Menggugah Nalar Kritis Kaum Muda Alor

0
537

Oleh : Rahmad Nasir

Perkembangan demokrasi di Alor akhir-akhir ini dirasa perlahan semakin baik. Ruang demokrasi yang telah dibuka sejak era reformasi pasca 1998 belum dimaksimalkan dengan optimal oleh kekuatan sosial.

Kekuatan sosial sebagai satu pilar untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan daerah. Salah satu bentuk kontribusi itu adalah melakukan kritik dan masukan-masukan konstruktif terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Kelompok-kelompok sosial seperti organisasi masyarakat terlebih organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan bahkan pihak pers diharapkan memainkan peran penting untuk mengawal jalannya roda pemerintahan di daerah.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, maka pimpinan daerah memiliki kewenangan yang sangat besar mengurusi daerahnya sendiri. Kendati demikian, pemerintah pusat memiliki rambu-rambu regulasi yang cukup sehingga ini salah satu titik poin kekuatan sosial mengawal dan memastikan roda pemerintahan sejalan dengan arah kebijakan dan regulasi yang lebih tinggi.

Meski punya kewenangan yang besar, pemerintah daerah harus dikawal agar tidak semena-mena, agar pembagian kue-kue pembangunan/kekuasaan secara adil dan merata kepada seluruh komponen masyarakat serta ada upaya inovatif mengelola APBD menjadi lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien untuk pembangunan berkeadilan.

Bagaimana Dengan Organisasi kemasyarakatan, kemahasiswaan/kepemudaan?

Organisasi-organisasi kemasyarakatan di Alor masih diisi oleh orang-orang yang ada dalam sistem pemerintahan sehingga tentu untuk nalar kritisnya masih jauh dari harapan dan mungkin saja organisasi kepemudaan juga demikian. Harapannya masih ada di organisasi kemahasiswaan seperti Cipayung Plus (GMKI, HMI, PMKRI, GMNI, IMM, dan lain-lain) serta beberapa kelompok mahasiswa bernuansa kesukuan.

Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan mereka tidak ada dalam sistem pemerintahan. Naluri idealisme mereka sebagai anak muda masih sangat bersih dan tentu gerakannya masih memiliki sisi objektivitas demi kemajuan daerah serta organisasi-organisasi ini memiliki rekam jejak yang baik dalam mengawal bangsa dan negara secara nasional.

Meski demikian, kelompok Cipayung Plus di Nusa Kenari tergolong memiliki umur yang belum begitu tua sehingga tentu saja kematangan kaderisasi di masing-masing internal masih dalam proses atau pematangan diri, rata-rata dibentuk dari arahan di Cabang Kupang sehingga pengawalan dari pengurus/fungsionaris di tingkat pusat dan Cabang-cabang induknya (Kupang) masih terus berjalan.

Hal ini sangat penting karena jika idealisme mahasiswa sebagai kaum muda dikawinkan dengan intelektualitas-rasionalitas dan integritas maka tentu organisasi kemahasiswaan-kepemudaan di Alor akan hidup dan lebih memberikan sumbangsih positif bagi Nusa Kenari tercinta.

Saya memiliki ekspektasi yang kuat bahwa kelompok Cipayung Plus dan organisasi kemahasiswaan kesukuan memiliki masa depan yang cerah di Alor, mereka akan menjadi ujung tombak dalam mengawal hadirnya rasa keadilan di Alor.

Kontribusi Kelompok Pers?

Pers menjadi salah satu pilar demokrasi dan telah memainkan proses pendidikan kepada masyarakat Alor dengan cukup baik. Oleh karena itu maka penguatan terhadap kelembagaan dan personal dalam dunia pers Alor mutlak dilakukan.

Beberapa tahun terakhir hingga 2019 ini saya melihat pers telah berkontribusi cukup baik bagi pembangunan iklim demokrasi Alor. Beberapa pers cukup kritis dalam menyoal berbagai problem pemerintahan di Alor.

Untuk itulah pemerintah daerah sangat membutuhkan pers untuk selalu mengingatkan pemimpin daerah agar menjalankan pemerintahan berbasis regulasi/konstitusi serta berorientasi pada keadilan bagi rakyat.

Media-media informasi di Alor seperti Tribuana Pos, Warta Alor, Metro Alor, Teropong Alor, Mahensa Express, Indikator Alor, NTT Update dan lainnya telah mewarnai dinamika politik sosial kemasyarakatan di Kabupaten Alor.

Media-media ini ibarat pengawas yang siap melakukan kritik dan saran konstruktif bagi perbaikan pembangunan. Media informasi ini juga telah menyediakan ruang bagi para pemikir/kritikus untuk menuangkan ide/gagasan konstruktif bagi kemajuan daerah.

Paradoks yang dipertanyakan

Meski saya begitu berharap pada dua kekuatan besar yang disebut pilar demokrasi namun ada beberapa kekhawatiran di antaranya adalah adanya kepentingan di balik media informasi bahwa media informasi hanya dipakai untuk menghajar lawan politik yang naik tahta atau dugaan media informasi yang hanya dipakai untuk pencitraan kesuksesan penguasa dalam mengelola pemerintahan.

Oleh karena itulah dituntut independensi media dalam memberitakan wacana-wacana problem daerah secara objektif serta menjunjung tinggi etika jurnalistik secara baik.

Paradoks dalam kekuatan pemuda-mahasiswa di antaranya adalah adanya dugaan keragu-raguan dalam bergerak diakibatkan banyak senior-seniornya yang sedang menikmati empuknya kursih kekuasaan di pemerintahan (Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif) sehingga adagium “Idealisme tidak harus luntur akibat loyalitas terhadap senior” menjadi jauh dari harapan.

Belum lagi kekhawatiran para senior yang bisa saja memanfaatkan lambang organisasi kepemudaan-kemahasiswaan untuk menghantam lawan-lawan politik sehingga adik-adiknya di organisasi menjadi tidak mandiri dan independen dalam berfikir dan melakukan gerakan mengawal pemerintahan. Seharusnya para senior merasa bangga bahwa perkaderan di organisasi yang pernah juga menempa dirinya masih normal dan produktif.

Pada sisi yang lain, dugaan egositas kelompok organisasi mungkin masih ada diakibatkan masih bergerak secara sendiri-sendiri serta masing-masing kelompok sosial ingin menonjolkan dirinya sendiri. Jika ini yang masih terjadi maka kekuatan sosial menjadi berpotensi retak dan tentu kekuatannya semakin berkurang akibatnya daya genjot-nya kurang kuat. Untuk mengantisipasi hal ini maka komunikasi menjadi penting agar sinergisitas antara semua komponen mahasiswa semakin baik.

Saya kira, isu-isu seksi yang menjadi sasaran cukup banyak dan beragam seperti persoalan kualitas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, penegakkan hukum, isu lingkungan, gender, sinergi antar lembaga pemerintahan dan lain sebagainya dengan berbagai bentuk kasus dan data-data pendukung bisa diangkat ke permukaan dan didialogkan secara bersama untuk dicari solusinya.

Tentu para pemuda-mahasiswa dan pers harus memiliki data yang kuat dengan sumber yang kredibel serta memiliki basis argumentasi yang rasional dan kuat sehingga perjuangannya menjadi lebih bermartabat.

Paradoks berikutnya adalah adanya anggapan bahwa metode perjuangan hanyalah “demonstrasi”. Padahal ada juga mekanisme lainnya bisa ditempuh dan mungkin saja efekif misalnya berdialog (audiance) dengan pemerintah terkait masalah yang diangkat. Komunikasi non formal kadang-kadang cukup efektif, apalagi lewat seniornya yang di pusat kekuasaan, memunculkan narasi-narasi konstruktif lewat ruang yang disediakan media informasi dan metode lainnya yang bisa efektif tergantung kompleksitas masalah yang dihadapi daerah. Untuk itulah harapannya adalah perjuangannya harus kreatif dengan beragam metode.

Paradoks yang terakhir adalah kekuatan sosial jarang memberikan penghargaan/pujian sebagai bentuk pengakuan terhadap prestasi dari penguasa. Hal ini penting sebagai upaya memberikan keadilan bagi penguasa. Jika ada kekasalahan/kekurangan maka wajib untuk dikritik atau diberi masukan namun jika ada prestasi positif kiranya juga harus diakui.

Paradoks-paradoks tersebut diperparah lagi dengan kecenderungan para aktivis yang kembali dari rantauan yang menjadi “diam” melihat sesuatu yang berbenturan dengan nurani idealismenya. Apakah karena takut tidak mampu mengakses pekerjaan yang disediakan pemerintah daerah atau khawatir dihambat karir hidupnya. Padahal rekam jejak para aktivis di luar Alor sangatlah kritis terhadap rezim yang berkuasa, namun saat kembali ke daerah asalnya seakan menjadi bisu.

Mungkin saja berada dalam zona nyaman lebih memungkinkan karena menyangkut kepentingan pragmatis untuk hidup di kampung halaman. Akan tetapi harus dipahami bahwa hampir siapa saja berada dalam kondisi ini akan dilematis antara tetap mempertahankan nalar kritisnya ataukah diam demi berada dalam zona nyaman. Pada akhirnya sang kritikus bisa saja menghadapi resiko yang berat seperti tidak disukai/dimusuhi ataukah dibungkam dengan tawaran pragmatisme yang menggoda.

Mengawinkan kekuatan Kekuatan Pemuda Mahasiswa dan Pers

Harapan masyarakat akhirnya tertuju pada kaum muda mahasiswa yang berkolaborasi dengan kekuatan pers dalam mengeksistensikan kekuatan baru yang tidak bisa disepelekan begitu saja. Oleh karena itu paradigma pemuda mahasiswa dan pers yang hanya menjadi kritikus harus bergeser/dirubah bahwa pemuda-mahasiswa dan pers harusnya juga menjadi mitra strategis pemerintah daerah.

Oleh karena itu komunikasi antara pihak-pihak yang disebutkan ini harus terus terjalin sehingga kepastian penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berkeadilan dapat terwujud.

Pemerintah Daerah tidak boleh alergi dengan metode kontribusi para pemuda mahasiswa dan pers karena hakikatnya mereka sangat membantu pemerintah dan tentu karena kerinduan dan kecintaan mereka pada kemajuan Alor. Harapannya adalah kekuatan sosial melakukan pengawalan secara objektif, independen/mandiri dan adil.

Sementara pihak pemerintah daerah juga merasa wajar ada pengawalan dari pihak kekuatan sosial dan harus ada dalam paradigma pemerintah bahwa kekuatan sosial adalah mitra strategis yang punya potensi berkontribusi positif bagi daerah Nusa Kenari. Semoga.

Opini: Penulis, fungsionaris KAHMI Alor.