Pertumbuhan Ekonomi Alor Anjlok 4%, Pemerintahan AMIN Dinilai Gagal

0
723

Drs. Amon Djobo dan Imran Duru. Bupati dan Wakil Bupati Alor Periode 2014-2019. Kini paket incumbent itu maju lagi bertarung melawan Imanuel E. Blegur dan Haji Taufik Nampira di Pilkada Alor 27 Juni 2018. (Sumber foto: mediantt.com).

@Kalabahi | Tribuanapos.com – BPS NTT baru-baru ini merilis data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Alor Tahun 2014, 2015 dan 2016, ekonomi Alor anjlok di kisaran angka 4%. Tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Alor berada di urutan 22, posisi paling akhir dari 22 Kabupaten/Kota di Provinsi NTT.

Hal tersebut menuai kritik pedas dari masyarakat. Mereka menganggap pemerintahan Bupati Amon Djobo dan Wakil Bupati Imran Duru (Paket AMIN Jilid I), telah gagal bangun Alor.

Mantan staf Bapelitbang Alor Machris Mau, SP berpendapat, target pertumbuhan ekonomi Alor dalam RPJMD Gemma Mandiri, rata rata 5% pertahun. Akan tetapi dalam kurun waktu 3 tahun belakangan masih bertengger di angka 4% di bawah target rata-rata provinsi NTT.

“Idealnya aktivitas pembangunan harus mengikuti pertumbuhan ekonomi, bila tidak maka pemerintah di anggap gagal,” ujar Machris, saat ditemui wartawan di kediamannya kompleks Batunirwala-Kalabahi, Minggu, (1/4/2018).

Menurutnya, prestasi pertumbuhan ekonomi Alor terpuruk dan menempati urutan paling akhir, adalah persoalan serius daerah.

Pemerintah segera sikapi, sebab dampaknya luas, menambah daftar kemiskinan bagi masyarakat Alor.

“Ini persoalan serius yang mesti diatasi pemerintah daerah. Karena berdampak pada peningkatan jumlah rumah tangga miskin dan tidak bergeraknya sektor riil sebagai sektor andalan masyarakat lokal,” kata Machris yang kini menjabat Staf Ahli Desa itu.

Penyebab pertumbuhan ekonomi Alor tidak bergerak significant adalah lemahnya konsumsi pemerintah akibat belum optimalnya belanja pemerintah setiap tahun. Terutama belanja infrastruktur.

“Terjadi penumpukan belanja di akhir tahun oleh hampir semua OPD. Ini sesuatu yang tidak sehat bagi belanja pembangunan bila ingin mendongkrak pertumbuhan ekonomi,” cetusnya.

OPD kemakmuran kata Machris, tidak mampu menterjemhkan visi daerah. Terutama pada peningkatan daya saing dan pembangunan infrastruktur daerah.

Bappelitbang sebagai penggerak perencanaan pengendalian dan monitoring program, belum mampu mengendalikan OPD eksekutor program kegiatan.

“Akibatnya kita sulit mengevaluasi capaian indikator pembangunan secara terukur lewat para OPD,” jelasnya.

Dia menyinggung perhatian pemerintah daerah pada pasar tradisional. Pasar sebagai instrumen pergerakan ekonomi riil masyarakat Alor, belum maksimal ditata secara baik.

Penanganan terhadap permasalahan pasar tradisional ini berpengaruh terhadap permasalahan kemiskinan.

“Keberadaan pasar tradisional memberikan wadah jual beli bagi sebagian masyarakat Alor yang berprofesi sebagai petani dan nelayan,” ucap Machris.

Karena itu, dengan adanya vitalisasi dari pasar tradisional, maka juga akan memberikan keuntungan bagi para petani dan nelayan.

“Alor akan gagal mengatasi kemiskinan jika para petani dan nelayan tidak diperhatikan. Peran mereka sangat besar mendorong gerak ekonomi lokal. Ingat bahwa jumlah rumah tangga miskin kita sebanyak 26.985 RTM. Ini angka yang tidak kecil, dan sebagian besar mereka ada di perdesaan,” pungkas Machris.

Ia mengungkapkan, kemiskinan hanya bisa diatasi kalau Pemda bisa mengangkat harkat martabat dan kehidupan petani dan nelayan. Kemudian dengan membangun desa.

Semua aktivitas berawal dari desa, mulai dari petani, nelayan, pedagang. Jumlah masyarakat yang berprofesi sebagai petani atau nelayan sangat besar.

“Jika kelompok tersebut menjadi sektor strategis dalam membangun perekonomian Alor, maka pertumbuhan ekonomi akan tercipta significant tiap tahunnya. Karena data pertumbuhan ekonomi (BPS) adalah merepresentasikan kesejahteraaan masyarakat Alor,” tegasnya.

Machris berharap Pemda Alor mendiversifikasikan kegiatan dan sumber-sumber ekonomi guna mengurangi ketergantungan pada sejumlah kecil komoditas.

“Pemerintah harus hadir nyata dalam aktivitas pembangunan. Jangan hanya hadir di atas kertas saja (beretorika). Di Alor masih banyak menyimpan potensi untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Seperti: pariwisata, perikanan, dan ekonomi kreatif. Kita jangan terus bergantung pada produk-produk primer semata. Karena jika terjadi ketidakpastian ekonomi ini, menjadi resiko dan masalah,” tutup Machris Mau.

Terpisah, Mantan Anggota DPRD Alor Hermanto Djahamou, menyebut, DPRD lemah dalam menjalankan fungsi anggaran (budgeting).

Lemahnya tekanan politik DPRD menyebabkan alokasi anggaran tidak fokus pada belanja sektor produktif.

“Memang DPRD lemah. Bargaining politik anggaran dorong sektor ekonomi riil tidak jalan. Mereka cenderung habiskan anggaran perjalan dinas dan pikirkan kesejahteraan saja. Itu kan tidak ada dampak bagi masyarakat. Jaman kita tidak begitu,” katanya.

Hermanto menjelaskan, akibat sektor produktif tidak didorong, barang konsumtif kita masih diimpor dari luar daerah.

“Pertanian, perikanan, perkebunan, pariwisata kita tidak dikelola, saya khawatir kedepan para ibu-ibu kita jualan ikan di pasar dan pedagang kita akan menjual barang orang lain,” ujarnya.

Kepala Bapelitbang Marthen Hitikana, mengaku, fluktuasi angka pertumbuhan ekonomi Alor disebabkan banyak faktor. Diantaranya: SDM yang belum berkualitas, adanya pergeseran budaya pola hidup masyarakat yang cenderung konsumtif. Dan peralihan tenaga kerja pertanian ke sektor jasa (ojek).

Meski begitu, dirinya menjelaskan, pemerintah tetap mendorong sektor-sektor ekonomi agar bisa meningkatkan pendapatan masyarakat.

“Kita (pemerintah) tetap mendorong sektor-sektor yang ada, terutama sektor pertanian. Tahun ini kita alokasi dana Rp. 350/Desa. Dana itu akan diperuntukan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kita harap ekonomi Alor bisa tumbuh dengan baik,” pungkasnya. *(dm).