DKP NTT Sosialisasi Nelayan Perbatasan di Alor

0
659

Acara sosialisasi DKP Provinsi NTT di Alor, Rabu, (14/11) di balai DKP Alor.

KALABAHI, TRIBUANAPOS.Com – Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar Sosialisasi Nelayan Perbatasan di Balai Pertemuan Nelayan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Alor, Rabu, (14/11/2018), pagi.

Tujuan sosialisasi ini sebagai upaya memberikan pemahaman kepada nelayan perbatasan untuk mengetahui tentang batas daerah penangkapan antar negara.

Sekretaris DKP Kabupaten Alor Mesak T. Blegur, dalam sapaannya mengatakan Alor sebagai salah satu kabupaten perbatasan dengan Negara RDTL, maka dalam pemanfaatan sumber daya laut dan perikanan tentunya ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya.

“Sosialisasi ini sangat baik karena nelayan kita perlu mendapatkan informasi terkait aturan-aturan dalam melakukan segala aktifitas di wilayah perbatasan. Kalau kita melanggar pasti ada konsekwensi hukumnya,” kata Mesak.

Dirinya juga berharap kepada peserta agar mengikuti kegiatan ini secara baik sehingga bisa menjadi sumber informasi bagi nelayan lain.

Kepala Pos Angkatan Laut (Kapos AL) Maritaing Letda Supriyadi, mengatakan nelayan merupakan mitra kerjanya. Tugas pokok anggota Pos AL adalah melaksanakan pengamatan laut di Kabupaten Alor dan menjaga keamanan nelayan.

“Untuk itu dengan segala keterbatasan, kami minta kepada para nelayan untuk melaporkan apabila ada tindak kekerasan di laut. Kami pasti menindaklanjutinya kepada pimpinan kami,” ujar Supriyadi.

Kepala Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Laut DKP provinsi NTT Muhammad Saleh Goro, menjelaskan Kabupaten Alor sebagai salah satu daerah yang berbatasan dengan Australia dan RDTL tidak dapat dipungkiri akan timbulnya pelanggaran yang terjadi yang dilakukan oleh nelayan sebagai pelaku utama mencari hidup di perairan laut dan sering memicu konflik tentang hukum yang diberlakukan kepada nelayan khususnya nelayan tradisional pelintas batas.

“Masih adanya pelanggaran oleh nelayan perbatasan diantaranya pelanggaran terhadap wilayah operasi, pelanggaran terhadap ketentuan yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam hayati, pelanggaran terhadap penggunaan fasilitas yang digunakan daklam kegiatan penangkapan ikan, pelanggaran yang berhubungan dengan lingkungan hidup, dan pelanggaran memasukan imigran asing oleh nelayan Indonesia,” ungkap Goro.

Untuk itu dirinya berharap Nelayan Nusa Tenggara Timur lebih memahami batas wilayah perairan NKRI dan tidak melanggar batas wilayah sehingga konflik tentang nelayan perbatasan tidak terjadi diantara Indonesia dan negara tetangga khususnya yang berbatasan dengan wilayah NTT. *(pepenk).