Anggaran Minim, Gaji Tenkes Alor Sulit Dinaikan

0
474

Kapus Randy Talilah, S.Kep, Ners dan Crue Nakes Mademang, Kecamatan Pureman, melayani pasien dengan moda transportasi laut, perahu keriting. (Sumber: FB Letikari Ette).

KALABAHI, TRIBUANAPOS.Com – Ketua DPRD Martinus Alopada memastikan, akan membahas usulan kenaikan gaji bagi tenaga kesehatan kontrak daerah yang bertugas di daerah perbatasan Alor, NTT.

Pasalnya gaji bagi tenaga kontrak daerah hanya sebesar Rp. 750 ribu/bulan, meski beban tugas di medan yang berat, 24 jam/hari.

“Itu menyangkut anggaran ini kita tidak bisa putuskan (sendiri). Kecuali nanti ada usulan oleh Dinas (Kesehatan). Nanti dibahas,” ujar Ketua DPRD Alor Martinus Alopada, Kamis, (10/1/2019) di kantornya, Batunirwala.

Menurutnya, Dinas Kesehatan selaku OPD teknis yang mempunyai wewenang usulkan kesejahteraan Tenkes sesuai kebutuhan. “Usulan itu nanti sesuai dengan hasil pengamatan yang dialami,” ungkapnya.

Martinus menjelaskan, Dinas Kesehatan sepatutnya mengusulkan kesejahteraan Tenkes di wilayah perbatasan, karena mempunyai beban tugas yang berbeda dengan aparatur di wilayah lain.

“Alor ini masuk wilayah kabupaten perbatasan, jadi sangat perlu memperhatikan kesejahteraan aparatur di semua wilayah,” ujarnya.

Usulan tersebut juga kata Martinus, harus mengacu pada kemampuan keuangan daerah. “Tentu usulan tersebut harus disesuaikan pada kemampuan daerah,” katanya.

Ketua DPRD mengakui, pihaknya sejauh ini belum mendapat usulan kesejahteraan Tenkes kontrak daerah dari Dinas Kesehatan. Itu sebabnya DPRD tidak bisa mengambil langkah memutuskan kenaikan gaji para Tenkes.

“Belum, tapi kalau sudah usul, nanti dibahas di komisi yang bersangkutan,” tutur politisi partai Golkar yang sudah dua periode Anggota DPRD itu.

Terkait kebijakan politik anggaran untuk sektor kesehatan yang dinilai minim untuk tahun ini sesuai pernyataan Sekdinkes Mery Gorangmau, Martinus mengakuinya.

Kata dia, penurunan anggaran di tahun 2019 berlaku untuk semua OPD. Hal itu disebabkan faktor transferan dana petimbangan dari pemerintah pusat yang sedikit menurun.

“Bukan kesehatan saja, OPD lain juga (anggarannya) menurun. Itu karena kita punya dana perimbangan dari pemerintah pusat tidak signifikan,” pungkasnya.

Dia menambahkan selain faktor dana perimbangan yang merosot, ada pula faktor PAD yang tidak signifikan naik dalam tahun berjalan. Begitu pun dengan dana bagi hasil dan tranferan dana alokasi umum atau DAU.

*Bidan Novita Moikari, A.Md, Keb, ketika dirawat di UGD RSUD Kalabahi, Selasa, (8/1). 

“Kita ini sumber pendapatannya kan dari PAD. Sekarang PAD sekitar 50 sampai 60 Miliar. Kemudian dana bagi hasil. Itu tidak seberapa dari bagi hasil dengan provinsi, pusat, ya seperti agak stagnan. Lalu, DAU dari pemerintah pusat. Nah, DAU ini sudah ada ketentuan untuk peruntukannya. Jadi agak sulit,” katanya lagi.

“Kita memang banyak yang ingin kita buat, tetapi itu dia, kemampuan keuangan daerah ini terbatas,” lanjut Martinus yang tidak ingin maju DPRD lagi di periode ketiga itu.

Meski demikian, Ketua DPRD mengatakan, kebijakan politik anggaran untuk sektor kesehatan, pendidikan dan ekonomi tetap jadi prioritas pemerintah daerah sesuai amanat UU.

“Tapi yang kita tidak boleh abaikan itu (anggaran) untuk sektor pendidikan, paling kurang 20%. Kesehatan paling kurang 10%. Tapi kita sudah melampui. Untuk pendidikan sudah di atas 20%. Begitupun kesehatan sudah di atas dari 10%. Itu yang perlu kita akui,” ujarnya.

Ia menyebutkan, semua kebijakan politik anggaran tersebut, semata-mata hanya untuk mendukung visi kepala daerah ‘Alor Sehat’ yang dirumuskan dalam dokumen Gema Mandiri.

“Visi Gema Mandiri ini tadinya kan diprioritaskan hanya untuk infrastruktur dan lain-lain. Tapi sekarang fokus di Alor Sehat, Alor Kenyang dan Alor Pintar. Artinya; kesehatan bukan segala-galanya, tapi tanpa kesehatan segala-galanya tidak berarti, ya to? Yang berikut adalah Alor Pintar; orang musti pintar baru bisa manage kesehatan dengan baik,” tutup Martinus.

Sekdinkes Alor, Mery Gorangmau, S.IP, menyebut, pihaknya tidak bisa mengusulkan kenaikan gaji Tenkes karena anggaran terbatas.

“Ya, tahun ini kayaknya kita (Dinkes) anggaran turun. Karena tahun politik jadi anggaran kita turun,” katanya sambil tidak merinci besaran anggaran yang dipangkas.

Sebelumnya, dua Nakes kontrak daerah yang bertugas di Puskesmas Mademang (wilayah perbatasan NKRI-RDTL), mengalami kecelakaan saat menjemput pasien bersalin di Desa Langkuru, Pureman.

Mobil ambulance yang ditumpanginya tergelincir dan terbalik di semak belukar. Akibatnya Bidan Novita Moikari, A.Md, mengalami benturan tangan. Ia lalu dilarikan ke RSUD Kalabahi sekitar pukul 02.30 wita dini hari (8/1), untuk mendapat perawatan.

Penulis: Demas Mautuka.