4 Mata Air di ATL Terancam Punah, Bila Bangun SPBBU

0
300

4 (empat) sumber mata air di Desa Waisika yang terancam punah bila dibangun SPBBU oleh PT. Ombay Sukses Persada Kalabahi. 

KALABAHI, TRIBUANAPOS.Com – Sebantak 4 (empat) mata air di Desa Waisika Kecamatan Alor Timur Laut (ATL), terancam punah bila PT. Ombay Sukses Persada (OSP) tetap bersih kuku membangun SPBBU di lokasi dekat sumber mata air tersebut. Sebab, limbah tumpahan minyak dan gas BBM, akan membunuh ekosistem alam penyangga mata air sekaligus mengancam kehidupan umat manusia maupun tanaman pertanian/perkebunan petani desa.

Lokasi yang menjadi titik pembangunan SPBBU terletak di sebelah badan jalan umum depan kantor Polsek, ATL. Informasi yang dihimpun, diduga ukuran tanah yang dijadikan lokasi pembangunan SPBBU seluas 45 x 45 meter persegi. Tanah itu katanya sudah dibeli PT.OSP dan dalam proses pengurusan sertifikat di pertanahan.

Investigasi Tim Aliansi Peduli Lingkungan Hidup (APLH) mengungkap ada sekitar 4 (empat) titik mata air yang terletak di lereng Desa Waisika. Jaraknya kurang lebih 100 meter dari lokasi pembangunan SPBBU di depan kantor Polsek.

Tim APLH juga menemukan, jarak antara daerah aliran sungai (DAS) dan lokasi pembangunan SPBBU, hanya sekitar 15-20 meter saja. DAS tersebut mengalir dari bawah kolong jembatan badan jalan umum menuju pertanian sawah di Kemang (sawah depan kantor Camat ATL).

*Air yang mengalir dekat lokasi pembangunan SPBBU. Jaraknya, sekitar 15-20 meter. 

Aliran air, dialirkan dari jalur irigasi dan ditampung di bak induk yang terletak di bawah kantor Camat ATL. Air di bak induk itu kemudian dibagikan untuk pengairan ke sawah petani. Bagi pengunjung yang sering melewati kantor Camat ATL, tentu melihat cantiknya hamparan sawah yang membentangi sepanjang lahan pertanian hingga menuju area sawah di Kecamatan Lembur. Nah, sumber airnya dari 4 titik mata air di atas.

*Irigasi air menuju sawah petani di Kemang (depan kantor Camat ATL). 

Selain sumber air, investigasi APLH juga menemukan beberapa tanaman warga yang hidup di sekitar sumber mata air dan sepanjang daerah aliran sungai. Di antaranya: Kenari, Kemiri, Jati, Kopi, Vanili, Coklat, Padi, Pisang, Kelapa, Siri, Pinang, Bambu, Umbi-umbian, Holtikutura dan lainnya.

*Tanaman pertanian/perkebunan di DAS yang berada di dekat lokasi pembangunan SPBBU di Desa Waisika.

Temuan Tim APLH lainnya yaitu, ada kehidupan Flora dan Fauna. Wilayah sumber mata air di Desa Waisika, terdapat beberapa jenis tumbu-tumbuhan dan jenis-jenis hewan liar (flora dan fauna) yang hidup di dalamnya. Kehidupan dan aktivitas flora dan fauna tersebut merupakan suatu rantai ekosistem yang hidup dan berkembang secara baik dengan lingkungan alam sekitarnya selama ini. Habitat ekologinya pun masih terjaga dan terpelihara dengan baik.

Sumber mata air tersebut diperuntukan untuk kebutuhan hidup ekosistem dan tanaman perkebunan di daerah aliran sungai (DAS), plus juga untuk konsumsi rumah tangga penduduk desa. Bahkan Anggota Polsek memasang dinamo pengisap air langsung di aliran air untuk diairi ke kantor Polsek guna kebutuhan sehari-hari (mandi, cuci, kakus). Karena jarak antara kantor Polsek dan daerah aliran sungai sekitar 15-20 meter saja. Jarak yang sama pula antara lokasi pembangunan SPBBU dan DAS.

*Dinamo pengisap air yang dipasang Polisi untuk menarik air ke kantor Polsek ATL untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. 

Dampak Pembangunan SPBBU

*Lokasi pembangunan SPBBU di Desa Waisika. Pepohonan kenari dan sejumlah tanaman sudah dibersihkan. 

Prinsipnya masyarakat mendukung adanya pembangunan SPBBU di ATL karena dari aspek ekonomi membantu kelancaran perekonomian di wilayah ATL dan sekitarnya. Bukti dukungan, masyarakat sudah menyerahkan tanah yang terletak di depan Pasar Desa Waisika kepada perusahaan untuk bangun SPBBU. Namun lokasi tersebut tidak digunakan perusahaan dan malah perusahaan pindah ke lokasi yang berdekatan dengan sumber mata air.

“Mengapa tanah itu tidak digunakan bangun SPBBU dan pindah ke lokasi sumber mata air? Itu yang kami sesali,” kata koordinator petani desa, Falen Molina dan Nansi Salang, saat berdialog dengan Asisten I Amirullah, SH dan Sekretaris DLHD Dra. Efrin M. Bessie, Kamis (16/5/2019).

Sebab, yang dikhawatirkan masyarakat adalah, jika pembangunan SPBBU dilakukan dan beroperasi maka tentu saja limbah (tumpahan minyak dan gas BBM) akan berpengaruh pada kerusakan ekosistem alam dan tanaman pertanian/perkebunan hingga pencemaran sawah petani di Kemang. Selain itu, pencemaran limbah BBM pun akan berdampak pada air bersih untuk kebutuhan hidup masyarakat.

Karena jarak antara sumber mata air dan lokasi pembangunan SPBBU sekitar ± 100 meter. Begitupula jarak antara lokasi SPBBU dengan pertanian sawah petani di Kemang, hanya sekitar 150-200 meter.

Bangun SPBBU, Lawan UU

Koordinator APLH Dedoris Letmau saat orasi di kantor DLHD, Kamis (16/5). 

Koordinator APLH Dedores Letmau menegaskan, pihaknya menolak pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBBU), dengan alasan bertentengan dengan ketentuan UU Lingkungan Hidup, UU Kehutanan, UU Konservasi Satwa dan Habitatnya, maupun UU Agraria. Ancamannya, jika terbukti melanggar UU, perusahaan bisa terkena pasal pidana berlipat ganda dan denda miliaran rupiah.

“Kami menolak bangun SPBBU di lokasi itu karena menurut kami bertentangan dengan asas, prinsip, tujuan dan manfaat UU Lingkungan Hidup maupun UU yang lain yang terkait. Kami yakin itu tidak sesuai dengan AMDAL. Kami akan tempuh jalur hukum. Kalau terbukti, perusahaan bisa dipidana,” ujarnya saat berorasi di kantor DLHD dan kantor Bupati Alor.

Aliansi mendesak Bupati Alor Drs. Amon Djobo, intervensi pengusaha untuk menghentikan pembangunan SPBBU di Waisika, ATL. Mereka pun mendesak Bupati mengutus tim penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) untuk menyelidiki dugaan kerusakan lingkungan hidup oleh PT. Ombay.

“Tadi kami demo di DLHD, diketahui perusahan belum kantongi rekomendasi atau izin AMDAL. Pejabat DLHD belum keluarkan izin operasional kelayakan lingkungan tetapi saat ini perusahaan sudah tebang pohon kenari dan bersihkan tanaman. Kami minta pemerintah harus proses hukum perusahaan. Setelah itu kami tempuh jalur hukum pidana,” tegas Kordum Dedoris, didampingi Ketua PMKRI, GMNI, Ketua BEM Hukum Untrib dan sejumlah pimpinan OKP yang tergabung dalam APLH.

Asisten I Amirullah dan Sekretaris DLHD  Dra. Efrin M. Bessie menegaskan pihaknya belum keluarkan dokument rekomendasi AMDAL untuk pembangun SPBBU.

“Belum ada rekomendasi AMDAL yang dikeluarkan pemerintah. Pembangunan itu jelas ilegal. Hari ini saya telepon Camat untuk hentikan aktivitas itu. Ini perintah dari atasan,” kata As I Amirullah seusai menelpon Camat ATL dihadapan demonstran APLH. Usai dialog Amirullah, pejabat DLHD, Wakapolres Alor dan APLH bergegas meninjau lokasi SPBBU di Waisika.

*Asisten I Amirullah, SH, berdialog dengan APLH di kantor Bupati Alor. 

Kordinator Aliansi menyebut, mereka akan kembali menuntut pemerintah membatalkan pembangunan SPBBU di Desa Waisika. Saat ini mereka menanti hasil penelitian Tim Ahli Dinas Lingkungan Hidup sekaligus menunggu keputusan pemerintah daerah membatalkan pembangunan SPBBU.

APLH juga mendesak Tim Penyidik PPNS untuk menyelidiki dugaan kerusakan lingkungan hidup dan hutan yang dilakukan oleh PT. Ombay Sukses Persada Kalabahi. Apabila terbukti kerusakan lingkungan tersebut bertentangan dengan UU, maka perusahaan harus diproses hukum dan berikan sanksi administrasi sesuai ketentuan UU Lingkungan Hidup maupun UU terkait.

“Hari Senin tanggal 20 Mei 2019, kami akan dialog dengan Ketua DPRD untuk panggil semua pihak yang terlibat dalam pembangunan SPBBU. Kami juga akan temui Asisten I untuk memastikan aktivitas pembangunan SPBBU sudah dihentikan sesuai janjinya. Karena penjelasan Camat ATL tadi di lokasi bahwa seolah-olah dia mendukung bangun SPBBU di situ. Minggu depan kami akan kembali ke DLHD untuk memperoleh kajian AMDAL. Sekaligus temui Asisten I memastikan pembatalan pembangunan SPBBU,” pungkas koordum Dedoris Letmau.

Reporter: Demas Mautuka