Komisi ASN Rekomendasi Batalkan SK Mutasi Bupati Alor

0
889

Komisi ASN Republik Indonesia 

KALABAHI, TRIBUANAPOS.Com – Komisi Aparatur Sipil Negara merekomendasikan, membatalkan atau meninjau kembali SK mutasi ASN yang dikeluarkan Bupati Alor Drs. Amon Djobo di masa Pilkada Alor tahun 2018.

Sebab, berdasarkan kajian dari Tim KASN Republik Indonesia, SK tersebut nilai terbukti melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. KASN pun dalam analisis putusannya merujuk pada ketentuan pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada.

Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 dikatakan bahwa, “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan pergantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan masa akhir jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.”

Keputusan KASN Nomor: R-697/KASN/2/2019, tertanggal 27 Februari 2019, ditandatangani Ketua KASN Sofian Effendi itu ditujukan kepada Bupati Alor Drs. Amon Djobo selaku pejabat pembina kepegawaian.

Perihal keputusan KASN, Rekomendasi atas Pelanggaran Sistem Merit dalam Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam Jabatan Administrasi, Pengawas, Pelaksana dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor.

Isi keputusan diuraikan bahwa, berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, disebutkan bahwa KASN memiliki kewenangan mengawasi setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dan menangani pelanggaran dalam penerapan asas, nilai, dasar, kode etik dan kode prilaku pegawai ASN.

Atas kewenangannya yang dimiliki, berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 2014, KASN dapat memberikan rekomendasi kepada pejabat pembina kepegawaian, pejabat yang berwenang, dan/atau Presiden terkait penetapan sistem merit dan hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti.

Bersama ini diberitahukan bahwa Komisi ASN telah menerima laporan tanggal 23 Januari 2019. Laporan tersebut terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN (eselon III, IV, Guru SD dan SMP) di lingkup Pemkab Alor yang dipimpin Bupati Alor.

“Berdasarkan hasil penyelidikan KASN bahwa, terdapat pelanggaran peraturan perundang-undangan dalam pemberhentian ASN dari dan dalam jabatan administrasi dan jabatan fungsional di lingkup Pemerintah Kabupaten Alor,” tulis KASN dalam salinan putusannya yang diterima wartawan, Selasa, (5/3/2019) di Kalabahi.

Atas dasar itu maka KASN merekomendasikan kepada Bupati Alor selaku pejabat pembina kepegawaian untuk menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut:

Pertama; Meninjau kembali keputusan Bupati Alor Nomor BKPSDM.820/625/VI/2018, Tanggal 28 Juni 2018, BKPSDM.800/719/VII/2018, Tanggal 24 Juli 2018, BKPSDM.820/1137/XII/2018, Tanggal 21 Desember 2018, BKPSDM.820/1139/XII/2018, Tanggal 21 Desember 2018 Tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Alor yang tidak terdapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Kedua; Meninjau kembali keputusan Bupati Nomor BKPSDM.820/1138/XII/2018, Tanggal 21 Desember 2018, Tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil, Pemberhentian, Rotasi/Mutasi dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Alor berjumlah 145 ASN (guru dan kepala sekolah) tidak sesuai dengan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri Nomor: 821/8690/OTDA, Tanggal 1 November 2018, berjumlah 132 ASN (guru dan kepala sekolah) dan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.

Ketiga; Meninjau kembali keputusan Bupati Nomor BKPSDM.820/1137/XII/2018, Tanggal 21 Desember 2018, Tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil, Pemberhentian, Rotasi/Mutasi dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Alor. Karena tidak sesuai dengan Permen PANRB Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Peraturan Kepala BKN Nomor 35 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penyusunan Pola Karir PNS.

Keempat; Meninjau kembali keputusan Bupati Nomor BKPSDM.800/719/VII/2018, Tanggal 24 Juli 2018, Tentang Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatan Sdri. Endang Heryani Adang dimutasi dari Jabatan Kepala Seksi SDM Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Alor ke Sekretariat KORPRI. Hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 69 angka (1) UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN dan pasal 165 dan 167 PP Nomor 11 Tahun 2017.

“Kelima; Melaksanakan segera Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian atas permasalahan Sdr. Zet Laatang, Keputusan BAPEK Nomor 125/KPTS/BAPEK/2018, Tanggal 26 November 2018 walau jika saudara mengajukan gugatan ke PTUN berdasarkan pada pasal 87 UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 dianggap sebagai obyek sengketa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sidang dismissal,” kata KASN.

Keenam; Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Alor yang pelaksanaannya mengacu pada ketentuan PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS.

Ketujuh; Melakukan pemetaan dan penataan kembali terhadap ASN melalui analisa jabatan dan analisa beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Baik untuk ASN yang dipromosikan, diberhentikan, maupun yang di rotasi/mutasi dari jabatannya.

Dalam hal terdapat ASN yang diduga melakukan pelanggaran disiplin agar dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan yang pelaksanaannya mengacu pada ketentuan PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS. Apabila terdapat ASN yang diduga tidak berkinerja baik maka dilakukan evakuasi atau penilaian kinerja yang pelaksanaannya mengacu pada ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2011, Tentang Penilaian Prestasi Kerja.

Kedelapan; Untuk masa yang akan datang agar dilakukan perbaikan dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dari jabatan ASN (jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, pengawas, pelaksana dan jabatan fungsional) yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Atas rekomendasi yang disampaikan KASN ini, sesuai ketentuan UU Nomor 5 Tahun 2014, bersifat mengikat dan wajib ditindaklanjuti oleh pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang.

Atas hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti, KASN dapat merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang atas pelanggaran prinsip sistim merit dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sanksi yang diberikan dapat berupa (1) peringatan, (2) teguran, (3) perbaikan, pencabutan, pembatalan, penerbitan keputusan dan/atau pengembalian pembayaran, (4) hukuman disiplin untuk pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sanksi untuk pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Demikian rekomendasi ini disampaikan, kami berharap agar dapat segera dilaksanakan dan dilaporkan pelaksanaan tindak lanjutnya kepada KASN pada kesempatan pertama. Atas perhatian saudara Bupati Alor selaku pejabat pembina kepegawaian, kami mengucapkan terima kasih,” tulis Ketua KASN Sofian Effendi.

ASN Korban Mutasi Apresiasi Putusan KASN

Menanggapi hal itu, pelapor Zet Laatang, mengaku, pihaknya apresiasi keputusan KASN. Karena dia menilai keputusan tersebut sudah sesuai prosedur UU dan menjawab asas dan prinsip keadilan dan kepatutan.

Zet yang dipecat dari status ASN itu lalu meminta Bupati Alor Drs. Amon Djobo untuk menindaklanjuti putusan KASN segera, agar pihaknya tidak dirugikan. “Kami taat aturan dan taat asas. Karena itu kami minta Bupati Alor juga harus taat pada aturan dan segera tindaklanjuti putusan KASN,” ujarnya.

Pemkab Alor Belum Terima Putusan KASN

Sekda Alor Hopni Bukang, SH, menyebut, pihaknya belum menerima salinan putusan dari KASN. Meski demikian, Sekda menegaskan bahwa mutasi ASN di lingkup Pemkab Alor sudah dilakukan sesuai prosedur Undang-undang.

“Saya belum menerima salinan putusannya dari KASN. Kalau putusannya sudah ada nanti kami pelajari. Kami tetap berprinsip bahwa mutasi ASN (di Alor) sudah dilakukan sesuai prosedur,” pungkas Hopni saat dihubungi wartawan via ponsel.

Diketahui, selama enam bulan sebelum digelarnya Pilkada serentak pada 27 Juni 2018, Bupati Alor Amon Djobo telah memutasi, menonjob dan memberhentikan sebanyak 1.381 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Alor. Sesuai jadwal periode jabatan Bupati dan Wakil Bupati Alor pun akan berakhir pada 17 Maret 2019.

Kasus mutasi ASN tersebut diadukan kuasa hukum Pasangan Calon Bupati Imanuel E. Blegur dan Taufik Nampira (Paket INTAN) ke Bawaslu Alor dan Bawaslu Provinsi NTT. Namun Bawaslu tetap memutuskan, mutasi yang dilakukan petahana Amon Djobo tidak terbukti melanggar ketentuan pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada.

Reporter: Demas Mautuka