Ratusan Masa Demo Tolak SK Mutasi ASN di Alor

0
1887

Demo FKAKMA protes SK Mutasi ASN Bupati Alor, Kamis (7/2) di Kalabahi. 

KALABAHI, TRIBUANAPOS.Com – Ratusan masa dari Forum Keluarga ASN Korban Mutasi Alor (FKAKMA), berdemonstrasi meminta Bupati Alor Drs. Amon Djobo, membatalkan SK Mutasi 500 ASN.

Masa aksi longmarch dari lapangan mini Kalabahi, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, kantor BKD dan berakhir di kantor Bupati.

Dalam orasinya, koordinator umum Lomboan Djahamou, meminta Bupati Alor batalkan 500 ASN yang dimutasi. Menurutnya mutasi tersebut sarat muatan politik pasca Pilkada Alor 2018.

“Mutasi ASN ini jelas-jelas ada muatan politik balas dendam, balada jasa. Oleh sebab itu kami minta Bupati Alor sefera membatalkan SK-nya,” ujar Lomboan saat berorasi, Kamis (7/2/2019) di Kalabahi.

Ia mengatakan SK yang diterbitkan Bupati Djobo dinilai tidak berdasarkan analisis jabatan dan analisis kebutuhan.

“Faktanya, puskesmas atau pustu-pustu dan sekolah di kampung-kampung, banyak kosong. Tidak ada tenaga medis dan guru di sana. Yang di kota kalah menumpuk. Kami melawan mutasi model begini karena tidak sesuai analisis jabatan dan analisis kebutuhan,” katanya berorasi di depan kantor Dinas Kesehatan.

Lomboan menambahkan, mutasi juga tidak memperhatikan asas kemanusiaan. “Mana orang hamil besar mutasi pergi di gunung sana. Orang baru habis melahirkan mutasi ke daerah di Pantar sana. Nah, ini tidak bagus. Siapa yang mau kerja denfan kondisi seperti begitu,” tegasnya.

Orator Safrudin Tonu, menyebut, Bupati Alor dalam mengelola birokrasi harus memperhatikan asas profesionalitas ASN dan aspek budaya orang Alor.

“Mutasi harus menempatkan orang sesuai keahliannya. Bupati harus bijaksana menempatkan orang agar orang nyaman bekerja. Bekerja untuk Alor ini harus dengan hati. Kalau mutasi masih menganggap sebuah hukuman maka jelas itu tidak sesuai dengan budaya leluhur kita,” pungkasnya.

Orator lainnya Yonatan Maplani, menegaskan, dalam mutasi, Bupati harus memperhatikan kondisi kebutuhan ASN. Bila ASN yang muslim, jangan dimutasi ke daerah-daerah yang tidak ada mosola.

“Kalau mutasi seperti ini maka jelas orang tidak lagi nyaman beribadah. Kami minta Bupati perlu memperhatikan hal itu. Memang mutasi jadi wewenang Bupati tetap penting untuk memperhatikan asapek-aspek hak asasi manusia,” tuturnya.

Ia berpendapat, meskipun mutasi jadi wewenang Bupati tetapi hal tersebut dinilai menabrak pasal 71 ayat 2 UU 10 tahun 2016 tentang Pilkada. “Mutasi ini menurut kami ada indikasi pelanggaran UU,” tegasnya.

Yonatan juga membeberkan kekurangan guru pada sejumlah sekoah akibat mutasi pindah dari Kecamatan ABAD, sehingga menyulitkan proses KBM di sana.

Menanggapi hal itu Kadisdik Alberth N. Ouwpoly saat menerima demonstran mengaku akan mempertimbangkan SK mutasi, khususnya guru. Alberth beri apresiasi kepada masyarakat yang terus mengontrol kinerja pemerintah.

“Mutasi akan kita pertimbangkan nanti,” tutup Mantan Ketua KNPI Alor itu.

Ratusan masa aksi FKAKMA kecewa karena tidak berhasil menemui Bupati Alor Drs. Amon Djobo dan Kadis Kesehatan dr. Maya Blegur. Aksi dikawal ketat aparat keamanan Polres Alor hingga masa membubarkan diri dengan tertib.

Penulis: Demas Mautuka