Besok Mahasiswa Alor Demo Kasus PHK Karyawan PT Ombay

0
340

Steven Momay 

KALABAHI, TRIBUANAPOS.Com – Nikodemus Oko, dipecat dari Manajemen PT. Ombay Sukses Persada (OSP) Kalabahi, 8 Maret 2019 lalu, tanpa membayar pesangonnya. Pasca di-PHK, Nikodemus terus mendapat empati dari mahasiswa Alor.

Besok, Kamis (28/3), mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Tenaga Kerja di Kabupaten Alor akan menggelar aksi unjukrasa.

Koordinator Aliansi Steven Momay mengatakan, titik star aksi akan dimulai dari Lapangan Mini Kalabahi, Kantor Nakertrans Alor, Kantor Bupati dan berakhir di gedung DPRD.

“Besok pagi jam 8.00 wita kami aksi kasus yang menimpa bapak Nikodemus Oko. Titik star nanti dari Lapangan Mini Kalabahi, berakhir di DPRD. Kami akan jalan kaki dari lapangan mini menuju kantor Nakertrans, kantor Bupati dan DPRD. Peserta sekitar 200 orang,” ujar Steven Momay, didampingi para pimpinan organisasi yang tergabung dalam Aliansi, Rabu, (27/3) di Kalabahi.

Tentang tuntutan aksi, Steven belum ingin membeberkan secara rinci. “Tuntutannya besok kami sampaikan ke publik. Prinsipnya, hak-hak orangtua kita (Nikodemus Oko) yang sudah bekerja 36 tahun ini tetap harus terpenuhi baru kami berhenti demo,” katanya.

Steven menghimbau kepada rekan-rekan mahasiswa dan masyarakat agar ikut bergabung dalam aliansi, untuk memperjuangkan nasib buruh di Alor.

Organisasi yang tergabung dalam Aliansi Peduli Tenaga Kerja di Kabupaten Alor, NTT, yaitu; GMNI Alor, PMKRI Alor, BEM PT. Untrib, BEM Hukum Untrib, Mata Garuda (Komunitas Magister Penerima Beasiswa LPDP), Imalolong, Semata, IMP2, Komunitas Pers.

Diketahui, Nikodemus Oko bekerja di SPBBU Air Kenari milik PT. OSP, semenjak tahun 1983-2019. Ia dipecat Direktur PT. Ombay Sukses Persada melalui surat Nomor: 03/III/PT.OSP/2019. Perihal; surat pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri.

Ironisnya, perusahaan tidak ingin membayar hak-hak Nikodemus Oko sesuai pasal 156 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dijelaskan, apabila terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon PHK dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

Melalui surat tersebut, Perusahaan berpendapat bahwa, pemberhentian Nikodemus Oko sesuai data administrasi perusahaan yang berkaitan dengan pekerjaan Nikodemus. Meskipun begitu, Nikodemus tetap membantah bahwa surat tersebut tidak mendasar.

Reporter: Demas Mautuka