Di Alor, Nakes Tak Ada Tunjangan Perbatasan

0
777

Ketua Komisi C DPRD Alor Mulyawan Djawa, ketika diwawancarai awak media di Alor, Rabu, (9/1), siang.

KALABAHI, TRIBUANAPOS.Com – Tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah perbatasan NKRI-RDTL di Kabupaten Alor, Provinsi NTT, tidak diberi tunjangan perbatasan dari daerah maupun pemerintah pusat.

Ada 10 Kecamatan yang ditetapkan masuk dalam wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal atau 3T di Alor. Semuanya, tidak ada tunjangan perbatasan, kesra maupun tunjangan-tunjangan lainnya.

Para Nakes di Kecamatan Pureman, menyebut, tunjangan perbatasan baik tenaga kontrak daerah maupun ASN, tidak pernah diperolehnya. Padahal tunjangan perbatasan untuk guru, TNI-Polri, dianggarkan negara.

“Untuk tunjangan perbatasan, kami tidak ada. Kami hanya gaji pokok saja. Tidak ada tunjangan-tunjangan (dari pemda dan pempus),” ujar seorang staf Nakes yang tidak ingin disebutkan namanya kepada media ini, Rabu, (9/1/2019).

Nakes itu mengaku, selama mereka bekerja, hanya dicukupkan dengan gaji pokok yang diterima sesuai golongan atau pangkat ASN. Sementara beban tugas dan tofografi medan yang sulit, membuat mereka kesulitan melayani masyarakat hingga ke pelosok desa yang terisolir.

“Medannya kita itu memang berat, tapi kami tetap semangat melayani masyarakat. Banyak tantangan yang kita hadapi. Kalau kondisi pasiennya tidak bisa kita tangani ya, biasanya dirujuk ke RSUD Kalabahi. Medan yang sulit begitu kalau pasien kritis ya tengah malam juga harus rujuk dan diantar ke RSUD Kalabahi. Jaraknya 83,6 km. Biasanya 3-4 jam perjalanan,” tuturnya.

Meski demikian, mereka tidak secara blak-blakan mengeluhkan keluhan tunjangan mereka kepada wartawan. “Namanya tugas jadi kita jalani saja,” lanjut dia.

Informasi yang dihimpun wartawan, gaji pokok sopir ambulance juga dianggarkan pemerintah daerah dan DPRD hanya Rp.750 ribu/bulan. Sama, begitupun dengan Tenkes.

Padahal mereka yang di wilayah perbatasan, mempunyai tugas yang berat selama 24 jam bekerja. Bahkan sopir dan Tenkes di Puskesmas Mademang tadi malam (8/1) harus terjungkil akibat menjemput pasien rujuk tengah malam.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Alor, Mery Gorangmau, S.IP, membenarkan, tidak ada tunjangan perbatasan bagi Nakes di wilayah perbatasan Alor-RDTL.

Marutnya, kebijakan politik anggaran atau APBD untuk sektor Dinas Kesehatan Kabupaten Alor, tahun 2019 dipangkas menurun cukup fantastis.

“Ya, tahun ini kayaknya kita (Dinkes) anggaran turun. Karena tahun ini kan tahun politik juga to, jadi anggaran (kita) turun,” ungkapnya, sambil tidak menyebut secara pasti jumlah presentasi dan nominal duit yang menurun.

Mery menambahkan, selain keterbatasan anggaran yang ditetapkan DPRD dan Pemerintah minim kepada Dinkes, juga tidak ada regulasi UU yang khusus mengatur tunjangan perbatasan bagi Nakes. Kalau guru, TNI-Polri itu ada, karena ada UU-nya.

“Belum ada (UU tentang tunjangan perbatasan Nakes),” ucapnya.

Kendati begitu, Mery optimis akan ada tambahan-tambahan biaya pada sektor Dinas yang dia pimpin itu ke depan. Sebab, kesehatan masuk program prioritas pemerintah pusat dan daerah.

“Kalau kami kesehatan, pendidikan dan ekonomi itukan program pemerintah; Alor kenyang, Alor sehat jadi pasti ada dapat bagian (anggaran),” ungkap Mery sembari mengarahkan wartawan untuk meminta keterangan lanjutan kepada Kadis Kesehatan dr. Maya Blegur. Maya yang dihubungi media ini, belum membalas pesan singkat wartawan.

Terpisah, Ketua Komisi C DPRD Alor Mulyawan Djawa, mengaku usulan kenaikan tunjangan perbatasan belum diusulkan Kadinkes kepada DPRD. Hal itu membuat pihaknya tidak bisa berbuat banyak.

“Yang tahu kebutuhan rill tunjangan Nakes baik kontrak maupun ASN itukan ada di pemerintah. Ada di Dinkes. Kalau Dinas tidak usul ya tentu kita tidak tahu. Kita tahu ya dinas ada jalan baik-baik saja. Masalahnya itu?” jelasnya.

Mulyawan menegaskan, bila usulan tunjangan perbatasan, tunjangan kesra dan lain-lain dapat diusulkan Dinkes maka pihaknya langsung mengetuk palu, setujui.

“Kalau pun ada usulan, tentu kita setujui. Karena yang mendukung Alor sehat, Alor pintar dan Alor kenyang itu ada di tenaga kesehatan di lapangan. Bukan ada di pejabat birokrasi yang duduk di mobil mewah dan kantor mewah itu,” tegasnya.

Mulyawan juga mengakui, untuk tunjangan perbatasan Nakes, belum ada UU yang atur. Itu sebabnya para Nakes masih bekerja penuh keterbatasan.

Dia menegaskan, regulasi UU Tunjangan Perbatasan Nakes menjadi wewenang DPR RI dan Kementrian Kesehatan untuk membahasnya.

“Kalau bicara UU ya tanya Anggota DPR RI yang duduk di Komisi Kesehatan. Apa itu (tunjangan perbatasan Nakes) sudah ada atau belum? Tanya juga Menteri Kesehatan dan fraksi-fraksi partai besar di Senayan, mengapa itu belum ada? Masa Guru, TNI-Polri ada regulasinya ko Nakes tidak ada? Tanya saja pak Ima Blegur untuk menjelaskan. Beliau tentu tahu itu. Jangan tanya kami di daerah,” cetus Mulyawan.

Sekretaris Komisi C DPRD Alor, Moris Weni, menyebutkan, tunjangan perbatasan Nakes, bisa dianggarkan melalui APBD bila ada itikad baik dari Bupati Alor Drs. Amon Djobo.

“Kalau ada itikad baik dari kepala daerah, bisa saja. Tinggal dipangkas belanja-belanja perjalanan dinas dan belanja yang lain. Saya pikir bisa itu,” pungkas Moris yang juga ketua fraksi partai Golkar itu.

Machris Mau, SP, mengkritik Pemerintah dan DPRD yang tidak mementingkan kesejahteraan Nakes perbatasan. Bagi dia, sikap itu tidak mendukung visi Bupati dan Wakil Bupati Alor, menuju Alor sehat tahun 2020.

“Jelas tidak mendukung. Seluruh program-program pelayanan kesehatan tentu tidak akan berjalan. Lihat saja nanti. Bupati sudah tetapkan target 2020, Alor harus sehat. Indikatornya nanti diukur dalam angka IPM. Nah kalau tidak didukung? Mana mungkin kita capai Alor sehat?” kesal Machris.

Dirinya meminta kepada Bupati Alor Drs. Amon Djobo dan Wakil Bupati Imran Duru, S.Pd, agar tidak memasang target tinggi Alor sehat tahun 2020, bila tidak didukung politik anggaran.

“Pemerintah jangan pasang target tinggi-tinggi tentang capaian Alor sehat di tahun 2020, kalau anggarannya di sektor kesehatan masih minim. Jangan suruh paksa orang kerja, kalau tidak ada uang kesejahteraan bagi Nakes yang kini bertugas di pelosok desa. Bagaimana mungkin orang mau melayani tanpa uang?” cetusnya.

“Ketua Komisi C dan DPRD jangan bilang tunjangan Nakes itu tidak ada regulasi. Kalau tidak ada ya bikin aturan. Kan otonomi khusus jadi bisa saja gunakan ruang kebijakan. Bisa juga gunakan nomenklatur aturan tunjangan kemahalan dari Menkeu. Bisa itu. DPRD jangan cuci tangan,” ujarnya.

Dia menyarankan agar politik anggaran dapat diprioritaskan bagi sektor kesehatan dan pendidikan juga infrastruktur. Sebab, dana desa, sedang fokus pada sektor lain.

“APBD harus fokus ke sektor kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Pangkas semua belanja-belanja di OPD yang tidak produktif. Kalau alasan beban APBD besar ya kurangi OPD dong, seperti sedang dibuat Pemprov NTT. Itu solusinya,” ungkapnya sembari meminta kepada Bupati agar ke depan melantik pejabat yang punya kualifikasi pemahaman menterjemahkan visi Gema Mandiri.

“DPRD harus bisa memperjuangkan kebutuhan aparatur di wilayah perbatasan agar layak. Sopir-sopir, tenaga kontrak, mereka ini harus diperhatikan kesejahteraannya. Jangan kita duduk bikin slogan Alor sehat tanpa mempedulikan nasib hidup mereka,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Nakes Novita Moikari, A.Md, Keb, dan Ester Letikari, A.Md, Kep, mengalami kecelakaan ketika hendak menjemput pasien bersalin di Desa Langkuru.

Mobil Ambulance yang ditumpanginya tegikincir dan masuk ke semak belukar. Kejadian itu terjadi malam hari. Korban Novita Moikari mengalami luka yang cukup parah. Sekitar pukul 02.30 wita, Novita lalu dilarikan ke UGD RSUD Kalabahi untuk mendapat perawatan. *(dm).