PT Ombay Sanggupi Tuntutan APTK, Bayar Hak Nikodemus Oko

0
395

Bos PT. OSP, Enthon Jodjana. 

KALABAHI, TRIBUANAPOS.Com – Pemilik PT. Ombay Sukses Persada (PT.OSP) Kalabahi, Enthon Jodjana, menyanggupi membayar hak Nikodemus Oko, pasca di-PHK 8 Maret 2019 lalu. Enthon bersedia menjawab hak eks karyawannya itu setelah mendapat desakan dari Aliansi Peduli Tenaga Kerja (APTK) Kabupaten Alor.

“Sudah disepaki pembayarannya (Nikodemus Oko) tadi. Hari Senin, (8 April 2019) kami bayar,” ujar Enthon Jodjana seusai mediasi dengan Nikodemus Oko difasilitasi Plt. Asisten I Amirullah, SH, Kadis Nakertrans Elia Plaiata, dan Ketua SPSI Viktor Dakamoli, SE di kantor Bupati Alor, Batunirwala, Senin (1/4/2019) pagi.

Enthon tidak ingin membeberkan nominal angka yang harus dia bayar kepada Nikodemus Oko. Kendati demikian ia berikan sepenuhnya kepada Dinas Nakertrans Alor untuk menghitung jumlah yang akan dibayarnya.

“Perhitungannya nanti diserahkan kepada pihak Nakertrans. Tentu kami juga akan bawa perhitungannya. Senin ya,” katanya sambil bergegas meninggalkan kantor Bupati Alor.

Asisten I Amirullah dan Kadis Nakertrans Elia Plaiata membenarkan kesepakatan pembayaran hak Nikodemus Oko oleh Enthon Jodjana. “Tadi sudah sepakat hari Senin (8/4) pak Enthon bayar. Nanti Diskaker hitung hari Senin kita fasilitasi lagi di sini untuk bayar. Jadi mahasiswa sudah harus kembali ke habitatnya di kampus untuk kuliah. Jangan demo lagi,” kata Amirullah diamini Elia Plaiata.

APTK Tuntut Bayar Hak Penuh

Koordinator Umum APTK Steven Momay mendesak PT. OSP membayar hak Nikodemus Oko sesuai standar perhitungan yang ditetapkan UU Ketenagakerjaan.

Sebab, mengacu pada ketentuan pasal 156 UU Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa, “Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.”

Steven bilang bahwa usia Nikodemus Oko sudah memasuki usia pensiun normal yakni, 61 tahun. Menurut ketentuan pasal 167 ayat (5) UU No.13 tahun 2003, dikatakan bahwa, “Dalam hal pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada program pensiun maka pengusaha wajib memberikan kepada pekerja/buruh uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4).”

Pesangon

Kordum Steven meminta Nakertrans dan Pengusaha menghitung uang pesangon Nikodemus Oko berasarkan acuan ketentuan pasal 156 ayat (2) tentang perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i.

“Maka perusahaan PT. Ombay Sukses Persada Kalabahi dituntut wajib membayar uang pesangon Nikodemus Oko untuk masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah. Sebab, Nikodemus Oko sudah bekerja selama 36 tahun terhitung sejak tahun 1983 hingga 2019,” katanya.

Untuk itu lanjut Steven, berdasarkan standar UMR NTT tahun 2019 sebesar Rp.1.793.293/bulan yang dipakai sebagai acuan dalam perhitungan pesangon sesuai ketentuan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah, maka uang pesangon Nikodemus Oko yang seharusnya dibayar perusahaan adalah sebesar untuk 9 bulan upah.

“Dengan demikian maka Rp.1.793.293,- x 9 bulan = Rp.16.139.637,- dikalikan 2 (dua) maka jumlahnya sebesar Rp.32.279.274,- (tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah),” ujarnya.

Nikodemus Oko di-PHK sepihak tidak sesuai prosedur UU dan yang bersangkutan sudah memasuki usia pensiun, sehingga dirinya berhak memperoleh uang pesangon 2 (dua) kali sesuai ketentuan pasal 163 UU Ketenagakerjaan dan/atau ketentuan pasal 167 ayat (5).

Uang Penghargaan Masa Kerja

APTK mengatakan, merujuk pada pasal 156 ayat (3) poin h, untuk perhitungan uang penghargaan masa kerja Nikodemus Oko yang harus dibayar PT. OSP adalah untuk masa kerja 24 tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan upah.

“Dengan demikian maka uang penghargaan masa kerja Nikodemus Oko adalah sebesar Rp.1.793.293,- x 10 bulan = Rp.17.932.930,- (tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah),” ungkapnya.

Uang Penggantian Hak

Steven menerangkan, setelah dua komponen di atas, Nikodemus Oko juga berhak atas uang penggantian hak sebagai pesangon yang harus dibayar perusahaan PT. Ombay Sukses Persada Kalabahi. Hal ini diatur dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 156 ayat (4).

Pasal itu disebutkan bahwa uang penggantian hak yang seharusnya diterima mantan karyawan tersebut sebagai berikut: “Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur. Biaya transportasi pekerja (termasuk keluarga) ke tempat di mana ia diterima bekerja. Biaya penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan yang ditetapkan 15% dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat.”

“Perhitungan uang penggantian hak (uang pengobatan dan perumahan) dari Nikodemus Oko adalah jumlah uang pesangon ditambah jumlah uang penggantian hak dikalikan 15%. Atau (Rp.32.279.274 + Rp.17.932.930) x 15% = Rp.50.212.204 x 15% = Rp.7.531.830. Dengan demikian besaran uang penggantian hak Nikodemus Oko sebesar Rp.7.531.830,- (tujuh juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah),” pungkasnya.

Ketiga komponen pesangon di atas kata Steven, merupakan hak Nikodemus Oko yang wajib dibayar perusahaan pada tanggal 8 April 2019 mendatang.

Steven juga meminta Disnakertrans agar dalam perhitungannya memasukan poin hak penangguhan atau tunggakan upah (gaji) dan tunggakan hak upah lembur Nikodemus Oko. Karena itu diatur juga dalam amanat UU Ketenagakerjaan dan putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2015 lalu.

Nominalnya Steven bilang; untuk tunggakan gaji sebesar Rp.20 juta dan tunggakan upah lembur Rp.20 juta. Totalnya masing-masing Rp.40 juta. Besaran angka am tersebut ditetapkan APTK merujuk pada akumulasi tunggakan gaji dan upah lembur yang belum dibayar perusahasn selama Nikodemus Oko aktif bekerja di perusahaan itu.

“Mengapa itu perlu dimasukan dalam negoisasi 8 April mendatang, karena itu merupakan hak Nikodemus Oko yang belum dibayar perusahaan selama ini. Jadi pemerintah wajib desak perusahaan untuk bayar. Pemerintah jangan tunduk kepada perhitungan perusahaan. Pemerintah itu mempunyai wewenang penuh menekan perusahaan untuk bayar. Bila tidak maka pemerintah punya hak berikan sanksi pencabutan SITU/SIUP PT. OSP. Kami tetap akan kawal agar ada keadilan bagi hak-haknya orang tua kita Nikodemus Oko,” tegasnya.

Reporter: Demas Mautuka