APTK: Pemerintah Malu, Upah Tenaga Kontrak di bawah Standar UMP

0
334

APTK berdialog dengan Waket DPRD Alor Yahuda Lanlu, SH, Jumat (3/5) di kantor DPRD, Batunirwala.

KALABAHI, TRIBUANAPOS.Com – Aliansi Peduli Tenaga Kerja (APTK) Kabupaten Alor kesal upah tenaga kontrak daerah (guru dan medis) masih di bawah standar UMP NTT Rp.1.793.293/bulan. Mereka menyebut, pemerintah harusnya malu pekerjakan para sarjana pendidikan dan kesehatan dengan upah rata-rata hanya Rp.500 ribu – 600 ribu/bulan.

“Pemerintah harusnya malu dengan pengusaha. Masa pekerjakan tenaga kontrak guru dan kesehatan dengan upah di bawah standar UMP NTT. Guru dan medis itu sarjana. Patut kita menghargai profesi mereka,” ujar Korlap Dharma Buatlapai, saat berorasi di kantor Bupati Alor, Jumat (3/5/2019).

Menurutnya, pengabdian guru dan medis kontrak daerah adalah mencerdaskan anak bangsa dan meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Alor. Karena itu karya mereka patut dihargai lebih ketimbang aparatur yang bekerja di sektor lain.

“Bupati Alor sudah menetapkan Visi; Alor Sehat, Alor Pintar dan Alor Kenyang. Mana mungkin generasi kita akan pintar dan sehat kalau upah guru dan medis masih dihargai di bawah standar UMP NTT?” kata Dharma.

Ia lantas meminta pemerintah daerah untuk segera menaikan upah tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di Alor. “Pemerintah wajib menaikan upah mereka (guru dan medis). Di kampung-kampung sana mereka mau makan apa sambil mengajar? Gaji mereka kecil,” ungkapnya.

Dharma menyebutkan, penetapan standar UMP tahun 2019 melalui SK Gubernur NTT Viktor Buntilu Laiskodat, sudah menghitung kebutuhan real cost pekerja per bulan. Oleh sebab itu Pemkab Alor diminta segera menaikan upah buruh setara UMP NTT untuk mendukung visi Bupati, Drs. Amon Djobo.

“Pengusaha saja masih pekerjaan orang dengan gaji yang lebih dari pemerintah. Walaupun ada pengusaha yang belum beri gaji setara UMP. Nah, pemerintah malu lah sama pengusaha. UMP NTT itu ditetapkan berdasarkan analisis dewan pengupahan. Jadi wajib naikan upah guru dan medis untuk mendukung visi Alor Sehat dan Alor Pintar,” tutup Dharma.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Yahuda Lanlu mengaku, DPRD dan pemerintah saat ini kesulitan menaikan upah tenaga kontrak setara UMP NTT. Hal itu disebabkan, kuota tenaga kontrak yang direkrut saat ini capai lebih dari 5000 orang.

“Pemerintah dilema. Mau naikkan upah, tenaga kontrak ada 5000 orang lebih. Jadi gaji bagi sedikit-sedikit juga mereka anggap tidak apa-apa. Asal semua mau kerja. Ini yang soal,” katanya.

Pernyataan tersebut dibantah APTK bahwa, selama ini pemerintah mengangkat tenaga kontrak daerah tanpa analisis kebutuhan (per sekolah dan falkes). Akibatnya, banyak tenaga kontrak yang menumpuk.

Bagi APTK, apabila pemerintah mengangkat tenaga kontrak sesuai analisis kebutuhan daerah maka jumlah tenaga aparatur guru dan medis sudah lebih dari cukup.

Sebab, data BPS tahun 2015/2016 tercatat jumlah PNS guru dan medis maupun tenaga kontrak yang bekerja di sekolah dan fasilitas kesehatan, cukup banyak. Problemnya, pemerataan belum maksimal. Mayoritas masih menumpuk di kota.

APTK juga menyoroti kinerja DPRD Alor 5 tahun ini. Mereka menilai DPRD tumpul memperjuangkan nasib tenaga kontrak daerah. Padahal wewenang DPRD sesuai UU, hak budget mempunyai pisisi politik yang kuat untuk menaikan gaji guru dan tenaga kesehatan.

Diketahui, Hari Buruh 1 Mei 2019 dimanfaatkan APTK untuk mengoreksi pemerintah dan pengusaha. Pasalnya, selama ini pemerintah dan pengusaha belum menerapkan upah buruh sesuai standar UU Ketenagakerjaan.

Reporter: Demas Mautuka