Perketat Sistem Zonasi Sekolah Menengah Atas di Pedalaman

0
504

Oleh: Ofan Sofyan, S.Pd., Gr.*

Tidak lama lagi rutinitas penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019 akan dimulai, termasuk bagi sekolah-sekolah Pendidikan Menengah yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) telah menerbitkan Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 51 Tahun 2018 tentang penerimaan Peserta didik baru (PPDB) tahun 2019. Peraturan ini tidak banyak berubah bila dibandingkan dengan peraturan tahun-tahun sebelumnya. Aturan ini mendorong pelaksanaan PPDB yang nondiskriminatif, objektif, tranparan, akuntabel, dan berkeadilan. PPDB 2019 yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar, maupun pemerintah Provinsi untuk pendidikan menengah, wajib menggunakan tiga jalur, yakni jalur Zonasi (90%), jalur Prestasi (5%), dan jalur perpindahan Orang tua wali (5%). Kuota paling sedikit 90 persen dalam jalur zonasi juga termasuk kuota bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu minimal 20% dari daya tampung (dibuktikan dengan keikutsertaan Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah/Pemda) dan/atau anak penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.

Sudah 2 tahun sistem PPDB dengan sistem Zonasi diberlakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, namun kenyataan di lapangan terkadang tidak semulus yang diharapkan. Jalur Zonasi dengan porsi sebesar 90% ternyata belum dapat sepenuhnya terpenuhi. Terlebih bagi sebagian Sekolah Menengah Atas (SMA) yang terletak di Pedalaman namun bukan kategori daerah khusus atau 3T (terdepan, terluar, tertinggal), termasuk di dalamnya SMA tempat penulis bertugas. Sekolah berstatus Negeri yang berdiri sejak tahun 2013 di Desa Pintumas dengan 2 sekolah menengah pertama (SMP) sebagai sekolah pendukung ternyata beberapa tahun belakangan ini mendapatkan peserta didik baru di bawah ekspektasi yang ditargetkan oleh sekolah.

Sekolah ini dibangun dengan tujuan mulia yaitu untuk mendekatkan sekolah dengan domisili peserta didik. Sebagian besar wali murid di kampung ini berprofesi sebagai petani ladang yang mengandalkan penghasilannya dari hasil hutan. Sehingga diharapkan apabila peserta didik bersekolah di kampungnya sendiri secara otomatis akan mengurangi biaya operasional sekaligus bisa membantu orang tua mencari nafkah sepulangnya dari sekolah atau ketika hari libur. Disamping itu juga orang tua dapat mengawasi dan mengontrol aktivitas keseharian anaknya. Namun dalam kenyataannya tidak semua peserta didik tamatan SMP pendukung bersedia bersekolah di SMA yang berada di kampungnya. Mereka justru mendaftar di sekolah-sekolah di luar kampungnya yang dianggap favorit, baik di kota ataupun di pingiran kota. Mereka memilih tinggal bersama pengampu atau sanak familinya dibanding tinggal dengan keluarga kandungnya sendiri di kampung.

Hal ini sungguh ironis mengingat SMA di Kampungnya sendiri sudah mempunyai tenaga pendidik/guru yang bisa dikatakan hampir lengkap, berkualifikasi akademik Strata 1 (S1) pendidikan, dan sesuai bidangnya masing-masing. Meskipun dari sisi bangunan terutama ruang kelas memang masih dalam keadaan darurat, namun dari sisi fasilitas yang lain seperti buku teks pelajaran, media pembelajaran, dan peralatan laboratorium sudah dapat dikatakan lebih dari cukup untuk menunjang proses belajar mengajar selama ini. Terlebih saat ini sekolah juga mendapatkan beberapa bantuan berupa gedung laboratorium IPA beserta alat praktiknya dan gedung Perpustakaan yang proses pembangunannya sudah hampir 100%. Berbagai bantuan yang diberikan kepada sekolah penulis tersebut merupakan bentuk apresiasi, perhatian, dan kepedulian dari pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka mendukung kemajuan sekolah di pedalaman.

Tindakan dari Para Stakholder

Fenomena yang terjadi di sekolah Penulis setidaknya memberikan sedikit gambaran bahwa meskipun pemerintah telah membuat sistem zonasi namun keputusan peserta didik dalam menentukan sekolah lanjutan juga mempunyai andil yang cukup besar. Hal ini perlu mendapatkan perhatian serius karena juga menyangkut dengan eksistensi Sekolah ke depan baik dari sisi lembaga maupun dari sisi para pendidik. Langkah-langkah antisipasi harus dimulai sejak sekarang. Kerjasama yang baik dari para stakeholder seperti Kemdikbud, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, pihak sekolah, komite sekolah, Pemerintah Desa, dan warga masyarakat sangat mutlak dibutuhkan. Pihak-pihak yang berkepentingan diharapkan dapat duduk bersama memecahkan masalah tersebut.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai regulator mengatur sistem zonasi yang harus diterapkan sekolah dalam menerima calon peserta didik baru. Sedangkan kewajiban Pemerintah daerah yang paling penting dan mendesak saat ini adalah melakukan pemetaan peserta didik lulusan SMP dan jumlah rombongan belajar (rombel) yang disediakan di SMA serta memastikan semua peserta didik dapat mendaftar dan diterima di sekolah sesuai zonasi yang telah ditetapkan.

Semua pihak sudah selayaknya memperketat sistem zonasi yang sudah berjalan. Selain itu semua pihak harus gencar dalam melakukan sosialisasi tujuan zonasi yang mencakup: menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi peserta didik; mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga; menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah, khususnya sekolah negeri; membantu analisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru; mendorong kreativitas pendidik dalam pembelajaran dengan kondisi siswa yang heterogen; membantu pemerintah daerah dalam memberikan bantuan/afirmasi agar lebih tepat sasaran, baik berupa sarana prasarana sekolah, maupun peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.

Kesadaran Wali Murid dan Peserta Didik

Sosialisasi terhadap orang tua sangat penting mengingat peran orang tua sangat besar terhadap keberlanjutan pendidikan anaknya. Maka dari itu orang tua diharapkan turut menyukseskan program nasional tentang sistem Zonasi tersebut. Orang tua mempunyai andil besar dalam pemerataan mutu pendidikan di daerah. Selain orang tua, pengertian dan tujuan kebijakan zonasi juga perlu diberikan kepada peserta didik tamatan SMP. Peserta didik terkadang mempunyai keinginan mencari sekolah yang sesuai dengan keinginannya. Namun mereka jarang memikirkan tentang kemajuan sekolah yag sudah dibangun di kampungnya sendiri. Untuk itu kolaborasi dan pengertian antara Orang tua murid dan Peserta didik tentang penerapan Zonasi sangat diperlukan.

Harapan kedepan apabila semua pihak mendukung dan mengawal kebijakan zonasi dari Pemerintah maka tujuan zonasi akan segera tercapai. Tentunya hal itu akan mendatangkan kebermanfaatan bagi semua pihak. Sekolah-sekolah yang berada di daerah pedalaman non daerah khusus tetap akan mendapatkan peserta didik yang berasal dari daerahnya sendiri sehingga akan membantu mempercepat pemerataan kualitas pendidikan.

*Guru SMA Negeri Maiwal, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
No HP : 085 338 380 558