APTK Soroti Status Hubungan Kerja Eks Karyawan PT Ombay

0
320

APTK saat menyetahkan berkas kasus PHK Nikodemus Oko, Kamis (28/3) di Kalabahi. 

KALABAHI, TRIBUANAPOS.Com – Aliansi Peduli Tenaga Kerja (APTK) Kabupaten Alor, soroti status hubungan kerja antara eks karyawan SPBBU Air Kenari Nikodemus Oko dan PT. Ombay Sukses Persada Kalabahi pasca di-PHK perusahaan itu 8 Maret 2019.

Aliansi menilai ada yang janggal di status hubungan kerja Nikodemus Oko dan PT.OSP, sejak diangkat menjadi karyawan SPBBU dari tahun 1983-2019.

Aliansi menyebut, Oktober 1983, Nikodemus Oko mulai bekerja sebagai karyawan di Perusahaan Firma Ombay (sekarang PT. Ombay Sukses Persada Kalabahi). Pemilik perusahaan Enthon Jodjana.

“Saat itu Nikodemus Oko memasukan lamaran dan diterima sebagai karyawan. Setelah diterima perusahaan tidak membuat surat kontrak kerja antara Nikodemus Oko dan pemilik perusahaan Enthon Jodjana,” tulis Kordum Aliansi Steven Momay, melalui press release yang diterima media ini, Senin (1/4/2019) di Kalabahi.

Kesepakatan perjanjian kerja kedua belah pihak hanya dilakukan secara lisan. Nikodemus Oko bekerja sebagai karyawan menjual Bahan Bakar Minyak atau BBM jenis Solar dan Bensin selama kurun waktu 1983 sampai 2019.

Hingga tahun 2019, Nikodemus Oko belum mendapat surat perjanjian kerja atau kontrak kerja antara dirinya dan Direktur PT. Ombay Persada Kalabahi. Ironisnya, 36 tahun bekerja, Nikodenus Oko di-PHK tanpa membayar pesangon.

Aliansi mengatakan, tahun 1983, perjanjian kerja antara Nikodemus Oko dan Enthon Jodjana selaku Direktur Perusahaan Firma Ombay disepakati untuk jangka waktu tidak tentu.

“Kesepakan perjanjian lisan untuk jangka waktu tidak tentu tersebut dilakukan sah demi hukum sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 50 dan pasal 51 ayat (1) UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” tulis Aliansi.

Menurut Aliansi, Pasal 50, disebutkan bahwa ‘Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh.’ Pasal 50 ayat (1), mengatakan ‘Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan.’

“Perusahaan PT. Ombay Sukses Persada, seharunya memberikan surat perjanjian kerja kepada Nikodemus Oko karena yang bersangkutan sudah lama bekerja. Hal itu diatur dalam pasal 63 ayat (1) UU 13 Tahun 2003, yang mengatakan ‘Dalam hal perjanjian kerja waktu tidak tertentu dibuat secara lisan maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan,'” ujar Aliansi.

Kordum Steven Momay mengungkap, kasus hubungan kerja tersebut tidak hanya terjadi pada eks karyawan Nikodemus Oko. Ia bilang, menurut data yang diperolehnya, diduga kasus yang sama terjadi pada 18 Karyawan PT. OSP yang kini bekerja di SPBBU Air Kenari, dan bahkan terjadi pada pekerja/buruh di perusahaan lain.

“Status hubungan kerja menjadi kewajiban perusahaan untuk membuatnya. Karena kontrak kerja, dianjurkan UU Ketenagakerjaan untuk mengatur hak dan kewajiban pekerja/buruh,” katanya.

Aliansi pun menuding bahwa pemerintah tidak tegas menertibkan perusahaan di Alor untuk memberlakukan kontrak kerja.

“Peran pemerintah itu menjalankan fungsi pengawasan kepada seluruh perusahaan untuk menerapkan aturan UU, khususnya kontrak kerja. Kalau ini tidak ada maka jangan heran hak-hak pekerja/buruh akan sulit terakomodasi. Pemerintah jangan tunduk pada pemodal,” pungkasnya.

Kendati demikian Steven mengaku, Aliansi akan mendesak DPRD Alor untuk memanggil pemerintah dan pengusaha untuk meminta pertanggungjawabannya atas kasus PHK Nikodemus Oko.

“Tuntutan kita jelas, DPRD segera bentuk Pansus untuk menyelidiki perusahaan-perusahaan yang tidak memperhatikan hak-hak buruh dan menerapkan standar UU-K,” tutup Mahasiswa Untrib semester 6 itu sambil mendesak DPRD segera RDPU minggu ini.

*Unjuk rasa APTK di kantor Nakertrans Alor.

PT.OSP Klaim Sudah Terapkan Standar Perusahaan

Pemilik PT.OSP Enthon Jodjana menegaskan, dirinya sudah terapkan aturan perusahaan sesuai standar UU-K. Mekanisme pemberhentian Nikodemus Oko pun sudah dilakukan sesuai UUK karena yang bersangkutan kini memasuki usia pensiun normal.

“Saya sudah bilang ke Niko, lu sudah tua jadi berhenti kerja saja. Tapi dia tidak mau. Dia bilang anaknya masih sekolah jadi masih mau kerja. Jadi saya kasih dia kerja lanjut. Tidak ada masalah. Ini karena mis komunikasi saja. Kita tetap terapkan aturan perusahaan, usia 60 tahun, pensiun. Nanti kita perhatikan hak-haknya,” ujar Enthon.

Diketahui, kasus PHK Nikodemus Oko tanpa memberikan pesangon membuat sejumlah mahasiswa geram.

Aliansi yang terdiri dari GMNI, PMKRI, BEM PT Untrib, BEM Hukum Untrib, Imalolong, Semata, IMP2, Mata Garuda, Komunitas Wartawan, berunjuk rasa menuntut PT.OSP membayar hak-haknya Nikodemus Oko. Mereka juga menurut pemerintah menertibkan dan mencabut ijin perusahaan-perusahaan yang tidak memperhatikan hak-hak buruh.

Reporter: Demas Mautuka