Moralitas dan Budaya Patrimonialisme Parpol

0
231

Oleh: Fazlur Rahman R. Maloko

Masalah moral, masalah kemanusiaan merupakan persoalan yang hampit melumut di bangsa ini. Hampir di setiap sudut kehidapan persoalan mendasar adalah hal-hal yang berkaitan dengan moralitas kemanusiaan, sehingga persoalan moral, dimensi kemanusiaan menjadi pekerjaan rumah yang paling elenmter yang harus terus di perbaiki.

Persoalan politik memang pelik, kadang ia tampil dengan gagah beraniĀ  dan bahkan lebih sering ia (politik) tampil kepermukaan tapi gagal berani sehingga membuat dominasi politik akhir-akhir ini semakin variatif namun syarat dengan kepentingan. Politik seakan tidak bisa dihindari, di tengah masalah kemanusiaan sekalipun ia (politik) tetap memiliki penggung sendiri, bahkan dipoles dengan bentuk sedemikian rupa.

Politik Indonesia memiliki warna tersendiri yang sudah hampir dikenal oleh masyaraktat Indonesia. Dibalik pemilih yang tradisonal, politik hadir dengan syarat kepentingan. Ia lebih akrab dengan pola-pola kompromi atau kesepakatan sehingga keberadaannya di tengah masyarakat hanya menambah kecurigaan yang berkepanjangan. Sehingga politik seakan tak mampu menanggung amanah kemanusiaan malah menjadi ladang persoalan moralitas.

Politik dan moralitas selalu menjadi satu adigum yang terus diteriakan. Politik berkaitan erat dengan kekuasaan dan juga kehidupan ketatanegaraan sesuai dengan prinsip etimologi politik yakni ia berbicara soal negara (Institusi) dan negarawan (pelaku). Plato menyebut manusia dan negara tidak pernah terpisah, dan yang menghubungkan antara manusia dan negara adalah politik.

Immanuel Kant misalkan dalam teksnya ia menyebutkan bahwa moralitas dan politik tidak boleh terpisah. Moralitas adalah satu acuan praksis yang mengikat dan seharusnya dijadikan contoh dalam tindakan, dan juga tindakan praktek politik. Sehingga moralitas menjadi antivirus untuk mencegah keterlibatan para politikus dalam jebakan kepentingan yang bersifat pribadi, kelompok dan mencuri (korupsi). Dengan demikian seorang moralis akan benar-benar berdamai dengan ego transaksional.

Budaya Politik Patrimonialisme

Politik sebagai mitra demokrasi telah memberi banyak dampak dalam politik elektoral. Dengan demikian Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi presidential telah menjadi salah satu negara demokrasi terbesar ketiga setelah Amerika dan India dengan keberhasilan politik elektoralnya. Politik menjadi satu mekanisme mobilitas vertikal juga berhasil membawa begitu banyak politisi ke gedung-gedung parlemen.

Peran partai politik dalam politik elektoral sangat signifkan. Sebagai pilar demokrasi, Partai Politik telah memberi banyak konstribusi dalam kemajuan bangsa ini, melalui proses selektif yang di wadahi dalam pemilihan pemimpin baik legislatif maupun eksekutif dari pusat sampai daerah. Keberhasilan ini memberi dampak yang signifikan terhadap perkembangan politik melalai partai politik dengan bermunculan berbagai partai politik.

Namun, keberhasilan politik elektoral tak sebanding dengan kualitas manusia politiknya. Prkatik-praktik politik masih menuai sengkarut yang hampir melumut. Politik transaksional sampai pada memanfaatkan posisi politik untuk meraup rupaih juga tak pernah sepi dari pemberitaan, dan bahkan tidak sedikit dari para politisi akrab dengan jeruji besi. Data KPK per bulan Oktober 2018 ada 885 orang terjerat dalam kasis korupsi dan 60% adalah politisi.

Dengan demikian, jika ditarik lebih luas ada persoalan mendasar yang harus terus diperbincangkan terkait tata kelola partai politik. Partai politik seakan terjebak dalam lingkaran gelap yang berkelanjutan yakni mencari lingkaran kekuasaan politik. Ekonomi Kapital (kekuatan uang) adalah soal dasar yang harus dipenuhi dalam upaya untuk menguasai dam mengakses partai politi melalui ekonomi kapital-nya maka yang dikejar selanjutnya adalah politik kapital (kekuatan politik).

Hampir bisa di tarik benang merahnya, siapa yang punya potensi untuk memegang ekonomi kapital. Yakni pendiri partai atau ketua partai, dengan demikian persoalan mahal dan mahar menjadi sengkarut yang terus menganga. Jejak hitam persoalan kelola partai seperti ini tentu akan merambah keluar terhadap kebijakan politik formal dan tentu dipengaruhi oleh kekuasaan Informal (parati-ketua partai).

Shadow state (kekuatan bayangan) adalah istilah yang sering dipakai dalam politik sebagai gambaran terhadap intervensi penguasa informal. Dalam kondisi seperti ini, political suffrage jadi berhala dalam kebijakan politik, politik demokratis menjelma menjadi ladang industri, medan transaksi banal oleh sang klien dan sang patron. Sehingga politik Sungkanisme dalam istiha jawa pun akrab kita temui dalam praktik-praktik politik antara kekuasaan informal sebagai patron dengan kliennya.

Politik Patrimonialisme menjadikan sang pembuat kebijakan tidak otonom, tidak independen dalam bayang-bayang sang patron, bahkan terjebak dalam kepentingan kekuasaan informal yang akhirnya menenggelamkan indepedensi sang klien dalam bertindak. Klien dengan sadar mengimajinasikan dirinya dalam posisi inferior oleh kedigdayaan sang patron yang karismatik, dan berimbas pada relasi politik antara shadow state dan juga klien politiknya tidak seimbang. Sehingga akhir dari praktik politik patrimonialisme adalah mengangguk pada pemilik kekuasaan bayangan.

Sudah saatnya politik dikembalikan ke jalurnya sebagai media eduksi, media memamerkan tindakan politik yang mengedepankan moralitas. Selain merubah sistem internal partai yang berbau mahal dan juga mahar sebagai upaya meminimalisir praktik intervensi partai politik. Isue-isue partai harus dibicarakan berkelanjutan sebagai isue negara agar shadow state tidak merusak marwa legislatif maupun eksekutif.

Guna meminimalisir prakitik partai politik yang bermental patrimonialisme, para politisi harus berani menghapus politik sungkanisme dari pola kehidupan berbangsa dan bernegara. Politisi juga harus membedakan otoritas kekuasaan informal dengan kekuasaan formal dan menjadikan perundang-undangan sebagai watak kerja berbangsa dan bernegara agar moralitas kita sebagai politisi tetap terjaga.

*Penulis; Pengurus MASIKA ICMI Kota Makassar dan Tenaga Pengajar CBP UINĀ Alauddin Makassar.