Komisi IX DPR Pantau Puskesmas Maritaing yang Mangkrak

0
1143

Anggota DPR RI Komisi IX Dr. Imanuel E. Blegur sedang berdialog dengan pejabat Dinkes di lokasi proyek Puskesmas Maritaing, Sabtu, (26/1). 

KALABAHI, TRIBUANAPOS.Com – Anggota Komisi IX DPR RI Dr. Imanuel E. Blegur, melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Alor Provinsi NTT, Sabtu, 26 Januari 2019.

Agenda kunjungan kerjanya, memantau pelaksaan pembangunan proyek Puskesmas Maritaing yang mangkrak sejak 2018 lalu senilai Rp.6,1 Miliar.

Imanuel menjelaskan, sebelumnya pekan lalu Komisi IX menggelar rapat evaluasi pelaksaan proyek afirmasi dengan Departemen Kesehatan, Kemenkes RI.

Hasil rapat evaluasi itu, proyek DAK Afirmasi untuk Puskesmas Maritaing Kecamatan Alor Timur, senilai Rp.6,1 Miliar, dilaporkan bermasalah.

“Ya, kemarin kita rapat evaluasi dengan Departemen Kesehatan. Topiknya adalah evaluasi terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK). Dari evaluasi itu, saya cek ke Alor di Maritaing, ada dana DAK Afirmasi. Dana itu dibangun belum selesai dan bermasalah, bahkan kontraktornya sudah di PHK,” ujar Imanuel di sela kunjungannya di Maritaing.

Berdasarkan informasi tersebut maka dirinya menyampaikan kepada pimpinan DPR Kesekjenan untuk melakukan kunjungan kerja perorangan di Alor.

“Kunjungan kerja ini dengan tujuan melihat secara langsung hasil-hasil pembangunan fasilitas kesehatan yang dibiayai DAK. Khususnya DAK Afirmasi,” katanya.

Hasil Kunker

Imanuel Blegur bersama Istrinya Marselina Blegur tiba di Maritaing sekitar pukul 14.20 wita. Di sana, ia langsung menuju lokasi proyek Puskesmas Maritaing di pinggir badan jalan negara.

Nampak dua pejabat Dinas Kesehatan Alor, Daniel Lapikoli dan Yameha sedang menanti kedatangan Imanuel Blegur di lokasi. Mereka lalu menghampiri Imanuel dan memberikan keterangan tentang progres fisik proyek.

Imanuel menyebut, hasil kunkernya menunjukan bahwa proyek dua gedung baru (satu gedung berlantai dua) Puskesmas Maritaing itu belum tuntas dikerjakan. Hal itu karena kontraktor tidak mampu menyelesaikan pekerjaan dari jangka waktu yang ditentukan, sehingga di PHK.

Melihat kondisi itu, politisi Partai Golkar itu meminta kepada pemerintah daerah untuk menyelesaikan sisa pekerjaan yang mangkrak. Sebab kontraktor sudah di PHK dan sisa dana DAK Afirmasi otomatis masuk ke kas daerah.

“Kita akan menghimbau kepada Pemda untuk bagaimana mencari jalan keluarnya. Soalnya kontraktornya sudah di PHK. Kalau sudah di PHK berarti sisa dana masuk ke kas daerah,” jelasnya.

Ia menambahkan, hasil Kunker juga ditemukan bahwa kontraktor sudah memberi somasi kepada Pemda untuk membayar sisa pekerjaan. Imanuel mendesak agar Pemda segera menyelesaikan masalah itu.

“Tadi saya temukan bahwa kontraktor sudah beri somasi ke Pemda. Nah, pemerintah segera menyelesaikan persoalan ini. Siapa yang bertanggungjawab? Sebab, dana itu dikirim oleh pemerintah pusat untuk menolong orang-orang susah di daerah terpencil,” tegasnya.

Imanuel Blegur pun menyesalkan progres fisik proyek Puskesmas Maritaing yang belum tuntas dikerjakan sejak 2017 lalu. Padahal dana DAK Afirmasi merupakan program pemerintah pusat untuk membangun fasilitas kesehatan di daerah perbatasan NKRI-RDTL.

“Pemerintah pusat berikan DAK Afirmasi ini untuk membangun fasilitas kesehatan bagi orang-orang di daerah terpencil, daerah perbatasan. Tapi sudah dari tahun 2017 terbengkalai kaya begini,” kesalnya.

Usai Kunker di Puskesmas Maritaing, Imanuel kemudian memantau proyek Puskesmas Bukapiting dan proyek Puskesmas Lembur yang kini masih juga dikerjakan.

Diketahui, proyek Puskesmas Maritaing dikerjakan kontraktor PT. Menara Jaya Makmur. Konsultan Pengawas CV. Saba Consult. Sumber dana DAK Afirmasi T.A. 2017 senilai Rp.6,1 Miliar. Jangka waktu pelaksanaan 150 hari kalender kerja terhitung tanggal kontrak 29 Juli 2017.

Penulis: Demas Mautuka

Catatan redaksi: kami mohon maaf atas kekeliruan dalam penulisan jabatan PPK. Sebelumnya ditulis Daniel Lapikopi dan Yameha adalah PPK. Seharusnya mereka bukan menjabat PPK namun pejabat Dinkes yang diutus Kadis ke lokasi.