan ketentuan pasal 69 pasal (1) huruf a UU No. 32 Tahun 2009. Ketentuan tersebut disebutkan bahwa, “setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.” Sanksinya, perusahaan bisa terkena sanksi administrasi berupa pembekuan dan pencabutan ijin usaha sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) dan (2) dan pasal 79 UUPPLH. Selain itu, perusahaan juga terancam dipidana sesuai ketentuan pasal 109 UPPLH No. 32 Tahun 2009.

Pasal 109 UUPPLH mengatakan bahwa, “setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).” Pada sisi yang lain, jika terbukti melanggar UU, perusahaan pun dituntut memberikan ganti rugi sesuai ketentuan pasal 87 ayat (1) UPPLH No. 32 Tahun 2009.

2. UU No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Aktivitas perusahaan PT.OSP di lokasi rencana pembangunan SPBBU di depan kantor Polsek ATL, menurut hemat kami diduga telah melanggar pula ketentuan UU Konservasi SDAH dan Ekosistemnya No. 5 tahu 1990. Hal itu diketahui dari adanya penebangan pohon dan tanaman di lokasi yang berdampak luas pada kerusakan lingkungan rumah ekosistem alam sekitar. Sebab, lokasi tersebut, merupakan kawasan hutan yang di dalamnya terdapat sumber daya alam hayati dan unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumberdaya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati secara keseluruhan yang membentuk ekosistem yang kehidupannya dilindungi Undang-undang.

Sisi lain, aktivitas perusahaan PT. OSP juga terindikasi merusak sistem penyangga kehidupan yang diatur dalam ketentuan UU KSDA. Dalam pasal 6 dikatakan bahwa, “sistem penyangga kehidupan merupakan suatu proses alami dari berbagai unsur hayati maupun non hayati yang menjamin kelangsungan hidup makluk.” Selanjutnya dalam pasal 7 disebutkan bahwa, “perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.”

Oleh sebab itu, apabila perusahaan tetap membangun SPBBU di lokasi sumber mata air di Desa Waisika maka tentu akan merusak kawasan pelestaria alam yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan. Hal itu ditegaskan dalam ketentuan pasal 30 bahwa, “kawasan pelestarian alam mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.”

Larangan dan Sanksi

Undang-undang KSDA mengatur secara ketat pemberian sanksi kepada semua orang dan/atau lembaga swasta untuk melakukan aktivitas di kawasan Konservasi Sumber Daya Alam dengan tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang. Oleh karena itu menurut hemat kami, Manajemen PT. OSP, diduga telah melakukan kegiatan di lokasi rencana pembangunan SPBBU di depan Polsek ATL dengan merusak keutuhan suaka alam yang diatur dalam ketentuan UU KSD pasal 19 ayat (1) dan pasal 21 ayat (1) huruf a.

Pasal 19 ayat (1) dikatakan bahwa, “setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam.” Pasal 21 ayat (1) huruf a, dinyatakan bahwa, “setiap orang dilarang untuk mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati.”

Sanksinya, perusahaan terancam dengan hukuman pidana sesuai ketentuan pidana dalam pasal 40 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 40 ayat (1), mengatakan, “barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dan pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).” Pada ayat (2), menyatakan bahwa, “barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

3. UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Menurut sumber RPJP Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Alor-Pantar Provinsi NTT, kawasan Hutan Kabupaten Alor terdiri dari 9 (sembilan) kelompok hutan dengan fungsi kawasan sebagai hutan lindung (HL), hutan produksi (HP), hutan produksi terbatas (HPT) dan area konservasi yang secara keseluruhan telah dilakukan penataan batas dan pengukuhan dengan surat penetapannya oleh Menteri Kehutanan dan Pertanian Republik Indonesia pada tahun 2012.
Nama kelompok hutan, reguster tanah kehutanan (RTK), luas dan fungsi hutan di Kabupaten Alor dibagi dalam beberapa wilayah kecamatan. Dan, kelompok Kehutanan di Kecamatan Alor Timur Laut, nama kelompok hutannya “TUTI ADAGAE.” Luasnya 5.537,88 Ha.

Penyelengaraan kehutanan harus mengacu pada asas, manfaat dan tujuan hutan. Penyelengaraan hutan juga berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan. Hal itu diatur dalam ketentuan pasal 2 dan pasal 3 UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Mencermati rencana pembangunan SPBBU oleh PT. OSP di Desa Waisika, dipastikan akan mengaibatkan kerusakan hutan. Apalagi menurut data RPJP KPH Alor-Pantar, Kecamatan Alor Timur Laut merupakan kecamatan yang sebagian wilayahnya ditetapkan menjadi kawasan hutan taman wisata alam (TWA) dan status wilayah Desa Waisika, termasuk juga bagian dari kawasan hutan TWA. Meskipun demikian, lokasi yang akan dijadikan rencana pembangunan SPBBU belakangan ini sudah dibersihkan. Banyak pepohonan dan tanaman ditebang. Hal tersebut, mengikis kawasan hutan yang menjadi sumber mata air dan sumber kehidupan ekosistem lingkungan.

Melihat aktivitas yang dilakukan oleh PT. OSP belakangan ini di lokasi SPBBU, Desa Waisika, maka kami berpendapat bahwa, perusahaan terindikasi merusak kawasan hutan lindung yang dilindungi Undang-undang. Kerusakan tersebut jelas merusak asas, manfaat, fungsi, prinsip dan tujuan hutan karena keberadaan hutan merupakan kawasan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Larangan dan Sanksi

Ketentuan pasal 50 ayat (3) UU Kehutanan mengatakan; setiap orang dilarang:
a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
b. merambah kawasan hutan;
c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
d. Membakar hutan
e. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.

Terhadap aktivitas penebangan pohon dan pembersihan tanaman di lokasi rencana pembangunan SPBBU oleh PT.OSP yang saat ini terjadi di Desa Waisika, maka kami menduga aktivitas tersebut terindikasi kuat telah melanggar ketentuan pasal 50 ayat (3) huruf b di atas. Apabila aktivitas tersebut tetap berlanjut hingga pembangunan SPPBU maka tentu akan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang luar biasa dari hasil limbah tumpahan minyak maupun gas BMM. Pada sisi lain, lokasi yang ditetapkan untuk pembangunan SPBBU juga hanya berjarak sekitar ± 100 meter dari sumber mata air. Hal tersebut menyalahi ketentuan pasal 50 ayat (3) huruf c.

Oleh karena itu, sanksinya, perusahaan terancam terkena pasal 78 ayat (2). Ayat (2) dikatakan bahwa, “barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b atau huruf c diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Selanjutnya terkait larangan penebangan pohon tanpa ijin dari pejabat berwenang sesuai pasal 50 ayat (3) huruf e, terancam pidana sesuai ketentuan dalam pasal 78 ayat (5), disebutkan bahwa, “barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf e atau f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”
Apabila aktivitas perusahaan terbukti melanggar ketentuan UU Kehutanan, maka perusahaan bisa melakukan ganti rugi maupun terkena sanksi administrasi pencabutan ijin usaha dari pemerintah.

G. Tuntutan

Dari uraian di atas, maka kami Aliansi Peduli Lingkungan Hidup Kabupaten Alor, mengajukan tuntutan kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut:

PT. Ombay Sukses Persada Kalabahi:

1. Kepada Direktur PT. OSP Kalabahi agar segera memindahkan lokasi pembangunan SPBBU yang terletak di depan kantor Polsek ATL di Desa Waisika Kecamatan ATL. Sebab menurut investigasi kami, lokasi tersebut termasuk kawasan perhutanan dan dekat dengan sumber mata air maupun daerah aliran sungai yang mengairi tanaman perkebunan dan pertanian (sawah) di Kemang (depan kantor Kecmatan ATL). Lokasi tersebut juga termasuk wilayaha konservasi Sumber Daya Alam dan Habitatnya serta tidak layak bila dikaji dari aspek Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai ketentuan UUPPLH.

2. Kami menuntut perusahaan untuk segera menghentikan aktivitas penebangan pohon maupun pembersihan tanaman di lokasi pembangunan SPBBU. Kami berharap tidak ada lagi aktivitas yang terindikasi mengakibatkan kerusakan lingkungan di lokasi tersebut karena bertentangan dengan regulasi UUPPLH, UU Kehutanan, UU KSDA maupun Habitatnya.

3. Apabila perusahaan ingin membangun SPBBU di wilayah Kecamatan ATL, maka kami meminta manajemen perusahaan, sedapat mungkin berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan atau pemerintah desa dan masyarakat untuk menentukan lokasi yang jauh dari pemukiman penduduk, sumber mata air, wilayah hutan lindung/hutan konservasi, wilayah taman wisata alam dan/atau sejenisnya maupun zona konservasi sumberdaya alam dan satwa serta bebas dari lahan perkebunan dan pertanian warga. Tentu kami mendukung bila pilihan pemindahan lokasi pembangunan SPBBU bisa terbebas dari kerusakan lingkungan hidup sehingga keradaan SPBBU sekiranya membawa dampak ekonomi bagi masyarakat.

Dinas Lingkungan Hidup:

1. Kami mendesak Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Alor, agar tidak sewenang-wenang mengeluarkan ijin/rekomendasi AMDAL atau sejenisnya kepada PT. OSP Kalabahi untuk beroperasi membangun SPBBU di depan kantor Polsek ATL di Desa Waisika Kecamatan ATL. Sebab, dari hasil investigasi Tim Pengkaji Aliansi Peduli Lingkungan Hidup, lokasi tersebut termasuk kawasan perhutanan, maupun kawasan KSDA serta terdapat sumber mata air yang mengairi tanaman perkebunan dan pertanian (swah) petani di Kemang (depan kantor Camat ATL). Apabila DLHD tetap mengeluarkan ijin operasional kepada perusahaan maka sudah bareng tentu kami akan menempuh langkah hukum pidana sesuai ketentuan Undang-undang.

2. Kami mendesak DLHD untuk segera menerjunkan tim ahli lingkungan, untuk mengkaji aktivitas perusahaan di lokasi SPBBU. Karena kami menduga, penebangan pohon kenari dan tanaman di lokasi tersebut tanpa ada ijin dari pejabat berwenang sesuai ketentuan Undang-undang. Apabila penebangan pohon tersebut diduga terjadi atas keteribatan Manajemen PT. OSP Kalabahi atau pihak lain maka kami mendesak pemerintah segera menjatuhkan sanksi administrasi maupun pidana kepada mereka sesuai ketentuan UU.

3. Jika ada oknum ASN di DLHD yang terindikasi ikut “bermain” menggunakan wewenangnya dalam pemberian ijin AMDAL kepada perusahaan maka kami mendesak Kadis LHD untuk menindak tegas oknum-oknum ASN tersebut sesuai ketentuan Undang-undang.

Kantor Kehutanan Wilayah Alor:

1. Kami mendesak Kepala Kantor Kehutanan Kabupaten Alor agar mengirmkan Tim Polisi Hutan (Polhut) untuk segera menyelidiki dan menghentikan aktivitas penebangan pohon dan tanaman di lokasi pembangunan SPBBU di depan kantor Polsek, Desa Waisika Kecamatan ATL. Kami menduga aktivitas tersebut dilakukan tanpa ijin pejabat berwenang. Apabila dalam penyelidikannya perusahaan dan/atau pihak lain terbukti menyalahi ketentuan Undang-undang maka kami minta Tim Penyidik ASN melakukan penyelidikan dan menjatuhkan sanksi sesuai wewenangnya yang ditetapkan oleh UUPPLH, UU Kehutanan maupun UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

2. Kami menuntut Kepala Kantor Kehutanan Kabupaten Alor memperketat pengawasan aktivitas PT. OSP Kalabahi dalam membangun SPBBU di Desa Waisika Kecamatan ATL, maupun perusahaan atau perorangan lainnya yang sewenang-wenang melakukan aktivitas di wilayah perhutanan Alor.

3. Kami menuntut pejabat Kantor Kehutanan Alor tidak menggunakan wewenangnya memberikan atau mengeluarkan ijin/rekomendasi atau sejenisnya kepada PT. OSP Kalabahi untuk melakukan aktivitas atau membangun SPBBU di depan kantor Polsek, Desa Waisika Kecamatan ATL. Sebab lokasi tersebut berdekatan dengan sumber mata air yang mengairi sawah petani di Kemang (depan kantor Camat ATL). Apabila ada oknum ASN yang terindikasi menyalagunakan wewenangnya dan berpihak kepada perusahaan, maka kami akan menempuh jalur hukum pidana.

Bupati Alor:

1. Kami menuntut Bupati Alor Drs. Amon Djobo agar menggunakan wewenangnya menintervensi PT. OSP Kalabahi untuk segera mengentikan aktivitas pembangunan SPBBU yang berlokasi di depan Polsek ATL, Desa Waisika Kecamatan Alor Timur Laut. Sebab, lokasi tersebut berdekatan dengan sumber mata air yang mengairi tanaman perkebunan dan pertanian (sawah) yang berada di Kemang (depan kantor Camat ATL), juga untuk konsumsi penduduk desa setempat.

2. Kami mendesak Bupati Alor, segera membentuk Tim Penyidik ASN untuk melakukan penyelidikan terhadap aktivitas penebangan pohon kenari di lokasi pembangunan SPBBU di Desa Waisika Kecamatan ATL. Jika terbukti ada unsur kerusakan lingungan tersebut menyalahi ketentuan UU, maka segera dijatuhkan sanksi administrasi maupun pidana.

3. Bupati Alor segera memfasiltasi dan berkoordinasi dengan Manajemen PT. OSP, pemerintah desa, camat dan masyarakat untuk mencari alternatif pemindahan lokasi pembangunan SPBBU di Desa Waisika Kecamatan ATL agar pembangunan SPBBU tetap diadakan di wilayah ATL dengan memperhatikan asas, prinsip dan manfaat lingkungan hidup, manusia dan kehidupan alam semesta.

4. Apabila perusahaan tetap melanjutkan aktivitas pembangunan SPBBU di Desa Waisika, ATL (depan kantor Polsek) maka kami mendesak Bupati Alor segera mencabut SITU/SIUP PT. Ombay Sukses Persada Kalabahi dari bumi Alor.

5. Bupati Alor segera merumuskan regulasi (Perda/Perbup) perlindungan konservasi sumber-sumber mata air di Kabupaten Alor, demi keberlanjutan generasi mendatang.

6. Bupati Alor segera mengalokasikan anggaran untuk pengembangan sektor perkebunan dan pertanian masyarakat di Kecamatan ATL. Karena menurut kami, potensi tersebut belum dikelola maksimal untuk kebutuhan pangan masyarakat Alor sesuai visi “Alor Kenyang.”

DPRD Alor:

1. Pimpinan DPRD segera melakukan RDPU, memanggil Manajemen PT. OSP Kalabahi untuk meminta pertanggunjawabannya atas rencana pembangunan SPBBU yang berlokasi di dekat sumber mata air di Desa Waisika Kecamatan ATL.

2. DPRD perlu memanggil Kadis Lingkungan Hidup, Kadis Kehutanan dan Kepala Kantor Pertanahan untuk meminta pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan yang diduga dilakukan di lokasi SPBBU oleh Manajemen PT. OSP Kalabahi di Desa Waisika Kecamatan ATL.

3. DPRD perlu memanggil Kepala Desa Waisika dan Camat ATL, untuk meminta kejelasan pemindahan lokasi SPBBU dari sebelumnya di depan pasar Desa Waisika ke lokasi sumber mata air (di depan Polsek ATL). Karena menurut informasi yang kami peroleh, Kades dan Camat ATL diduga ikut melibatkan diri dalam proses pemindahan lokasi.

4. Kami menuntut, DPRD perlu mengeluarkan kebijakan politik untuk menolak rencana pembangunan SPBBU yang berdekatan dengan lokasi sumber mata air di Desa Waisika Kecamatan ATL.

H. Penutup

Demikian pernyataan sikap ini dibuat dan disampaikan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti sesuai tugas dan wewenangnya. Apabila tuntutan kami tidak diindahkan maka kami akan kembali turun ke jalan melakukan demonstrasi hingga tuntutan kami terjawab. Terima kasih.

Kalabahi, 16 Mei 2019

Aliansi Penduli Lingkungan Hidup

Dedoris M. Letmau
Koordinator Umum

Pernyataan tersebut ditandatangi pula oleh Pimpinan OKP yang tergabung dalam APLH Alor, yakni; Ketua PMKRI-Alor Eriknitu Lauata, Ketua GMNI-Alor Seprianus Oko, Ketua BEM Hukum Untrib Gilamo Turwin, Ketua Semata Kalabahi Piter Malaikari, Ketua Ikatan Mahasiswa Pulau Pantar (IMP2) Muhajirin Omy, Pjs. Ketua Kemilau Lewi Marsel Maure.

Dokumen Pernyataan Sikap APLH tersebut kemudian diserahkan kepada Pemerintah dan DPRD Alor untuk ditindaklanjuti. Hari Senin, 20 Mei 2019, aktivis APLH akan kembali pertanyakan progres tuntutan mereka.

Reporter: Demas Mautuka