Kemiskinan di Alor 26.985 RTM, APBD Masih Fokus Kegiatan Politik

0
764

Machris Mau, SP.

@Kalabahi | Tribuanapos.com – Data Bapelitbang tahun 2017, menyebutkan, angka kemiskinan di Kabupaten Alor, NTT, melonjak tajam hingga 26.985 RTM dari jumlah penduduk 199.915 orang. Sebelumnya data BPS Alor tahun 2016, angka kemiskinan sebesar 44.950.

Belanja APBD disebut masih terfokus pada kegiatan-kegiatan instrumen politik. Belum mengarah pada program pengentasan kemiskinan.

Hal tersebut, disampaikan Staf Ahli Pendamping Desa Machris Mau, SP, saat dimintai tanggapan angka kemiskinan yang terus melonjak.

“Pemerintah perlu mempertajam program pengentasan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Karena, saat ini capaiannya masih belum sesuai harapan,” ujar Machris, Selasa, (3/4/2018) di kediamannya kompleks Batnirwala Kalabahi.

Dia menjelaskan, masalah kemiskinan dan ketimpangan masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu dibenahi pemerintah.

“Banyak program pemerintah dalam Gemma Mandiri sudah berjalan, tapi harus diakui belum sesuai harapan. Makanya masih banyak yang perlu dibenahi,” ucap Machris yang pernah menjadi staf ahli Bapelitbang Alor itu.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi kata Machris, lebih baik (walaupun lambat) dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi selalu stagnan di angka 4%, jauh dari target 5%/tahun 2014.

“Kemiskinan mengalami penurunan secara perlahan-lahan meskipun masih di bawah yang ditargetkan. Angka 26.985 RTM adalah jumlah yang besar,” katanya.

“Saya kira diperlukan penajaman untuk program penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan, agar hasilnya lebih optimal. Tidak hanya ketimpangan ekonomi, tetapi ketimpangan wilayah juga harus menjadi pehatian, seperti wilayah di Selatan Alor dan Pantar,” sebut dia.

Machris mengatakan, APBD merupakan instrumen penting dalam pembangunan Alor. Selain instrumen politik juga jauh lebih penting sebagai instrumen ekonomi.

Sebab, APBD berperan memakmurkan rakyat melalui pengentasan kemiskinan, meningkatkan produktivitas, daya saing, dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

“APBD kita yang naik tiap tahun, ternyata masih di gunakan sebagai instrumen politik saja,” kritik Machris.

Dia mengaku pertumbuhan ekonomi kita bukan hanya bertumbuh, tetapi juga harus berkualitas. Berkualitas mengurangi ketimpangan (kemiskinan) dengan memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat kecil.

“Dengan kata lain, aktivitas ekonomi harus lebih mengoptimalkan faktor produksi yang kepemilikannya terkonsentrasi di desa,” jelasnya.

Untuk itu dia menyarankan agar Pemda harus memperhatikan struktur ekonomi, terutama sektor yang menjadi penyokong pertumbuhan ekonomi.

“Saya amati bahwa selama ini ketimpangan ekonomi relatif meningkat, namun sektor manufaktur (UMKM/sektor rill) tumbuh relatif lambat. Padahal, sektor manufaktur cukup efektif dalam memberikan penghasilan layak untuk puluhan ribu rakyat bawah,” ujarnya lagi.

Dirinya menyebut, pemerataan pembangunan pun belum maksimal. Wilayah terisolir belum diperhatikan pemerintah.

“Beberapa wilayah kita masih masuk dalam kategori terisolir. Dan menyebabkan akses pelayanan publik seolah tidak pernah ada bagi mereka. Kasus gizi buruk bahkan persoalan-persoalan lain yang melilit kehidupan mereka, pemetintah belum hadir disana,” ucap Machris.

Meski begitu, Machris menyebut, atasi kemiskinan memang tidak mudah karena butuh konsistensi. Pengentasan kemiskinan merupakan pekerjaan berat yang harus ditanggung oleh Pemda Alor.

“Jumlah RTM 26.985 RTM adalah beban pemerintah. Kita harus tau si miskin ini berada di mana? Program jangka pendek apa yang perlu di jalankan? Jangka panjangnya bagaimana? Semua ini butuh konsistensi pemangku kepentingan,” katanya.

Ia meminta agar kedepan program-program yang dijalankan harusnya sesuai dengan karakteristik wilayah. Sebab, masing-masing wilayah memiliki karaktristik yang berbeda. Baik itu dari segi kerakteristik SDM, SDA dan sosiokultur yang ada di masyarakat.

“Jangan sampai program yang dijalankan sebenarnya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Apalagi masyarakat sendiri tidak mengetahui atau kekurangan akses atas program yang dijalankan,” cetusnya.

Permasalahan kemiskinan pun dapat diselesaikan dengan bagaimana menjadikan masyarakat termotivasi. Agar mereka terus meningkatkan produksi ekonomi mereka.

“Tentunya dapat dilakukan dengan membuka akses masyarakat dari keterisoliran dan memberikan fasilitas yang memadai,” tutup Machris yang berniat maju Anggota DPRD Alor 2019 itu.

Diketahui, data yang tercatat di BPS Kabupaten Alor, tahun 2013 jumlah penduduk miskin mencapai 39.630 dari 197.016 jumlah penduduk.

Tahun 2014 penduduk miskin sebesar 38.720 dari 198.768 jumlah penduduk. Tahun 2015 jiwa miskin sebesar 45.830 dari jumlah penduduk 199.956.

Data BPS di tahun 2016 angka kemiskinan sebesar 44.950 dari total 201.119 jumlah penduduk Alor.

Sebelumnya diberitakan pertumbuhan ekonomi Alor anjlok di kisaran 4% dalam tiga tahun terakhir. Bahkan tahun 2016, Alor ututan 22 dari 22 Kabupaten/Kota di NTT.

Hal tersebut memacu kritik masyarakat kepada pemerintah. Mereka anggap Bupati Amon Djobo dan Wakil Bupati Imran Duru, telah gagal bangun Alor. Namun kini paket incumbent itu maju lagi di Pilkada Alor 27 Juni 2018. *(dm).