Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu

0
456

Oleh: Orias Langmau, SE

Di negara yang menganut sistem demokrasi, pengawasan pemilu secara hakikat dilakukan oleh rakyat sebagai pelaku utama dalam pemilu. Namun demikian, uniknya kelembagaan pengawas pemilu secara formal ada di Indonesia dalam bentuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai amanat undang-undang. Bawaslu sendiri secara struktural ada di tingkat pusat hingga desa/kelurahan dan pengawas luar negeri.

Pengawasan pemilu yang dilakukan Bawaslu berorientasi pada tiga hal; pencegahan, pengawasan tahapan, dan Penangan Pelanggran/penyelesaian sengketa proses. Orientasi pencegahan dilakukan dengan memetakan potensi-potensi pelanggaran dalam pemilu. Orientasi ini melahirkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang menjadi acuan strategi pengawasan yang dilakukan Bawaslu, juga pemangku kepentingan pemilu lainnya. “Kalau konteks pengawasan, kita harus melihat ketiga hal ini sebagai satu kesatuan.”

Beberapa efek pemilu tanpa pengawasan, bisa memicu hilangnya hak pilih bagi warga negara yang seharusnya mempunyai hak pilih, pemilu berjalan tidak sesuai aturan dan timbul gugatan hasil, konflik antar pendukung calon, terjadi manipulasi suara, dan politik uang. “Kita berharap ketegasan dalam pencegahan ini akan berdampak pada minimnya pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu.

Di samping menerbitkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) sebagai rencana aksi pencegahan potensi pelanggaran, Bawaslu juga membuat Pusat Partisipasi Masyarakat sebagai simpul aktivitas bersama komponen masyarakat dalam pengawasan pemilu. Bawaslu membutuhkan dukungan banyak pihak dalam melakukan aktivitas pengawasannya. “Kami ingin menggandeng kelompok masyarakat dalam program pengawasan partisipatif.

Pusat Partisipasi Masyarakat yang digagas Bawaslu berbentuk program-program yang memberikan jalan bagi masyarakat luas untuk terlibat dalam pengawasan pemilu. Program-program tersebut antara lain aplikasi Gowaslu, Gerakan Pengawasan Partisipatif, Forum Warga, Media Sosial, Pramuka Saka Adhiyasta Pemilu, Pengabdian Masyarakat, dan Pojok Pengawasan. “Pengawas tidak akan bisa melakukan kerja-kerja tanpa bantuan dari masyarakat. Potensi pelanggaran itu selalu lebih besar daripada orang yang melakukan pengawasan.”

Badan Pengawas Pemilu dalam rangka mensosialisasikan pengawasan partisipatif Pemilihan Legaslatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, Bawaslu menggagas gerakan bersama tolak politik uang, politisasi SARA dan ujaran kebencian.

Undang-Undang mengamanatkan Bawaslu untuk melakukan pencegahan, salah satunya terkait politik uang. “Jadi guna mencegah politik uang maka kita bertemu untuk mengagas gerakan bersama tolak politik uang, politisasi SARA dan ujaran kebencian.”

Dengan kehadiran organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, lembaga pemantau, penggiat pemilu, lembaga survei, perguruan tinggi dan perwakilan media hadir duduk bersama dalam gerakan ini. “Saat ini money politic sudah menjadi momok dalam demokrasi, hal ini menjadi tantangan bagi Bawaslu serta semua pihak untuk mengeliminasi persoalan money politic dalam pemilu.

Ada begitu banyak persoalan korupsi yang dipicu persoalan money politic. Oleh sebab itu, pertemuan ini tidak hanya menguatkan stakholder yang terkait tetapi juga dapat memunculkan sinergi dengan seluruh komponen masyarakat.
“Tidak hanya penguatan stakholder, tapi juga bagaimana forum ini bisa mengawal konsolidasi demokrasi di Indonesia, bersinergi antara penyelenggara, pengawas dan seluruh komponen masyarakat pemilu di Indonesia.”

Pemilu dinilai kerap dimonopoli dan didominasi penyelenggara Pemilu. Untuk mengembalikan Pemilu sebagai milik dan kedaulatan rakyat, partisipasi masyarakat harus ditingkatkan.

“Pemilu jangan dimonopoli dan dimanipulasi oleh penyelenggara Pemilu saja. Partisipasi rakyat jangan hanya sebatas menggunakan hak pilihnya, namun harus sampai pada Gerakan Bersama Rakyat (GEBER) untuk Pemilu yang berintegritas.

Kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif pemilu ini akan menjadi pusat pengawasan partisipatif, yang aktifitasnya terdiri dari Gerakan Mayarakat Partisipatif (GEMPAR) yaitu; gerakan sukarelawan pengawas pemilu, koordinasi kerjasama dengan kampus untuk mengajak mahasiswa melakukan untuk melakukan pengawasan partisipatif, gerakan Pramuka dengan nama Saka Adhysta Pengawas Pemilu, forum warga dengan pojok pengawan, dan Gowaslu sebagai kanal pelaporan masyarakat ke Bawaslu.

Pemilu adalah hajatan seluruh rakyat Indonesia. “Ada tiga aktor penting yang harus dijaga, yaitu; penyelenggara, peserta dan pemilih. Jangan sampai ada ketidakpercayaan di antara ketiganya. Sehingga proses pemilunya berjalan baik  dan legitmasi hasilnya tidak dipersoalkan.” Sekian.

Penulis: Kordiv PHL Bawaslu Kabupaten Alor, NTT.