Panwascam: Kasus TPS 9 Kalabahi Kota Masih Dikaji Pelanggarannya

0
296

Suasana Pleno PPK Kecamatan Teluk Mutiara, Kamis (25/4) siang bolong, di aula Kantor Camat, Kalabahi. 

KALABAHI, TRIBUANAPOS.Com – Panwascam Teluk Mutiara, Kabupaten Alor Provinsi NTT, masih mendalami kasus dugaan kehilangan suara Partai Hanura dan Demokrat di TPS 9 Kalabahi Kota. Bila kajiannya terbukti maka sanksinya bisa dipidana.

Ketua Panwascam Teluk Mutiara Mila Ali menyebut, pihaknya sudah menerima laporan pengaduan dari Ketua Partai Hanura Alor, Melky Tubatonu, SE, waktu lalu.

“Iya, sudah dan laporannya sudah kami sampaikan ke tingkat yang lebih tinggi yaitu ke Bawaslu Kabupaten Alor,” ujar Mila kepada wartawan, Jumat (26/4) di Kalabahi.

Ia mengatakan, atas dasar laporan tersebut maka Bawaslu merekomendasikan untuk dapat membuka C1 Plano dalam kotak suara khusus DPRD Kabupaten.

Tentang proses ke tahapan dugaan unsur tindak pidana Pemilu, Mila mengaku, kasus TPS 9 Kalabahi Kota masih didalami pihaknya. Apakah itu nanti masuk unsur indikasi kelalaian oknum PPS atau murni dugaan tindak pidana Pemilu.

“Masih sementara dikaji, apakah perbuatan tersebut termasuk unsur kelalaian dari para petugas KPPS, atau merupakan tindak pidana Pemilu,” katanya.

Namun demikian, menurut Mila, setelah dilaporkan ke Bawaslu Alor, Ketua Bawaslu Dominika Deran, sangat menyayangkan hal tersebut bisa terjadi.

“Ketua Bawaslu sangat menyayangkan hal ini bisa terjadi. Karena data perolehan suara tersebut khusus untuk kedua partai; Hanura dan Demokrat perolehan suaranya bisa kosong pada C1 KWK yang berhologram,” ungkapnya.

Laporan Dugaan Pidana Pemilu TPS 9 Kalabahi Kota, Belum Ter-Register di Bawaslu

Anggota Bawaslu Amirudin Bapang mengatakan, pihaknya di Bawaslu belum menerima laporan pengaduan indikasi pelanggaran Pemilu dari Panwascam Teluk Mutiara terkait masalah itu.

“Untuk kasus TPS 9 Kalabahi Kota, temuan Panwascam belum disampaikan ke kami (Bawaslu). Belum ter-register di sini. Mungkin mereka masih dalami,” pungkasnya.

Kendati demikian, Amirudin menjelaskan, tahapan penyelesaian masalah rekapitulasi suara di tingkat PPS dan atau PPK berbeda dengan penyelesaian masalah tindak pidana Pemilu.

“Mekanisme penyelesaiannya (meskipun) sudah selesai di PPS maupun PPK, tetapi apakah tindakan penyelenggara ini ada unsur indikasi pidananya atau tidak. Apakah ada unsur dugaan sengaja menghilangkan suara atau menggelembungkan suara Caleg atau Partai tertentu atau tidak. Atau itu hanya unsur kelalaian dari oknum PPS saja. Nanti tim Gakkumdu yang mengkaji dan membuktikan dugaannya,” jelasnya.

Lanjut Amirudin, apabila nanti penyelidikan Tim Gakkumdu, tindakan oknum PPS terbukti ada unsur dugaan kesengajaan maka Tim Gakkumdu bisa menjerat yang bersangkutan dengan pasal 532 Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Pasal 532 dikatakan Amirudin bahwa; Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

“Kalau dalam penyelidikan Tim Gakkumdu (Bawaslu, Kepolisian dan kejaksaan) ditemukan ada unsur pelanggarannya maka Bawaslu akan merekomendasikan kepada kepolisian dan kejaksaan untuk diproses hukum,” tutur Amirudin.

Dia memastikan bahwa interval waktu penyelesaian laporan di Bawaslu, akan dilakukan selama 14 hari. “Nanti kita lihat tanggal register laporannya. Menurut aturan, batas maksimal 14 hari kami harus keluarkan putusannya,” pungkas Amir, sapaannya.

KPUD: Kasus TPS 9 Kalabahi Kota, Menanti Rekomendasi Bawaslu

Ketua KPUD Alor Maria Goreti Padu Keray, SE.,M.Ec.Dev, mengatakan, sejauh ini pihaknya belum memperoleh rekomendasi penyelesaian dugaan tindak pidana Pemilu di kasus TPS 9 Kalabahi Kota. Ia mengungkapkan, ranah sengketa Pemilu ada di Bawaslu. KPUD hanya menunggu rekomendasi Bawaslu untuk ditindaklanjuti.

“Untuk kasus TPS 9 Kalabahi Kota, kami belum ada rekomendasi (pelanggaran Pemilu) dari Bawaslu. Kita tunggu saja apa rekomendasinya. Kalau sudah ada tentu kami tindaklanjuti. Kan itu ranah Bawaslu. Jadi kita tunggu saja,” katanya.

Maria menyebut, KPUD hanya menerima informasi kalau TPS 9, dibuka C1 Planonya. Dan itu sudah disetujuhi sesuai petunjuk KPUD.  “Pemberitahuan ke kami itu terkait buka C1 Plano itu. Jadi itu sudah disetujuhi sesuai petunjuk KPUD,” tutup Maria.

Diketahui, Pleno PPK Teluk Mutiara, ditemukan suara partai Hanura dan Demokrat disebut hilang atau nol di data C1 PPS dan Panwas di TPS 9 Kalabahi Kota. Namun data C1 saksi sejumlah Parpol, suara partai Hanura dan Demokrat, diketahui ada. Data C1 saksi itu tercatat, Hanura 11 suara dan Demokrat, 12 suara.

Saksi Hanura dan Demokrat layangkan protes. Mereka mendesak PPK untuk membuka C1 Plano. Hasilnya suara kedua partai tersebut ada di data C1 Plano sesuai data C1 saksi sejumlah Parpol.

Reporter: Demas Mautuka