Calon Incumbent AMIN Pastikan Tak Libatkan PNS Berpolitik

0
305

Calon Bupati Incumbent Drs. Amon Djobo, saat jumpa pers di KPUD, usai mendaftar. 

KALABAHI, TRIBUANAPOS.com – Bakal Calon Bupati Alor, NTT, Drs. Amon Djobo menegaskan, tidak melibatkan PNS berpolitik praktis. Jika ketahuan, dia akan menindak tegas, pecat.

“Meski saya aktif Bupati Alor sekarang, saya tidak melibatkan PNS dalam politik. Meskipun (dia) itu keluarga saya, jangan (berpolitik). Jika ada bukti-bukti yang cukup maka saya akan proses, pecat sesuai UU ASN. Kan saya masih Bupati hingga 2019,” ujar Amon, usai mendaftar di KPUD, Senin, (8/1/2018), sore.

Menurut bakal calon yang berpasangan dengan Imran Duru itu, PNS harus netral, dalam menghadapi pesta politik pilkada Alor.

“Mereka (PNS), harus netral, karena itu amanat UU, bukan saya yang bilang,” ucapnya didampingi pimpinan Parpol pengusung AMIN Jilid II.

Walau begitu Bupati yang dikenal suka marah-marah bawahannya itu menjelaskan, masyarakat harus mampu pilah, manah urusan politik dan keluarga.

“Ya. Kalau keluarga saya PNS datang di rumah antar kopi kasih tamu ya itu biasa. Jangan politisir. Orang Alor sudah lama hidup begitu. Karena itu Pilkada 5 tahun sekali ini jangan merusak hubungan kekeluargaan kita,” katanya.

Dirinya memastikan tidak akan menginstruksikan PNS memenangkan paket AMIN di pilkada Alor 27 Juni 2018. “Setiap kali pertemuan-pertemuan resmi saya sudah sampaikan, jangan berpolitik. Kalian dibatasi UU,” tegas Amon.

Dia menghimbau kepada masyarakat agar menjaga keamanan dan ketertiban dalam momentum pilkada. “Pilkada harus damai, jangan saling cederai, fitnah dan hujat. Itu tidak baik. Saya ini pemain, karena sudah 3 kali ikut Pilkada, chaos politik itu biasa. Saya harap kali ini kita sepakat, damai,” ucapnya.

Pantauan wartawan, deklarasi paket AMIN di Lapangan Mini Kalabahi, terdapat beberapa PNS aktif yang hadir. Ada juga dari unsur Camat.

Sebelumnya deklarasi partai NasDem dukung paket AMIN di Kadelang, Agustus 2017 lalu, juga dihadiri banyak PNS. Namun mereka belum mendapat teguran maupun sangsi dari Bupati dan Wakil, sesuai aturan disiplin ASN. *(Demas Mautuka).