Amon-Imran Cabut Staf di Surabaya, Picu Anjloknya Harga Komoditi

0
923

Alumnus Magister Universitas Indonesia (UI), Arianto Mapada. 

@Kalabahi | Tribuanapos.com – Alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Artha Wacana (UKAW) Kupang, Arianto Mapada, menyebut, Kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Alor periode 2014-2019, Amon Djobo-Imran Duru, mencabut dua staf Pemda Alor di Surabaya, memicu anjloknya harga Komoditi.

“Saya pikir Kebijakan Bupati Amon Djobo dan Wakil Bupati Imran Duru, mencabut dua orang staf yang bertugas di Surabaya pada tahun 2014 lalu, memicu anjloknya harga komoditi di Alor,” ujar Arianto, saat menghubungi wartawan, Selasa, (13/3/2018) di Kalabahi.

Menurut dia, pencabutan staf di Surabaya malah jadi bahan kampanye paket petahana AMIN (Amon Djobo-Imran Duru) di Mataru. Seolah-olah daerah rugi, sehingga pemerintah harus mencabut kebijakan tersebut.

“Kampanye di Mataru kan pak Amon bilang daerah rugi jadi cabut dua staf dari Surabaya. Padahal kedua staf itu dibiayai dari dana APBD, 250 juta/tahun. Hanya Rp. 250 juta ko dibilang rugi,” ucapnya.

Pria kelahiran Mataru-Alor itu menjelaskan, kebijakan Bupati Alor Simeon Th. Pally menempatkan dua orang staf di Surabaya memantau harga komoditi, sangat membantu petani.

“Peran staf Pemda Alor di Surabaya, sangat strategis. Sebab, mereka memantau harga komoditi di pasaran Surabaya, kemudian melaporkan hasilnya kepada Bupati. Dari data itu Bupati bergaining politik ekonomi dengan pengusaha (pedagang antar pulau), agar komoditi dibeli sesuai harga yang bisa menguntungkan petani kemiri,” katanya.

“Potensi permainan harga dari Pengusaha bisa ditekan Pemda. Itulah fungsi hadirnya pemerintah saat warga terutama petani kita susah,” ucap Arianto.

Dirinya lantas memuji kebijakan Bupati Simeon Th. Pally, yang berani melawan rantai mafia komoditi, untuk kepentingan petani. Bupati Simeon Th. Pally, dinilai bijaksana menempatkan staf di Surabaya dan dibiayai dengan dana APBD Rp. 250 juta/tahun.

“Apa yang dilakukan Bupati Pally adalah bukti bahwa pimpinan daerah pro rakyat. Hasilnya kan jelas, selama Pally memimpin, harga komoditi stabil bahkan naik mencapai Rp. 30 ribu/kg, dari sebelumnya Rp. 10 ribu/kg. Ini sangat membantu petani kita,” jelasnya.

Arianto yang juga Alumnus Magister Universitas Indonesia (UI) itu menyayangkan sikap Bupati Amon Djobo dan Wakil Bupati Imran Duru yang mencabut kebijakan Bupati Simeon Th. Pally.

“Tentu saja saya prihatin. Mestinya kebijakan Bupati Pally itu dilanjutkan pak Amon Djobo. Cabut Staf dan alihkan anggaran Rp. 250 juta berakibat buruk bagi petani. Coba cek sekarang harga kemiri anjlok, bahkan turun hingga Rp. 10 ribu/kg. Terus Bupati malah cuci tangan, lemparkan semua pada mekanisme pasar. Ini contoh pemimpin yang tidak bijak,” kata Arianto.

Mantan Ketua Bidang Organisasi Pengurus Pusat GMKI itu berharap kepemimpinan Bupati Alor periode 2019-2024, bisa melanjutkan kebijakan Bupati Simeon Th. Pally. Sebab, pertumbuhan ekonomi Alor akan baik jika harga komoditi stabil di pasaran.

“Masyarakat harus cermat memilih pemimpin baru Alor pada 27 Juni 2018, agar hal baik yang dilakukan pak Pally, bisa dilanjutkan. Kalau paket AMIN (Amon Djobo-Imran Duru) terpilih kembali maka saya yakin mereka tidak akan melanjutkan kebijakan mantan Bupati Pally, menempatkan staf di Surabaya,” pungkas Arianto yang berniat maju Calon DPRD NTT dapil 6, Flotim, Lembata, Alor itu. *(dm).