Pelaporan Sistem Administrasi Desa, PMD Alor Terbaik Kedua di NTT

0
482

Kabid Pemdes Dinas PMD Alor Sem Obisuru dan Tenaga Ahli Desa Machris Mau saat memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Inovasi Desa Tahun Anggaran 2018

KALABAHI, TRIBUANAPOS.Com – Pelaporan sistem administrasi desa-desa di Kabupaten Alor, masuk kategori sangat baik. Malah itu mengantarkan Alor raih posisi kedua, terbaik dari 22 kabupaten/kota di NTT.

Hal itu diungkapkan Kabid Pemdes Dinas PMD, Sem Obisuru, usai memberi materi pada acara Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Inovasi Desa Tahun Anggaran 2018, Jumat, (21/12) di Aula Hotel Nusa Kenari, Kalabahi.

“Sistem administrasi pelaporan desa, kita Alor urutan kedua terbaik di NTT,” ujar Sem Obisuru.

Ia menjelaskan, sistem pelaporan itu dilakukan terpadu oleh tim khusus dari Kementrian Desa. Dari hasil evaluasi, Alor kategori terbaik.

Sem, memberi apresiasi kepada desa-desa di Alor yang mampu menyelesaikan administrasi pelaporan dengan cepat dan akurat.

“Ini hasil kerja keras para Kepala Desa kita di Alor. Nah, kita berharap tahun depan kita naik nomor 1,” katanya.

Dia menjelaskan, sebelumnya Alor berada di posisi ke 4 dari 22 Kabupaten/Kota di NTT. Menurutnya, urutan itu diperoleh karena ada beberapa desa yang memasukan administrasi pelaporan lambat.

“Itu karena ada desa yang lambat selesaikan pelaporan. Ya, terpaksa kita harus jemput di desa. Saya dan pak Machris Mau (Tenaga Ahli Desa di Alor), jemput satu-satu. (Desa-desa) Di Pulau Pantar itu kita turun dan jemput semua,” ungkapnya.

Kabid Sem menambahkan, di Alor, banyak desa yang belum bisa menyelesaikan pelaporan sesuai syarat yang ditentukan. Karena itu desa-desa tersebut, terus mendapat bimbingan dari PMD dan Pendamping Desa.

“Oh, banyak (yang tidak mampu buatkan laporan) itu. Di Alor Timur misalkan, ada satu desa yang laporannya tidak memenuhi syarat. Begitu pun ada satu desa di ABAD. Nah ini masalah. Karena audit BPK ada temuan tetapi masih diberi toleransi untuk diperbaiki. Anehnya Kades pergi tidak muncul lagi. Kita akan awasi,” tegasnya, sambil tidak sebut nama desanya.

“Kalau misalkan petunjuk-petunjuk yang sudah kita atau BPK berikan tetapi mereka belum mau perbaiki laporannya maka ya, terpaksa bisa berurusan dengan aparat hukum. Kalau demikian, kita tidak bisa berbuat banyak. Kan sudah ada contoh Kades Motongbang yang kini di bui,” lanjut Sem.

Dirinya menghimbau kepada para kepala desa agar betul-betul melaporkan pertanggungjawaban keuangan desa secara teratur dan valid.

“Buat laporan secara baik. Lampiran SPJ yang sesuai dengan bukti-bukti. Itu sangat membantu kita dalam meraih prestasi nomor 1 tahun depan. Saya optimis kita Alor pasti bisa,” pungkas Sem.

Tenaga Ahli Desa Machris Mau, SP, menyebut, masih ada desa yang lambat menetapkan APBDes-nya. Hal tersebut sangat mengganggu proses pencairan dana desa.

“Ada desa-desa yang lambat masukan laporan ke keuangan. Saya cek ternyata banyak masalah di penetapan APBDes. Penetapan APBDes, lambat. Nah, ini akan menghambat pencairan dana desa,” ungkapnya sambil bilang prosedur regulasi pencairan dana desa sudah dipermudah oleh pemerintah pusat.

Machris yang disebut-sebut akan maju Bupati Alor tahun 2024 itu geram mendengar lambatnya memasukan laporan tahap I, II dan III. Sebab, jika para Kades tidak segera masukan maka bisa jadi banyak dana desa yang tidak terserap di akhir tahun anggaran.

“Kalau laporan tahap I sudah selesaikan, cepat masukan dan cairkan tahap II. Begitu pun sampai tahap III. Tetapi laporan tahap III juga lambat dimasukan maka dana akan terhitung di silpa desa. Ini kurang baik, menurut saya,” ucap Machris.

Machris meminta kepada para pendamping desa agar intens mengawasi desa binaanya. Kalau tidak maka pendamping desa tersebut akan diganti setelah dievaluasi.

“Pendamping desa harus betul-betul awasi desanya. Pergi dan tidur di desa. Itu tugas pokok mereka. Kalau ada pendamping desa yang tidak serius mendampingi desanya maka kita akan ganti. Tahun depan kita evaluasi dan ganti. Saya akan tegas soal ini,” tutup Mantan Staf Ahli Bapelitbang Alor itu.

Acara Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Inovasi Desa Tahun Anggaran 2018, dihadiri perwakilan PMD dari Provinsi NTT. Pesertanya; unsur aparatur desa, para camat dan Pendamping Desa. *(dm).