Bawaslu: Kasus TPS 13 Kalabahi Timur Sedang Puldata

0
167

Anggota Bawaslu Alor Amirudin Bapang, S.Pt.

KALABAHI, TRIBUANAPOS.Com – Tim Gakkumdu sedang mengumpulkan bahan dan data-data (Puldata) terkait kasus dugaan pelanggaran Pemilu di TPS 13 Kelurahan Kalabahi Timur.

Komisioner Bawaslu Alor Provinsi NTT, Amirudin Bapang, S.Pt mengatakan, untuk kasus TPS 13 Kalabahi Timur, Tim Gakkumdu akan mendorong ke penyelesaian pidana Pemilu.

“Kasus TPS 13 Kalabahi Timur sementara dibahas di Tim Sentra Gakkumdu. Lagi lengkapi berkas-berkasnya untuk kita keluarkan surat panggilan minta klarifikasi mereka,” kata Amirudin, Kamis (25/4) di kantornya, Kalabahi Kota.

Ia menjelaskan, meskipun penyelesaian selisih suara dalam rekapitulasi di PPS/PPK sudah dilakukan sesuai tahapan PKPU No. 3 Tahun 2019 maupun PKPU No. 4 Tahun 2019. Namun kata Amir, Bawaslu tetap akan proses pidana Pemilunya berdasarkan rujukan pasal 532 Undang-undang Pemilu No. 7 Tahun 2017.

“Tentu kami membahas di Sentra Gakkumdu, kalau misalkan ada unsur dugaan pidanya maka tentu ada sanksi, penjara,” ujarnya sambil memastikan secepatnya Gakkumdu akan mengeluarkan surat panggilan klarifikasi.

Disinggung mengenai adanya dugaan keterlibatan Caleg tertentu di kasus TPS 13, Amirudin belum bisa berpendapat. “Kalau itu belum bisa kami pastikan. Nanti Gakkumdu bekerja dulu. Kalaupun terbukti ada keterlibatan oknum Caleg tertentu, tentu kita proses dan beri sanksi administratif bisa diskualifikasi maupun pidana,” ungkapnya.

Amirudin memastikan, penanganan laporan tersebut dalam jangka waktu 14 hari ke depan, Bawaslu akan mengeluarkan rekomendasi. Apabila kasus tersebut diduga ada unsur pidananya maka Bawaslu akan rekomendasi ke kepolisian dan kejaksaan untuk diproses hukum sesuai Pasal 532 UU No. 7 Tahun 2017.

Pasal 532 dikatakan bahwa; Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

Diberitakan sebelumnya, TPS 13 pada saat perhitungan suara, 17 April 2019 lalu, ditemukan indikasi kecurangan penggelembungan dan atau penghilangan puluhan suara Caleg tertentu. Setelah diprotes warga karena Caleg yang dicoblos namanya tidak terbaca, PPS melakukan perhitungan kertas suara ulang. Hasilnya, suara Caleg dari sejumlah Parpol berbeda dengan perhitungan awal.

Reporter: Demas Mautuka