Hari Buruh, Mahasiswa Alor Soroti Upah Pekerja

0
239

Tak temui Bupati Drs. Amon Djobo, masa aksi APTK serobot kantor Bupati Alor, Jumat, 3 Mei 2019.

KALABAHI, TRIBUANAPOS.Com – Hari buruh 1 Mei 2019, sejumlah mahasiswa menuntut pemerintah desak pengusaha menaikan upah buruh di Kabupaten Alor. Mereka menilai, penerapan upah buruh jauh dari standar UMP Provinsi NTT, Rp.1.793.293/bulan.

Tuntutan tersebut disampaikan mahasiswa Aliansi Peduli Tenaga Kerja (APTK) Kabupaten Alor, saat demonstrasi menuju kantor Nakertrans, kantor Bupati dan DPRD, Jumat (3/5), siang.

“Kami menuntut pemerintah supaya menekan perusahaan memberikan upah buruh setara UMP NTT tahun 2019. Perusahaan juga wajib berikan BPJS Ketenagakerjaan kepada buruh,” kata Korlap Dharma Buatlapai, ketika berorasi.

Tuntutan lainnya yaitu, APTK mendesak pemerintah menekan pengusaha memberikan hak cuti, hak ijin, hak beribadah, maupun hak libur kepada buruh. Sebab, mayoritas pengusaha belum menerapkan hal itu. “Hak-hak buruh itu harus diperhatikan,” ujar Wens Lau yang juga aktivis IMM itu.

Sementara itu aktivis GMNI Alor, Lowen, menilai pemerintah daerah sejauh ini lemah menekan pengusaha menerapkan upah buruh sesuai standar UMP. Dia bilang, banyak karyawan ruko yang nasibnya kini terkatung-katung.

“Pemerintah memang tidak kerja. Bicaranya macam dongen saja. Hari ini banyak pekerja di pertokoan yang gajinya kecil. Di mana peran pengawasan dari pemerintah? Coba mari kita turun dan tanya langsung mereka di toko,” tegasnya di hadapan Kadis Nakertrans, Elia Plaiata.

Hal senada disampaikan Ketua GMNI Alor, Seprianus Oko. Dia menyebut pemerintah jangan tunduk pada kepentingan pengusaha. Pemerintah harus berani menerapkan UU Ketenagakerjaan.

“Bapak mereka itu jangan takut tekan pengusaha naikan upah buruh sesuai perintah UU Tenaga Kerja. Jangan ada sengketa buruh baru pemerintah ada. Terus selama ini pemerintah ada di mana? Tugas dan fungsi pemerintah itu kan jelas. Karena yang bikin UU Tenaga Kerja itu pemerintah. Harus diterapkan,” pungkas Seprianus.

Aktivis lainnya meminta pemerintah agar lebih mengintensifkan fungsi pengawasan kepada pengusaha. Bila ada pengusaha yang “bandel” tidak memperhatikan upah buruh maka pemerintah perlu mencabut ijin usahanya.

Hak Buruh Wajib Dipenuhi

Menanggapi hal itu, Kadis Nakertrans Elia Plaiata menegaskan, pihaknya sudah menekan pengusaha untuk memperhatikan hak-hak buruh. Walau demikian, sebagian pengusaha belum memperhatikan hak-hak buruh sesuai standar UU Ketenagakerjaan.

“Kami sudah minta berkali-kali pada pengusaha untuk perhatikan hak pekerja di Alor. Setiap sosialisasi kami selalu sampaikan. Sebagian perusahaan sudah terapkan upah buruh sesuai standar UMP. Ada yang belum,” ungkapnya.

Elia menambahkan, peran pemerintah dalam pengawasan terhadap perusahaan juga sudah dan sedang dilakukan. “Untuk pengawasan setiap tiga bulan kita lakukan. Nanti sosialisasi mendatang kita undang pengusaha, pekerja dan mahasiswa untuk kita bicara nasib buruh. Kita sangat butuh peran adik-adik mahasiswa,” tutur Elia.

Pantauan wartawan, masa aksi kemudian melanjutkan aksi menuju kantor Bupati dan DPRD. Di sana, mereka kesal karena tidak sempat menemui Bupati Alor Drs. Amon Djobo. Mereka pun lanjut ke kantor DPRD dan berdialog dengan Wakil Ketua DPRD Yahuda Lanlu dan menyerahkan pernyataan sikap.

Reporter: Demas Mautuka