Mutasi ASN Alor, Right Man On The Right Place Or Like and Dislike

0
1192

Oleh: Pahlawan Minta

Mencermati proses mutasi ASN Kabupaten Alor yang akhir-akhir ini menjadi trending topic, membuat sebagian orang menghadirkan segala bentuk pertanyaan yang berbeda-beda, seolah hal tersebut tidak diperbolehkan. Bukankah proses mutasi adalah bagian dari upaya dalam meningkatkan kualitas kerja seseorang sesuai dengan bidang keahliannya dalam upaya memajukan lembaga yang dinaunginnya untuk mendorong proses pembangunan sebuah daerah?

Informasi ini (mutasi ASN Kabupaten Alor) pun terus berkembang dan beredar di berbagai media-media sosial sehingga menghadirkan sebuah usaha untuk menyelam lebih dalam melihat jalannya proses ini yang menjadi isu seksi kekinian, selain isu terkait pencekalan terhadap seorang mahasiswi Kabupaten Alor (Selvina Maria Etidena) oleh Dinas Nakertrans Provinsi NTT.

Sesuai dengan informasi yang beredar di media sosial, sebagian besar penempatan ASN berbanding terbalik dengan faktor-faktor mutasi (perpindahan wilyah kerja/jabatan) yang sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa melihat asas manfaat kepada publik. Hal ini sangat mungkin berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap prestasi kerja seorang ASN. Kendatinya program-program pemerintahan Kabupaten Alor yang siap menjadikan masyarakat Kabupaten Alor untuk Pintar, Sehat dan Kenyang menjadi sulit untuk direalisasikan karena salah satu upaya dalam menunjang program-program pemerintahan adalah tidak terlepas dari usaha para pejabat sipil yang senantiasa memberikan pelayanan kepada publik yang berkualitas dengan keterampilan yang dimilikinya. Publik dalam hal ini masyarakat Kabupaten Alor tentu ikut berperan aktif menilai kinerja-kinerja pemerintahan yang didalamnya terdapat ASN. Sehingga dengan kehadiran seorang ASN di sebuah lembaga tentu diharapkan dapat memberikan prestasi kerja yang baik untuk menunjang tercapainya program-program pemerintahan di Kabupaten Alor.

Merujuk pada UU No. 5 Tahun 2014 pasal 11 ayat (b) bahwa ASN bertugas memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Hal ini berarti bahwa dalam pelaksanaan tugas seorang ASN senantiasa memberikan dampak positif terhadap publik dalam wilayah secara administrasi sebagai bentuk pengabdiannya dalam menjalankan tugasnya sebagai ASN. Kehadiran seorang ASN dapat menentukan kinerja secara individu maupun kelompok apabila penempatannya sesuai dengan keahlian maupun pengetahuannya. Karena penempatan yang tepat bukan hanya dalam hal mengoptimalkan kemampuannya menuju prestasi kerja yang berkualitas tetapi juga menjadi sebuah proses dalam pengembangan PNS Kabupaten Alor di masa yang akan datang. Sehingga upaya penempatan ASN menjadi salah satu perhatian penting dari pimpinan sebuah daerah .

Dalam pasal 23 yang menjelaskan tentang kewajiban seorang pegawai ASN, pada ayat (h) dijelaskan bahwa seorang pegawai ASN bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu hal ini menjadi sebuah aturan hukum yang harus dijalani oleh seorang pegawai ASN. Namun, dalam hal penempatan tentu perlu memperhatikan factor-faktor tertentu sehingga dalam menjalankan tugasnya dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada publik.

Dalam hal penempatan, Schuler dan Jackson mengemukakan factor-faktor yang harus dipenuhi dalam penempatan seorang ASN adalah (a) pengetauan yang mencakup segala hal tentang sesuatu secara obyektif (b) keterampilan yang mencakup pengembangan keterampilan tekhnik (c) kemampuan dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam menjalankan tugas (d) kepribadian yang rajin dan bekerja keras dalam menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan keahlian yang milikinya.

Dari uraian di atas, maka setiap pimpinan daerah sebagai pengambil kebijakan, tentu dalam proses pelaksanaa mutasi ASN perlu memperhatikan faktor-faktor tersebut dalam upaya pembangunan sebuah daerah. Jika hal ini tidak dipertimbangkan dengan baik tentu memungkinkan banyak dampak-dampak negatif yang terjadi.

Salah satu dampak yang dimungkinkan bisa terjadi tanpa melihat faktor-faktor yang dikemukakan diatas adalah kurangnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Karena seorang ASN yang tengah menjalani tugasnya di bidang tertentu lebih tahu-menahu tentang apa yang dikerjakan. Hal ini pun secara empirik saya alami pada tanggal 16 Januari 2019 silam dalam mengurus surat keterangan terdaftar sebagai pemilih di PPS Kelurahan Kalabahi Timur. Pelayanan yang saya dapatkan, sebagai masyarakat sangat mengecewakan ketika mendengar penjelasan dari petugas Kelurahan Kalabahi Timur bahwa petugas PPS yang mengurusi hal tersebut di mutasikan sehingga dokumen terkait, tidak diketahui oleh petugas yang lain sehingga akibatnya adalah permintaan saya pun tidak dilayani. Hal ini terjadi karena secara psikologi, tentu sebagai seorang ASN merasa tertekan dan akhirnya bisa berpotensi untuk mengabaikan tugas-tugasnya yang tengah dikerjakan selama ini sehingga pelayanan terhadap masyarakat pun terabaikan.

Menyimak informasi-informasi tersebut, tentu menimbulkan dugaan-dugaan dalam pengambilan kebijakan terkait mutasi ASN dilihat dari sisi upaya balas jasa dan dendam politik. Sehingga dapat kita konklusikan bahwa apakah proses mutasi ASN ini berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku ataukah dikarenakan kepentingan politik ? Orang yang berpihak pada pasangan calon yang memenangkan pilkada akan mendapat posisi-posisi strategis baik dari segi kewilayahan sampai pada jabatan. Sementara pihak oposisi siap menanggung akibat dari ketidakberpihakan kepada pemenang pilkada dengan menerima proses mutasi baik dari segi perpindahan wilayah kerja maupun jabatan.

Jika varibel ini yang digunakan dalam proses mutasi ASN tentu akan mempengaruhi kualitas dan prestasi kerja semakin memburuk dalam sebuah lembaga, bahkan secara humanis akan berpengaruh juga dalam hubungan sebuah rumah tangga. Misalnya, seorang suami atau istri mendapat mutasi di wilayah yang berbeda, maka akan berdampak buruk bagi seorang anak dari sisi pendidikannya, karena dia harus memilih untuk menjalani proses pendidikan di wilayah kerja Ibu atau Bapaknya, dan secara psikologi dia akan merasakan perlakuan yang tidak adil dalam hal kasih sayang dari orang tuanya. Tentu hal ini dapat menimbulkan peluang minimnya tingkat kualitas pendidikan anak di Kabupaten Alor semakin meningkat. Lantas, bagaimana dengan program pemerintah yang ingin menjadikan masyarakat Alor yang pintar ?

Semua kita, tahu bahwa dalam sebuah kompetisi tentu adanya rival, apa lagi untuk mencari pemimpin-pemimpin terbaik dalam sebuah daerah. Kehadiran rival dalam sebuah kompetisi tidak semestinya dianggap sebagai musuh/lawan abadi, namun rivalitas hanya terbentuk di sebuah kompetisi untuk dijadikan sebagai barometer dalam mengukur kualitas pribadi setiap yang berlaga pada sebuah kompetisi dalam memilih yang terbaik.

Oleh karenanya, akhirilah segala bentuk rivalitas dengan bersama kita membangun Kabupaten Alor. Politik balas jasa dan balas dendam semestinya dihilangkan dari bumi Nusa Kenari jika kita menginginkan kemajuan daerah Kabupaten Alor. Salah satu langkahnya adalah lakukanlah proses pelaksanaan mutasi ASN dengan system “right man on the right place” (menempatkan sesuatu pada tempatnya) bukan menggunakan system “like or dislike” (suka atau tidak suka). Dengan demikian, apa yang menjadi cita-cita kita bersama dalam upaya menjadikan masyarakat Alor yang Pintar, Sehat dan Kenyang dapat tercapai.

Penulis, Ketua Umum HMI Cabang Alor.