Pemkab Alor Dilematis Naikan Upah Tenkes dan Tendik Setara UMP NTT

0
335

Asisten II Dominggus Asadama, membawa sambutan di acara Pelantikan Pengurus Ikatan Apoteker Indonesia Cabang Alor Periode 2019-2022 di aula Kopdit Citra Hidup Kalabahi, Sabtu (6/4). 

KALABAHI, TRIBUANAPOS.Com – Asisten II Setda Alor Dominggus Asadama mengatakan, tahun 2019 ini pemerintah dilematis menaikan upah tenaga kontrak daerah kesehatan dan pendidikan sesuai UMP NTT Rp.1.793.293,-/bulan. Dia menyebut, posisi pemerintah saat ini bagai buah simalakama.

“Pemerintah ini harus lindungi tenaga kerja. Kan begitu. Karena itu (upah tenkes dan tendik) wajib sesuai UMR (UMP NTT). Tapi kalau UMR maka tidak bisa semua (tenaga honorer) tertampung. Kita harus seleksi secara ketat. Itu yang bikin repot. Jadi saya kira kita ini sama dengan buah simalakama. Tidak bisa lepas satu, hilang satu,” ujar Dominggus.

Saat ini upah tenaga kesehatan dan pendidikan yang diberikan pemerintah daerah berkisar antara Rp.300.000-600.000/bulan. Honor tersebut menurut Dominggus, belum layak sesuai standar UMP NTT yang ditetapkan Gubernur Viktor Buntilu Laiskodat, sebesar Rp.1.793.293,-/bulan.

Asisten II membeberkan bahwa, pemerintah belum bisa menaikan upah ribuan tenaga kontrak daerah karena keterbatasan anggaran. Solusinya, pemerintah tetap menampung semua tenaga kerja yang ada meskipun diberi upah seadanya.

Untuk tenaga Kesehatan, Dominggus bilang, pemerintah masih kekurangan tenaga. Oleh sebab itu, langkah yang ditempuh adalah, pemerintah akan tetap merekrut tenaga kesehatan untuk ditugaskan di puskesmas-puskesmas.

“Kesulitan kita ada di tenaga (medis). Karena itu, kita punya anak-anak yang pulang sekolah, masukan lamaran ya kita penempatan. Kita masih belum sesuai UMR. Kebijakan yang kita tempuh, oh ini anak dari Alor Selatan, nah sudah, tempatkan di Apui. Itu kebijakan saja supaya pelayanan juga bisa jalan,” katanya.

Sedangkan untuk upah tenaga pendidik dan kependidikan, kata Dominggus, mereka telah membangun kesepakatan bersama pemerintah. Hasilnya, tenaga guru bersepakat untuk menerima upah seadanya asalkan semuanya dapat tertampung bekerja dan mengabdikan diri pada pemerintah.

“Khusus yang guru itu kemarin kita kesepakatan, bagaimana? Mau kita pakai UMR atau mau semua tenaga ini bisa (kita PHK)? Semua sepakat, kami semua mau mengabdi. Berarti kita tidak pakai UMR. Kita pakai rata-rata. Mereka sepakat kami semua nanti ada di sana (mengabdi untuk pemerintah) jadi kasih (uang untuk beli) sabun saja, pulsa saja juga baik,” pungkasnya, sembari tersenyum simpul.

Kendati demikian, Dominggus menegaskan, pemerintah tetap berupaya agar ke depan para tenaga kontrak daerah diusulkan masuk kuota K-2 maupun CPNSD untuk diangkat jadi PNS.

“Kemarin (tahun 2018) kuota CPNS itu kita mengutamakan guru dan tenaga kesehatan. Nanti kategori dua ini kita utamakan tenaga kesekatan dan pendikan lagi. Kita harapkan seperti itu,” tutur Dominggus seusai sambutannya di acara Pelantikan Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia Kabupaten Alor Periode 2019-2022, Sabtu (6/4) di Aula Kopdit Citra Hidup, Kalabahi.

Tenaga Apoteker di Alor Hanya 17 Orang

Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan, Ikatan Apoteker Cabang Alor, Mangguana Patuli, S.Si.,Apt, mengatakan, jumlah Apoteker yang kini bekerja di Alor sebanyak 17 orang. Jumlah tersebut menurut dia, jauh dari kebutuhan.

“Anggota Apoteker di Alor ini 17 orang saja. Saya ke Alor jadi orang Apoteker keempat. Waktu itu Alor hanya 3 orang Apoteker saja,” kata ibunda Angelo Lucio Djahamou itu.

Mangguana bilang, jumlah 17 Apoteker dinilai belum cukup penuhi kebutuhan fasilitas kesehatan di Alor. “Mengapa kurang? Karena RSUD saja itu idealnya butuh 10 orang Apoteker. Puskesmas butuh, minimal 1 sampai 2 orang. Jumlah puskesmas kita kan banyak. Ada belasan. Tentu saja tenaganya (Apoteker) kurang. RSUD juga Apotekernya kurang,” ungkapnya.

Tentang kesejahteraan Apoteker, istri aktivis besar Lomboan Djahamou itu menyebut, upah tenaga Apoteker masih kurang. Ada yang gajinya masih jauh dari standar UMP NTT.

“Waktu saya masih dikontrak Kemenkes, gaji saya Rp.6 juta/bulan. Sehabis kontrak, saya masuk kontak daerah, itu gaji saya Rp.750 ribu/bulan saja. Saya kasih kembali ke daerah. Saya tidak ambil gaji. Sekarang ada teman yang gajinya hanya Rp.500 ribu/bulan. Sedih sekali,” pungkasnya.

Mangguana berharap, ke depan pemerintah bisa memperhatikan upah tenaga Apoteker agar minimal setara UMP NTT Rp.1.793.293,-/bulan. “Kita harap begitu. Karena Apoteker, kerjanya setingkat dokter. Yang ahli obat-obatan kan ya Apoteker. Jadi profesi mereka perlu dihargai,” tutup dia.

Diketahui, Bupati Alor Drs. Amon Djobo dan DPRD dalam sidang APBD Murni 2019, berkomitmen melakukan efisiensi anggaran. Tujuannya, anggaran daerah akan difokuskan pada program-program capaian visi ‘Alor Sehat, Alor Pintar dan Alor Kenyang.’ Walau demikian, kesejahteraan tenaga honorer kesehatan dan pendidikan, cenderung luput dari pembahasan APBD dalam 5 tahun terakhir ini.

Hal tersebut menurut sejumlah pihak, menjadi salah satu faktor turunnya angka Index Pembangunan Manusia (IPM) Alor. Data BPS, IMP Alor tahun 2017/2018 berada di urutan 17 dari 22 kabupaten/kota di NTT. Sebelumnya, di tahun 2013 masa Bupati Drs. Simeon Th. Pally, IMP Alor ada di urutan 2. Terbaik nomor 2 di NTT setelah Kota Kupang.

BPS merilis, IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar; umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak.

Reporter: Demas Mautuka