Kemana Pemilih Rasional?

0
245

Oleh: Riyani Bela

Lima menit untuk lima tahun. Itulah sebuah adigum demokrsai yang sekiranya lazim kita saksikan disetiap momen hajatan domokrasi di Indonesia, yang akan menentukan kemana arah pembangunan suatu polis (daerah/negara) itu akan tertuju. Tradisi politik ini seakan telah mengakar dan menjadi pengalaman periodik dari setiap masyarakat Indonesia saat menghadapi pemilu. Tak terkecuali masyarakat Kabupaten Alor.

Sebagai bagian dari NKRI, Kabupaten Alor merupakan salah satu daerah yang berpartisipasi dalam pemilu serentak di tahun 2019 ini, baik Pemilihan Presiden maupun Pemilihan Legislatif. Dari hasil verifikasi, 20 September 2018 silam Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yaitu Joko Widodo-Maaruf Amin dengan nomor urut 01 dan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno dengan nomor urut 02 yang siap bertarung untuk merebut istana.

Sementara para calon legislatif Kabupten Alor siap merebut 30 kursi di DPRD, dan para calon legislatif Provinsi siap merebut 7 dari 65 kursi di DPR Provinsi NTT, serta untuk calon legislatif pusat untuk wilayah pemilih Kabupaten Alor (Dapil I) siap merebut 6 dari 575 kursi di DPR RI dan 4 orang siap mewakili Dewan Perwakilan Dareah (DPD RI) dari 136 kursi. Para calon legislatif ini berasal latar belakang yang berbeda. Ada yang berlatar Pegagawai Negri Sipil (PNS), pengusaha, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan lain sebagainya. Semuanya siap bertarung hanya semata ingin menduduki lokus kekuasaan dengan dalil yang mengatasnamakan rakyat.

Dalam rangka mewujudkan kemenangan para calon tersebut dalam kompetisi hajatan demokrasi ini, masing-masing paslon Presiden dan wakil Presiden serta para caleg bersama tim kemenangannya tengah mempersiapakan berbagai strategi dan taktiknya dalam mencuri hati masyarakat Alor. Seperti sosialisasi kandidatnya dan program kerja, pemasangan baliho di pinggir atau sudut jalan dengan sebuah adigum yang variatif, melalui media online, membangun opini publik, sampai pada ucapan janji yang di sampaikan pada saat kampanye. Visi-misi dari kedua paslon Preseden dan wakil Presiden sudah disampaikan melalui debat capres dan wacapres beberapa waktu yang silam.

Strategi semacam ini cukup ampuh dalam mempengaruhi banyak pandangan dan paradigma masyarakat Alor. Banyak pemilih dari masyarakat yang sudah tidak lagi menggunakan nalar (rasionalitas) sesungguhnya dalam memilih kandidatnya. Hal ini terjadi karena adanya berbagai doktrin yang dilakukan melalui berbagai propaganda yang dimainkan disaat kampanye berlangsung. Model cara seperti ini cukup berimplikasi pada penegasian kemandirian dan kebebasan pemilih. Karena itu pemilih tidak lagi melihat apa yang telah dilakukan sebelumnya oleh individu yang ada pada masing-masing paslon dan caleg, tetapi lebih cenderung pada mengikuti opini publik yang dimainkan. Maka hal yang perlu dipertanyakan adalah kemanakah pemilih yang rasional?

Rasionalitas pemilih ternegasikan disebabkan karena informasi yang digunakan sebagai dasar memilih bukan lagi berpacu pada data ilmiah atau fakta objektif yang telah terjadi. Namun pemilih lebih mendasarkan pada opini publik yang bersifat imajinatif dan rekayasa dengan sebuah ungkapan retorik yang seakan telah memberikan keyakinan pada pemilih bahwa paslon dan celeg tertentulah yang paling mumpuni sebagai pemimpin dan wakil rakyat yang akan melakukan perubahan daerah lebih maju dan sejahtera. Sehingga obsesi masyarakat Alor cenderung lebih memilih paslon tersebut sebagai kandidat terkuatnya.

Sebagai masyarakat Alor, upaya-upaya pembangunan yang menuju pada keadilan dan kesejahteraan sudah tentu menjadi cita ideal. Cita ideal ini akan terwujud apabila dalam dunia demokrasi, masyarakat yang berpartisipasi secara politik dalam penentuan seorang pemimpin dan wakil rakyat harus memiliki keleluasan kebebasan dalam memilih.

Paradigma politik masyarakat harus dibangun dengan kesadaran bahwa bentuk partisipasi politik dalam pemilihan umum adalah induk dari sebuah perubahan dan kemajuan peradaban. Karena di setiap langkah menuju perubahan dan kemajuan itu ditentukan oleh kebijakan politik.

Tidak dinafikan juga bahwa dalam penentuan kandidat presiden–wakil presiden dan caleg terkuatnya masing-masing pemilih mempunyai cara pandang yang berbeda terhadap kedua kandidat capres dan wacapres serta caleg yang akan dipilih. ada yang memberi dukungan kepada Jokowi-Maaruf dengan caleg tertentu sebagai kontestan terkuatnya dan ada pula yang memberi dukunga kepada Prabowo-Sandi dengan caleg tertentu pula. Namun yang perlu diperhatikan adalah dasar pemberian dukungan kepada masing-masing paslon dan caleg itu harus tentu didasarkan pada pengamatan terhadap kontribusi yang pernah diberikan terhadap kemajuan dan pembanguan daerah atau negara.

Demokrasi memang mengharuskan keterlibatan individu dari setiap masyarakat. Keteribatan individu ini merupakan bentuk aktualisasi hak dan kebebasan dalam partisipasi politik, seperti yang di ungkapkan oleh Abraham Lincoln seorang Presiden Amerika ke-16 bahwa “demokrasi adalah pemerintahan suatu negara yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.” Maka dari itu sebagai bagian dari warga negara yang wajib berpartisipasi dalam pemilihan presiden dan wakil presiden serta wakil rakyat (DPR), masyarakat Alor harus berupaya melepaskan dirinya dari berbagai doktrin yang disampaikan oleh masing-masing tim kemenangan maupun relawan dengan cara membandingkan apa yang disampaikan melalui kampanye dengan apa yang telah dilakukan.

Selain itu pemilih juga harus melepaskan diri dari berbagai kepentingan individunya dan kepentingan golongannya. Sehingga siapa saja yang terpilih baik presiden-wakil presiden maupun DPR tidak terbebani oleh kontrak-kontrak politik yang telah dijanjikan. Tetapi ia hanya memfokuskan kinerjanya pada pembangunan yang berimplikasi pada kesejahteraan dan keadilan dalam tatanan masyarakat. Suara mayarakat adalah penentu masa depan dan kemajuan peradaban. Maka yang diharapkan adalah bukan politik identitas, bukan politik emosional maupun ideologis, politik genealogi, namun yang dibutuhkan adalah politik rasionalitas yang memiliki sandaran pada objektifitas.

Dengan demikian, Kabupaten Alor merupakan sebuah daerah membutuhkan gerak kemajuan pada semua sektor dalam rangka mewujudkan kesejahteran masyarakat. Maka sebagai pemilih perlu menyadari bahwa suara yang disumbangkan dalam proses pemilihan presiden-wakil presiden maupun pemilihan legislatif sangat menentukan nasib semua masyarakat Alor, untuk itu suara tersebut harus mengarah pada sesosok pemimpin dan wakil rakyat yang diyakini mampu membawa semua aspirasi masyarakat secara umum, bukan terkotak-kotak dalam genggaman kepentingan belaka karena terbebani oleh janji-janji yang disampaikan kepada para pendukungnya sendiri. Sekian. Salam Demokrasi.

*Penulis; Mahasiswa Institut Teknologi Yogyakarta.