Menang Banding, ASN Zet Laatang Minta Bupati Alor Eksekusi Putusan Bapek

0
3080

Bupati Alor Drs. Amon Djobo (kiri) dan Zet Laatang, S.Sos.

KALABAHI, TRIBUABAPOS.Com – Aparatur Sipil Negara atau ASN, Zet Laatang, S.Sos, meminta Bupati Drs. Amon Djobo, mengaktifkan kembali dirinya sebagai ASN di lingkup Pemkab Alor usai dipecat waktu lalu.

Permintaan itu disampaikan Zet, merujuk perintah putusan banding administratif yang dimenangkan dirinya di Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) RI, Jakarta.

Zet sebelumnya dijatuhi hukuman pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai ASN oleh Bupati Alor Drs. Amon Djobo, Agustus 2018 lalu.

Merasa tidak puas dengan pemecatan Bupati, sebelum jangka waktu 14 hari, Zet mengajukan gugatan banding administratif di Bapek RI, Jakarta.

Bapek, setelah memeriksa dan menyidangkan gugatan dengan seksama, mengeluarkan putusan mengaktifkan kembali Zet Laatang dalam status sebagai ASN.

Surat Keputusan dikeluarkan Bapek, Nomor: 125/KPPS/BAPEK/2018, Tentang Peringanan Keputusan Bupati Alor Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama Zet Lahtang, S.Sos. NIP. 19680428 199403 1 008, Tertanggal 26 November 2018. SK itu ditanda tangani Ketua Bapek RI Syafruddin dan Sekretaris Bima Harma Wibisana.

Keputusan tersebut isinya; bahwa Bapek dalam sidangnya sejak 26 November 2018 telah memeriksa dan mempertimbangkan dengan seksama alasan banding administratif yang bersangkutan, Zet Laatang.

Kemudian memperhatikan berita acara pemeriksaan dan tanggapan dari pejabat yang berwenang menghukum, serta bahan-bahan yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Zet Laatang.

Hasilnya terdapat bukti-bukti yang menyatakan atas pelanggaran disiplin yang bersangkutan, berupa tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sejak bulan Januari hingga Maret 2018, selama 57 hari kerja.

Selanjutnya, kata Bapek bahwa perbuatan Zet Laatang sebagai pegawai negeri sipil, melanggar ketentuan pasal 3 angka 11 PP 35 Tahun 2010.

“Namun atas pelanggaran disiplin tersebut tidak selayaknya dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil,” tulis Bapek dalam salinannya.

Mengingat, poin pertama, yang bersangkutan sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman disiplin. Kedua, sesuai ketentuan pasal 21 ayat 1, 2 dan 3 PP 53 Tahun 2010, dinyatakan;

(1) Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.

(2) Apabila Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya.

(3) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama dengan jenis hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.

Bapek pun dalam putusannya memperhatikan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Selaku Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 01/BAPEK/1998, Tentang Tata Kerja Badan Pertimbangan Kepegawaian.

Kesimpulan sidang, Bapek memutuskan dan menetapkan; Kesatu: Mengubah Keputusan Bupati Alor Nomor: BKPSDM.880/292/VIII/2018, Tanggal 13 Agustus 2018 yang dijatuhkan kepada Zet Laatang, S.Sos. NIP.19680428 199403 1 008. Pangkat, Penata tk I. Golongan Ruang III/d. Pegawai pada Kecamatan Pulau Pura.

“Dari, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil, menjadi, penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun,” tegas Bapek.

Pada poin kedua, Bapek juga memerintahkan penundaan kenaikan gaji berkala sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama berlaku sejak tanggal 26 November 2018.

Selain itu pada poin ketiga, Bapeg memerintahkan, apabila selama ini Zet Laatang, S.Sos, tidak melaksanakan tugas, maka segera diperintahkan untuk melaksanakan tugas sebagai pegawai negeri sipil. Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Zet Laatang Minta Bupati Aktifkan Dirinya Sebagai ASN

Zet Laatang, dikonfirmasi wartawan, Kamis, (7/2/2019) di Kalabahi, membenarkan adanya putusan Bapek RI di Jakarta. Dia mengapresiasi putusan Bapeg, walaupun tembusan salinan putusan Bapek kepada dirinya yang dikirim melaui Pemkab Alor, belum diterimanya.

“Betul. Banding administratif saya di Bapeg, dikabulkan pada 26 November 2018. Dalam putusannya, Bapek merubah SK Bupati Alor tentang status pemberhentian saya dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, menjadi penundaan kenaikan gaji berkala 1 tahun. Saya apresiasi putusan Bapek, karena putusan ini sangat adil sesuai fakta-fakta dalam memori banding saya,” ujar Zet Laatang.

Dia meminta agar Bupati Alor Drs. Amon Djobo menghormati putusan Bapeg dan mengaktifkan kembali dirinya sebagai ASN.

“Saya minta Bupati Alor, hormati dan tindak lanjuti putusan Bapek. Sebab, sejak gugatan banding administratif saya diajukan di Bapek, saya masih dalam status sebagai ASN. Kan saya gugat putusan Bupati. Kecuali selama 15 hari saya menerima putusan Bupati dan tidak melakukan upaya hukum, ya itu boleh dikatakan status saya resmi dipecat,” jelasnya.

Terkait upaya hukum yang dilakukan pemerintah kepada Presiden setelah menerima putusan Bapek, Zet menyebut, dirinya sangat menghormati langkah hukum pemerintah. Meskipun begitu, dia meminta agar Bupati Alor wajib mengaktifkan kembali dirinya sebagai ASN sambil menanti putusan Presiden.

“Begini. Kan dalam diktum SK Bupati tentang pemberhentian kepada saya itu menyatakan bahwa, SK tersebut akan berlaku apabila 15 hari saya tidak melakukan banding atau upaya hukum. Artinya, selagi saya ajukan banding, status saya masih tetap ASN. Apalagi ini sudah dikuatkan lagi dengan putusan Bapek yang memerintahkan Bupati mengaktifkan saya sebagai ASN. Mengapa sampai hari ini saya belum diaktifkan Bupati?” katanya, heran.

Zet Laatang mengaku menghormati SK Bupati Alor yang memecat dirinya, karena itu dia pun meminta agar Bupati menghormati pula putusan Bapek dan menindaklanjutinya. Bupati diminta tidak mengabaikan putusan Bapek.

“Saya menghormati SK Bupati Alor yang sudah memberhentikan saya dengan hormat. Karena itu saya juga meminta Bupati untuk menghormati putusan Bapek dan memerintahkan saya aktif bekerja. Kan itu perintah UU, bukan saya yang bilang. Karena sudah 6 bulan saya tidak masuk kerja dan menanti surat panggilan aktif kerja dari Bupati suduai isi putusan Bapek,” pungkasnya.

Sekda Alor Tegaskan, Status ASN Zet Laatang Menanti Keputusan Presiden

Sekda Alor Hopni Bukang, SH, menegaskan, pemerintah akan memperjelas status ASN Zet Laatang, S.Sos, setelah ada putusan Presiden Joko Widodo. Hal itu dikatakan Sekda Hopni karena kini Pemkab sedang mengajukan upaya hukum ke Presiden setelah menerima salinan putusan Bapek.

“Untuk status Zet Laatang, pemerintah sedang ajukan gugatan kepada Presiden RI. Kita tunggu putusan Presiden nanti ya. Kalau sudah ada putusan Presiden seperti apa, nanti kita tindaklanjuti,” kata Hopni sambil mengaku dirinya sedang diperiksa Komisi ASN Jakarta di Kupang atas laporan sejumlah ASN yang dimutasi Bupati Alor baru-baru ini.

Sekda Hopni Bukang juga menerangkan, apapun keputusan Presiden, pihaknya akan tunduk dan menindaklanjutinya.

“Kalau putusan Presiden, Zet Laatang diaktifkan kembali sebagai ASN ya kita aktifkan. Kalau tidak ya, tidak bisa. Kita menanti putusan Presiden ya. Tetap kita tindaklanjuti apapun keputusan Presiden,” pungkas Sekda Hopni yang disebut-sebut akan maju Bupati Alor tahun 2024.

Dikutip jpnn.com, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemecatan, ternyata masih bisa memperjuangkan nasibnya lagi.

Caranya, lewat pengajuan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek), dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak diterimanya keputusan hukuman disiplin.

Deputi Kementerian PAN & RB Bidang SDM Aparatur, Ramli Naibaho, mengatakan, hukuman disiplin dari Bapek bisa diajukan kepada Presiden. “Kecuali hukuman disiplin yang dijatuhkan Presiden, (itu) tidak bisa diajukan ke Bapek,” kata Ramli Naibaho.

Sebelumnya, Bupati Alor tahun 2018 lalu memecat 5 orang ASN yang bekerja di lingkup Pemkab Alor. Mereka adalah Merly Thomas, Agustina Florence Weni, Janelenda Peni, Zet Lahtang dan Taufik Sabudin.

Tahun 2019 ini, Bupati memecat lagi ASN, Yustus Mokoni dan Abraham Beli. Sebagian di antaranya sedang gugat ke Bapek. Bupati di berbagai kesempatan menegaskan, pemecatan, mutasi dan non job yang dilakukannya sudah sesuai prosedur UU.

Pemecatan tersebut menambah daftar jumlah ASN yang di mutasi, dipecat dan dinonjobkan berjumlah 1.381 orang. Tindakan itu dilakukan Bupati Amon Djobo sepanjang dirinya dan Wakil Bupati Imran Duru 6 bulan sebelum ditetapkan sebagai Calon Petahana Bupati Alor hingga jelang pelantikan nanti pada Maret 2019 ini.

Mutasi pejabat yang dilakukan Bupati Petahana Amon Djobo itu oleh Panwaslu dinilai tidak “mengangkangi” Pasal 71 ayat 2 UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada. Sejumlah pihak terkejut dengan keputusan Bawaslu. Mereka menilai Bawaslu tidak konsisten menerapkan Sanksi pasal 71 ayat 2.

Sebab, hal yang sama terjadi di Kabupaten Boalemo, Jayapura dan sejumlah daerah, petahana Bupati didiskualufikasi dari calon petahana karena melakukan mutasi bertentangan dengan ketentuan pasal 71 ayat 2 UU 10 Tahun 2016.

Penulis: Demas Mautuka