APTK Tuntut PT Ombay Benahi Sistem Pengupahan

0
200

APTK saat menyerahkan tuntutannya di Dinas Nakertrans Kabulaten Alor, NTT, Kamis (28/3) di Kalabahi. 

KALABAHI, TRIBUANAPOS.Com – Kasus PHK eks Karyawan SPBBU Air Kenari Nikodemus Oko, 8 Maret 2019 lalu, membuat Manajemen PT. Ombay Sukses Persada (PT. OSP) Kalabahi terus mendapat sorotan dari mahasiswa. Salah satunya tentang penerapan sistem pengupahan yang diterapkan Bos PT. OSP, Enthon Jodjana.

Aliansi Peduli Tenaga Kerja (APTK) Kabupaten Alor, menilai Manajemen PT. OSP tidak maksimal menerapkan standar upah buruh sesuai ketentuan Undang-undang Ketenagakerjaan. Mereka menuntut agar PT. OSP segera memberlakukan sistem pengupahan kepada karyawannya mengacu pada aturan Ketenagakerjaan.

Melalui press release yang diterima media ini, Senin (1/4), APTK mengungkap fakta pengupahan yang diterima eks Karyawan Nikodemus Oko sejak bekerja di Perusahaan milik Enthon Jodjana itu.

Tahun 1983 sejak diangkat dan bekerja di PT.OSP, Nikodemus Oko dihargai dengan upah seadanya. Sejak itu, upah yang dia terima sama sekali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, pendidikan anak-anak, kesehatan maupun biaya lainnya. Meski demikian ia tetap bekerja mendedikasikan dirinya untuk kemajuan perusahaan pimpinan Direktur SPBBU, Dipo Yono.

Hingga di tahun 2013, ketika perusahaan masih dipimpin Direktur Dipo Yono, Nikodemus Oko menerima upah secukupnya. Kemimpinan Dipo Yono perlahan-lahan dinilai cukup baik karena dia memperhatikan kesejahteraan atau hak-hak karyawannya.

“Namun di tahun 2014, ketika peralihan kepemimpinan Direktur Perusahan dari Dipo Yono kepada Enthon Jodjana, Nikodemus Oko dan rekan-rekannya menerima gaji kurang dari standar Upah Minimim Pekerja (UMP) yang ditetapkan Pemerintah Provinsi NTT sebesar Rp.1.125.000/bulan,” tulis Koordinator Umum APTK, Steven Momay.

Ia mengatakan, tahun 2015, gaji yang diterima Nikodemus Oko sebesar masih kurang dari standar UMP NTT Rp.1.250.000/bulan. Tahun 2016, upah Nikodemus Oko masih juga minim dari standar UMP NTT Rp.1.425.000/bulan.

“Tahun 2017 pun masih saja jauh dari standar UMP NTT, Rp.1.525.000/bulan. Kemudian tahun 2018, gaji Nikodemus Oko yang dibayar perusahaan Rp.1.475.000/bulan. Itu dibayar dari bulan Januari hingga Juni. Sedangkan untuk bulan Juli – Desember, dibayar Rp.1.625.000/bulan. Padahal UMP NTT, Rp.1.660.000/ bulan,” kata Steven.

Dia mengaku, upah yang sama terjadi di tahun 2019, Nikodemus Oko menerima gaji dari PT. Ombay Sukses Persada, sejumlah Rp.1.625.000/bulan. Tidak sesuai standar UMP Rp.1.793.293/bulan. Pembayaran gaji yang sama terjadi pula pada 18 karyawan di SPBBU Air Kenari.

APTK berpendapat, upah yang diberikan oleh manajemen PT. OSP kepada karyawannya, tidak sesuai dengan ketentuan standar pengupahan yang di atur dalam pasal 88 ayat (1) UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Dalam pasal tersebut mengatakan bahwa, ‘Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,” ujar Steven, Mahasiswa Untrib Kalabahi itu.

Selain itu dalam pembayaran upah, pengusaha tidak mengacu pada standar penetapan Upah Minimun Pekerja yang ditetapkan Pemerintah Provinsi sesuai yang diatur dalam pasal 88 ayat (2), (3) dan pasal 89 ayat (1), (2), dan ayat (3).

Oleh sebab itu Steven menegaskan, pengusaha dituntut wajib membayar penaguhan upah minimum Nikodemus Oko dan 18 karyawan PT. Ombay Sukses Persada, sesuai yang diatur dalam pasal 90 ayat (2) UU 13 Tahun 2003. Sebab, pasal 90 ayat (1) mengatakan bahwa “Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 89.” Pada ayat (2) disebutkan bahwa “Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 dapat dilakukan penangguhan.”

Penjelasan pasal 90 ayat (2) UU Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa, “Penangguhan pelaksanaan upah minimum bagi perusahaan yang tidak mampu dimaksudkan untuk membebaskan perusahaan yang bersangkutan melaksanakan upah minimum yang berlaku dalam kurun waktu terentu. Apabila penangguhan tersebut berakhir maka perusahaan yang bersangkutan wajib melaksanakan upah minimum yang berlaku pada saat itu tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penaguhan.”

“Terkait penjelasan pasal 90 ayat (2) UU Ketenagakerjaan ini Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor: 72/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa frasa “…..tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waku diberikan penangguh,” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Artinya Mahkamah Konstitusi memberi penegasan selisih kekurangan pembayaran upah minimum selama masa penaguhan tetap wajib dibayar oleh pengusaha,” ucap Steven.

Dengan kata lain, penangguhan pembayaran upah oleh pengusaha kepada pekerja/buruh, tidak serta merta menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar selisih upah minimum selama masa penaguhan. Selisih upah minimum yang belum terbayar selama masa penangguhan adalah utang pengusaha yang harus dibayarkan kepada pekera/buruhnya.

“Mengacu pada hal tersebut di atas maka PT. Ombay Sukses Persada Kalabahi seyogyanya membayar selisih upah Nikodemus Oko sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Angka itu akumulasi dari tunggakan upah yang diterimanya kurang dari standar UMP NTT selama kurun waktu 2014-2019,” tulis Steven.

Upah Lembur

Selain itu APTK juga menyoroti upah kerja lembur dan jam kerja eks Karyawan SPBBU Air Kenari Nikodemus Oko dan 18 Karyawan lainnya. Menurut Aliansi, selama bekerja di PT. OSP, Nikodemus dan rekan-rekannya tidak pernah mendapat upah lembur dari perusahaan.

Steven bilang, bila dihitung dari jam kerja yang diberlakukan perusahaan, karyawan bekerja 7 jam per hari, untuk jangka waktu ful 1 minggu atau 7 hari kerja. Hal ini bertentangan sesuai diatur dalam UU Ketenagakerjaan pasal 77 ayat (2) butir a, mengatakan, “7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau.” Ayat (2) poin b; “8 (delapan jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.”

“Artinya Perusahaan PT. OSP mempekerjakan karyawannya melebihi satu hari kerja atau 7 jam per hari tanpa membayar upah kerja lembur. Hal itu melanggar pasal 78 ayat (2) yang mengatakan, Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur,” tegas Steven.

Untuk itu kata Steven, Nikodemus Oko selama bekerja, waktu kerjanya melebihi waktu yang ditentukan dalam ketentuan UU Ketenagakerjaan maupun Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP.102/MEN.VI.2004 pasal (1).

“Oleh sebab itu, kami menuntut PT. Ombay Sukses Persada agar segera membayar penangguhan upah kerja lembur Nikodemus Oko sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Angka ini juga merupakan akumulasi angka am yang kami tetapkan untuk dibayar perusahan,” ungkap Kordum Steven.

Dirinya menerangkan bahwa, kasus di atas, menunjukan bahwa perusahaan tidak memberlakukan jadwal istirahat mingguan bagi karyawan sesuai yang diatur dalam pasal 79 ayat (2) poin b; “Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.”

Steven berujar, selain dari itu pengusaha tidak memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadahnya sesuai ketentuan pasal 80. “Karena karyawan juga dipekerjakan pada hari Minggu. Pengusaha pun tidak memperlakukan waktu istirahat dan waktu cuti pekerja/buruh sesuai aturan pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) UU Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi,” pungkasnya.

Upah Lain-lain

Steven menuturkan, menurut keterangan Nikodemus Oko, perusahaan PT. Ombay Sukses Persada tidak pernah membayar upah tidak masuk kerja karena berhalangan. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya. Serta upah lain yang diatur dalam pasal 88 ayat (3) dan pasal 93 ayat (2), (3), maupun pasal (4) serta pasal 94. Hal yang sama diduga terjadi pada 18 karyawan SPBBU Air Kenari.

THR

Data yang dihimpun APTK, disebutkan bahwa, untuk pembayaran THR, perusahaan sering molor dalam pembayaran. Biasanya karyawan menerima THR setelah hari raya Natal dan Tahun Baru. Pembayaran THR pun tidak sesuai standar UMP NTT.

Jamsostek

Sejak bekerja di tahun 1983, Nikodemus Oko baru memperoleh Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari PT. Ombay Sukses Persada pada tahun 1995. (Kartu Jamsosteknya ada). Tahun 2014, regulasi ditetapkan untuk pergantian Jamsostek menjadi BPJS Tenaga Kerja. Namun pengurusan BPJS Nikodemus Oko baru terbit tanggal 1 Februari 2019.

“Pengurusan BPJS masih tergolong lambat. Ada karyawan yang sudah 5-6 tahun bahkan lebih, belum memperoleh kartu BPJS Ketenagakerjaan dari perusahaan. Kondisi ini membuat ada pekerja/buruh yang menanggung biaya kesehatan dirinya dan keluarganya selama dirawat di rumah sakit,” kata Steven.

Dari sisi regulasi, perusahaan wajib menyediakan jaminan sosial tenaga kerja pekerja/buruh. Karena itu diatur dalam ketentuan UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 99 ayat (1), menyebutkan bahwa, “Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.”

Penerapan Disiplin Perusahaan

Steven mengatakan, berdasarkan kronologis PHK yang diutarakan Nikodemus Oko, selama bekerja ia tidak pernah mendapat sanksi tertulis dari perusahaan. Pemberian sanksi hanya bersifat lisan di masa Direktur Dipo Yono. Namun di masa Direktur Enthon Jodjana, pemberian sanksi tidak pernah diberikan kepadanya.

“Nikodemus Oko baru mendapat sanksi melalui Surat Peringatan Ke-Terakhir dari Direktur IR. Surya Wonotirto, tanggal 1 Februari 2019. Surat itupun tidak ada tanda tangan Direktur dan cap dari perusahaan. Artinya surat peringatan yang dikeluarkan Direktur PT. OSP tidak memiliki legalitas hukum yang sah,” tegasnya.

Selain itu, Nikodemus Oko dan 18 karyawan lainnya tidak mengetahui adanya aturan perusahaan yang berkaitan dengan disiplin kerja. Hal tersebut tidak sesuai pasal 114, yang mengatakan; “Pengusaha wajib memberitahukan dan menjelaskan isi serta memberikan naskah peraturan perusahaan atau perubahannya kepada pekerja/buruh.”

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Kordum Steven mengatakan, Nikodemus Oko merasa terkejut ketika mendapat surat pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri dari Direktur PT. Ombay Persada, IR. Suryo Wonotirto. Surat pemberhentian Nomor: 03/III/PT.OSP/2019, tertanggal 8 Maret 2019, Perihal: Surat pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri.

“Surat itu tidak mendasar. Sebab, dasar dikeluarkannya surat tersebut patut dipertanyakan. Dalam artian bahwa, Nikodemus Oko, dalam tugasnya, tidak pernah membuat pelanggaran yang berakibat merugikan perusahaan sesuai pasal 158 ayat (1) UU 13 tahun 2003. Sanksi disiplin berupa teguran lisan, teguran peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut sesuai ketentuan pasal 161 pun tidak pernah diperolehnya. Lantas Nikodemus langsung memperoleh Surat Peringatan Ke-Terakhir hingga berujung pada pemberhentian dari perusahaan,” ujarnya lagi.

Mekanisme pemutusan hubungan kerja Nikodemus Oko, menurut Steven, dilakukan tanpa prosedur yang diatur dalam ketentuan UU Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Tentang Ketenagakerjaan maupun Peraturan Menteri Tenaga Kerja.

“Tata cara pemberhentian Nikodemus Oko dilakukan diduga atas rekayasa perusahaan Manajemen PT. Ombay Sukses Persada untuk menghindari kewajibannya membayar hak-hak dari yang bersangkutan,” kata Aktivis PMKRI Alor itu.

Terkait gambaran di atas, APTK berpendapat bahwa, Direktur IR. Surya Wonotirto, sengaja melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Nikodemus Oko karena dia tidak ingin mempekerjakan kembali yang bersangkutan setelah perusahaan tersebut beralih kepemimpinan dari Direktur Enthon Jdojana awal Januari tahun 2019 lalu.

“Untuk itu, perusahaan seharusnya memberhentikan Nikodemus Oko sesuai prosedur UU, karena yang bersangkutan sudah masuk kategori usia pensiun. Kalau usia pensiun maka perusahaan wajib membayar pesangon Nikodemus Oko dua kali lipat sesuai ketentuan UU Ketenagakerjaan,” tutup Kordum Steven Momay.

PT. OSP Bantah Tuntutan APTK

Bos PT. OSP, Enthon Jodjana membantah tudingan Nikodemus Oko dan AMPK. Ia menegaskan perusahaannya selama ini menerapkan aturan perusahan sesuai amanat ketentuan UU Ketenagakerjaan. Enthon menyebut, mekanisme pemberhentian Nikodemus Oko sudah sesuai aturan perusahaannya.

“Kami terapkan aturan perusahaan sesuai SOP yang ada. Jadi kalau karyawan tidak masuk kerja atau terlambat masuk dari jam yang ditentukan maka kami berikan surat peringatan. Itu diberlakukan bagi semua karyawan. Hari Minggu juga saya suruh masuk kerja karena kalau mereka tidak masuk maka antrian BBM sudah pasti. Masyarakat pasti marah, ribut. Jadi apa yang kami lakukan ini untuk kepentingan pelayanan masyarakat Alor. Kadang hari Minggu juga karyawan masuk tapi urus nonton televisi acara tinju,” katanya.

Terkait hak-hak tunggakan gaji dan upah lembur Nikodemus Oko, Enthon tegaskan dirinya tidak ingin membayarnya. “Saya akan penuhi hak-haknya pak Niko sesuai di UU. Saya juga punya UU ko. Kalau yang lain ya saya tidak ingin penuhi. Silahkan pak Niko bawa ke pengadilan (hubungan industrial) kalau tuntutannya di luar dari ketentuan UU,” tegas Enthon.

Tentang tunggakan upah/gaji 18 karyawannya di SPBBU bulan Januari-Februari Rp.1.625.000,-/bulan yang masih dibayar di bawah standar UMP NTT Rp.1.793.293,-/bulan, Enthon bersedia menyanggupinya nanti.

“Untuk UMP NTT terus terang kami belum mendapat surat pemberitahuan dari Dinas Naker. Saya baru minta dari Provinsi. Tetap bulan Maret nanti sisa tunggakan itu akan kami penuhi,” tuturnya.

Reporter: Demas Mautuka